SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah tetap berada di level Rp420 triliun. Ia membantah pemberitaan yang menyebut dana itu menyusut jadi Rp120 triliun, dan menyebutnya sebagai kekeliruan membaca posisi kas negara.
“Ada berita katanya uang saya tinggal Rp120 triliun dari SAL. Itu keliru,” kata Purbaya saat menghadiri Peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana yang digelar OJK di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, dari total SAL tersebut, pemerintah memang memindahkan sekitar Rp300 triliun dari Bank Indonesia ke perbankan umum. Langkah itu tidak mengurangi nilai dana negara, melainkan hanya mengubah penempatan likuiditas.
“Yang saya kerjakan adalah memindahkan Rp300 triliun cash dari BI ke bank komersial. Itu seperti deposito. SAL masih utuh Rp420 triliun,” ujarnya.
Purbaya menegaskan dana tersebut belum digunakan untuk membiayai belanja negara. Ia juga menolak anggapan bahwa posisi kas pemerintah berkurang akibat kebijakan tersebut.
“Uangnya sepeser pun belum dipakai untuk anggaran,” katanya.
Baca Juga: Beras Langka di Pasar Modern, Pemerintah Gelontorkan 110 Ribu Ton
Ia menilai narasi bahwa SAL tersisa Rp120 triliun muncul karena kesalahan memahami mekanisme pengelolaan kas negara. “Dia enggak ngerti apa yang saya kerjakan. Harusnya belajar lagi sebelum menyebarkan berita seperti itu,” ujar Purbaya.
Meski polemik tersebut kembali mencuat, ia mengatakan tidak akan membawa persoalan itu ke Dewan Pers. “Enggak usah. Ngapain?” katanya singkat.
Di sisi fiskal, Purbaya menegaskan posisi kas negara tetap aman dan SAL masih berfungsi sebagai bantalan likuiditas pemerintah yang belum digunakan untuk pembiayaan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan pandangannya mengenai kinerja ekonomi nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di atas 5 persen, dengan realisasi kuartal terakhir mencapai 5,39 persen dan proyeksi kuartal berikutnya sekitar 5,5 persen.
“Di tengah gejolak ekonomi global yang tidak jelas, kita masih mampu menciptakan pertumbuhan domestik yang cukup baik,” katanya.
Menurutnya, konsumsi domestik dan belanja pemerintah masih menjadi penopang utama pertumbuhan, seiring reformasi perpajakan dan kepabeanan yang mulai menunjukkan dampak awal, termasuk kenaikan penerimaan pajak sekitar 20 persen pada awal tahun.
Baca Juga: Perubahan APBD 2026: Pemkot Tangsel Tambah Anggaran Pendidikan, Kesehatan hingga Infrastruktur
Lebih jauh, Purbaya menilai ekonomi Indonesia masih memiliki ruang untuk tumbuh lebih tinggi tanpa menunggu reformasi struktural besar. Dengan kombinasi sektor swasta dan pemerintah, pertumbuhan hingga 6 persen disebut masih realistis dicapai.
“Dengan keadaan yang sama, kita bisa tumbuh 6 persen,” ujarnya.
Dalam jangka menengah, ia membuka ruang optimisme yang lebih agresif. Target pertumbuhan 8 persen dinilai bukan sesuatu yang di luar jangkauan, meski membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan.
“Nanti dua sampai tiga tahun lagi, angka 8 persen itu sudah mulai terlihat,” kata Purbaya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengungkapkan kinerja fiskal pada triwulan I 2026 mencatat akselerasi signifikan. Realisasi belanja negara tumbuh 31,4 persen (yoy) menjadi Rp815 triliun.
“Di triwulan I ini, belanja sudah mencapai 21,2 persen dari APBN. Bandingkan dengan tahun lalu yang hanya 17,1 persen,” kata Juda di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta.
Belanja pemerintah pusat tercatat Rp610,3 triliun atau tumbuh 47,7 persen (yoy), sementara transfer ke daerah sebesar Rp204,8 triliun.
Di sisi penerimaan, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen (yoy), dengan penerimaan perpajakan naik 14,3 persen menjadi Rp462,7 triliun. PNBP tercatat turun 3 persen menjadi Rp112,1 triliun.
Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN triwulan I 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.
Juda juga memperkirakan ekonomi Indonesia pada periode yang sama tumbuh sekitar 5,5 persen, didorong percepatan belanja pemerintah dan penguatan konsumsi domestik. Ia menyoroti kenaikan PPN dan PPnBM sebesar 57,7 persen menjadi Rp155,6 triliun sebagai sinyal aktivitas ekonomi yang tetap solid.
“Tren penguatan memang terjadi sejak September. Di Maret ada sedikit pelemahan, terutama terkait ekspektasi kondisi ekonomi ke depan,” pungkasnya. (rmg/xan)
