SATELITNEWS.ID, TANGERANG–Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, menyelenggarakan Pemetaan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tangerang.
Acara yang dipusatkan di Gedung Serba Guna (GSG) Puspem di Tigaraksa ini, dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 7, 8, 11 dan 15 Desember 2020. Dalam satu hari, ada 3 sesi per 60 orang PNS.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Hendar Herawan mengatakan, bahwa tes pemetaan pegawai ini penting dilakukan guna mengetahui kompetensi masing-masing pegawai.
Penilaian Kompetensi PNS ini, menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.
“Saya berharap agar para peserta mengikuti dengan serius. Meskipun tidak ada jawaban yang bener dan salah, tetapi agar memperoleh hasil sesuai yang diharapkan,” kata Hendar.
Lanjut Hendar, acara tersebut dibagi 3 sesi dalam 4 hari dengan mengikuti standar protokol kesehatan Covid-19, peserta tes yang terdiri dari PNS Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan diwajibkan memakai masker dan face shield.
Baca Juga: PMI Banten Jadi Percontohan Sertifikasi Nasional
“Uji kompetensi menerapkan sistem pemetaan merit, diikuti 11.000 peserta PNS Kabupaten Tangerang dengan sistem Computer Assisted Test (CAT),” ucap Hendar.
Kegiatan ini dilaksanakan selama empat hari, yakni dari tanggal 07, 08, 11 dan 15 Desember 2020, yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna (GSG) Kabupaten Tangerang, Senin (07/12) pagi.
BeritaTerbaru
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan, bahwa untuk mendapatkan hasil maksimal dan objektif, tentunya itu semua bisa didapat dengan uji kompentesi ini. Lanjutnya, informasi mengenai karakter, keahlian dan kompetensi tesebut, akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pemetaan pejabat struktural.
“Semoga dengan melalui kegiatan ini, dapat dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan,” pungkasnya. (aditya)
