SATELITNEWS.ID, SERANG–Anggaran pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Serang, diotak-atik. Hasilnya bukan bertambah, justru malah terjadi pengurangan yang cukup signifikan. Diperkirakan, pengurangan tersebut mencapai 80 persen dari jumlah keseluruhan anggaran pemberdayaan penyandang disabilitas.
Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Dinsos Kota Serang, Asep Rian Purnama membenarkan, terjadi pemangkasan anggaran untuk penyandang disabilitas. Namun ia mengaku tidak tahu secara detail berapa pemangkasan yang terjadi.
“Kalau nominalnya saya harus lihat data yah. Yang jelas untuk Bansos itu memang sudah tidak ada. Saat ini hanya ada pelatihan membaca huruf braile untuk penyandang disabilitas,” ujarnya, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu (17/1).
Rian mengatakan, dirinya tidak tahu mengapa anggaran untuk disabilitas bisa menurun drastis. Namun menurutnya, hal tersebut dikarenakan minimnya anggaran Pemkot Serang pada tahun 2021 ini.
“Yah karena memang anggarannya adanya segitu yah. Karena kan Pemkot Serang itu terbatas juga anggarannya yah. Pada intinya semuanya sih inginnya memfasilitasi yah. Cuma karena keadaannya seperti ini, mau bagaimana lagi,” tambahnya.
Sementara, Kasi Disabilitas pada Dinsos Kota Serang, Eka Faksi mengatakan, pada anggaran tahun 2021 ini, pihaknya mengajukan kurang lebih sebanyak 5 program. Namun karena adanya pemangkasan anggaran, hanya tersisa satu program saja.
Baca Juga: Perubahan APBD 2026: Pemkot Tangsel Tambah Anggaran Pendidikan, Kesehatan hingga Infrastruktur
“Kalau gak salah kegiatan disabilitas itu dalam perencanaan saya buat 5 kegiatan. Dan ternyata yang diterima itu hanya satu-satunya kegiatan, yaitu pelatihan pembacaan huruf braile,” ujarnya.
Sedangkan beberapa program yang rutin dilakukan oleh pihaknya seperti pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas dan hari disabilitas internasional (HDI), ikut terdampak oleh pemangkasan anggaran itu.
“Jadi seperti pelatihan menjahit, menyablon, itu sudah tidak ada. Yang tersisa yah hanya kegiatan pelatihan huruf braile saja. Kami sudah berjuang agar anggaran itu tidak berkurang untuk tahun ini. Tapi yah gitu lah, itu urusan Bappeda,” katanya.
Berdasarkan hitungan dirinya, diperkirakan pemangkasan anggaran tersebut mencapai hingga 80 persen dari total keseluruhan anggaran untuk disabilitas. Bahkan ia menduga pengurangannya bisa lebih dari itu.
“Lebih kurang 20 persen itu sisanya, toh satu kegiatan doang. Kalau kegiatan itu juga palingan gak lebih dari Rp150 juta. Yah mungkin bisa kurang dari 20 persen sisa anggaran untuk penanganan disabilitas,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinsos Kota Serang tahun 2020, diketahui bahwa anggaran pemberdayaan penyandang disabilitas mencapai Rp417 juta. Sementara untuk kegiatan pelatihan membaca braile dengan sasaran sebanyak 20 peserta, Dinsos Kota Serang menganggarkan sebesar Rp87 juta rupiah atau 20,8 persen saja dari keseluruhan anggaran.
Baca Juga: Perubahan APBD Tangsel Bertambah Rp100 Miliar
Informasi yang dihimpun, diketahui tidak hanya anggaran disabilitas saja yang terkena pangkas, namun hampir seluruh seksi pada Dinsos terkena pemangkasan anggaran. Anggaran itu disebut dilarikan ke anggaran penanganan bencana.
“Padahal kalau dilihat anggarannya, itu tidak menurun Dinsos. Tapi anggarannya semua dilimpahkan ke program penanganan bencana berbentuk buffer stock,” ujar salah satu sumber internal BANPOS (Group Satelit News).
Ia mengatakan, saat ini anggaran untuk pengadaan buffer stock beberapa kali lipat bertambah dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp85,2 juta. Namun ia tidak bisa memastikan berapa anggaran untuk tahun ini.
BANPOS-pun mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinsos Kota Serang, Moch Poppy Nopriadi. Namun baik pesan WhatsApp maupun panggilan seluler tidak mendapatkan respon.
Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Serang, Teguh, menyayangkan terjadinya pemangkasan atas anggaran disabilitas. Menurutnya, hal tersebut merupakan kemunduran atas pelayanan terhadap penyandang disabilitas.
“Yah semestinya yang seperti tidak dilakukan, karena itu penurunan pelayanan terhadap penyandang disabilitas,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Bahkan menurutnya, dengan menghilangkan anggaran hingga 80 persen itu, secara langsung Pemkot Serang telah menghilangkan seluruh pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Apalagi pemberian alat bantu saja dihilangkan tahun ini.
“Yah kan dengan adanya pelatihan dan pemberian keterampilan kepada kami, itu menunjukkan adanya pelayanan terhadap kami. Tapi kalau sudah dihilangkan, artinya pelayanan terhadap penyandang disabilitas itu sudah tidak ada,” tandasnya. (dzh/bnn)
