SATELITNEWS.COM, SERANG–Walau ditengah pandemi Covid-19, kondisi ketahanan pangan di Banten dinilai aman dan terkendali. Karena Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi penghasil beras, dengan total luas lahan sawah sekitar 204.335 hektar.
Demikian ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Andika Hazrumy. Menurutnya, berdasarkan hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area), Provinsi Banten menduduki posisi ke-10 sebagai provinsi penghasil beras tertinggi nasional di tahun 2019, dengan produksi beras sekitar 843.000 ton.
Katanya, berdasarkan data neraca ketersediaan dan kebutuhan beras periode bulan Januari – Desember 2020, ketersediaan beras di Provinsi Banten surplus sebesar 105.314 ton. Provinsi Banten mampu memasok beras ke DKI Jakarta, sebanyak 15.518 ton per bulan selama bulan Juli – Desember 2020. Dengan tetap menjaga cadangan persediaan untuk konsumsi.
“Provinsi Banten mampu menambah pasokan beras di DKI Jakarta, secara kontinyu. Sehingga, ikut berpatisipasi dalam mendukung ketersediaan beras, menjaga kestabilan harga beras dan menekan tingkat inflasi di DKI Jakarta,” kata Andika, dalam sambutanya pada acara Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Legislasi DPR RI, di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (21/1).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten juga tambahnya, melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan beras melalui pengawasan terhadap distribusi pangan, dan berbagai subsidi input produksi. Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk memperpendek supply chain pangan, melalui BUMD Agrobisnis.
Selain itu, bekerjasama dengan Perhutani dan Perkebunan Negara/ swasta untuk membuka lahan baru dengan pola tumpang sari. Serta membantu akses permodalan perbankan bagi petani.
Baca Juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Pemprov Banten Optimalkan Puskagro
Semua itu dilakukan ujarnya, mengingat ketahanan pangan dapat dicapai melalui empat (4) pilar yaitu, ketersediaan pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan pencegahan serta penanggulangan rawan pangan.
Ketahanan pangan lanjutnya, juga memiliki permasalahan dan tantangan yang besar, sebagaimana yang termaktub dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia Tahun 2018. “Ketiganya adalah, akses ekonomi atau akses keuangan untuk mendapatkan pangan, akselarasi pencegahan dan intervensi gizi buruk dan perubahan iklim yang berdampak terhadap risiko gagal panen,” ujar Andika.
Sementara, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp.104,2 Triliun yang ditujukan untuk mendorong produksi komoditas pangan, dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi dalam melaksanakan revitalisasi sistem pangan nasional, dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan secata digital.
“Kunker kami ini, salah satunya untuk menyerap aspirasi daerah terkait dengan pembangunan ketahanan pangan,” imbuhnya. (sidik/mardiana)
