SATELITNEWS.ID, SERPONG UTARA–Sejumlah warga Perumahan Laverde, Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, menggugat Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) ke Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan secara perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum itu dilakukan melalui kuasa hukumnya.
Perwakilan kuasa hukum warga dari kantor HDS Partnership Law Office (HDSP) Edy Kurniya Djati mengatakan hal itu dilakukan karena penggugat merasa dirugikan oleh Bank Himbara, yakni BNI, BTN, BRI dan dua milik swasta yaitu Bank Danamon dan Maybank.
Gugatan berawal saat sejumlah penggugat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan mendapatkan fasilitas KPR dan Bank Pemberi Kredit (Perjanjian Kredit) untuk jangka waktu yang bervariasi. Fasilitas kredit tersebut diberikan dan dicairkan hanya dengan jaminan atau agunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara penggugat dan developer selaku tergugat.
Namun hingga diajukannya gugatan itu tergugat belum menguasai atau mendapatkan sertipikat tanah dan bangunan sebagai jaminan atau agunan pemberian KPR. “Tergugat juga belum mengikatkan jaminan atau agunan dengan hak tanggungan dengan alasan sertipikat tanah masih dalam proses pemecahan atau splitzing oleh turut tergugat selaku pengembang,” ungkap Edy melalui keterangan resminya yang diterima redaksi Satelit News, Senin (15/2/2021).
Hal itu menurutnya, disebabkan pihak bank selaku pemberi kredit diduga lalai dalam memilih dan mengalisa kualitas pengembang atau developer. Sehingga pihak pemberi kredit yang memanajemen risiko kredit tidak diterapakan dengan baik oleh bank pemberi KPR tersebut.
Oleh karena itu kata Edy menegaskan, selain menggugat bank selaku pemberi kredit, pihaknya juga turut menggugat developer, dalam hal ini PT Cowell Development Tbk.
Baca Juga: Sebelum Putuskan Gugatan Ijazah Gibran, Hakim Konstitusi Mau Salat Istikharah
“Maka saya tegaskan, kami selaku kuasa hukum yang mewakili warga menggugat pihak bank, karena para klien kami merasa dirugikan oleh bank pemberi kredit serta pihak developer,” jelas Edy, di Club House, Laverde, Jelupang, Serpong Utara.
Dia telah melayangkan gugatan tersebut ke pengadilan negeri Tangerang dan Pengadilan Jakarta Pusat sudah sejak 10 Desember 2020 yang lalu. “Sudah kami masukan gugatan di Pengadilan Tangerang, dan Jakarta Pusat, tanggal 10 Desember 2020 yang lalu dengan Nomor Register Perkara 1153, 1166, 1167, 1150/Pdt.G/2020/PN.TNG dan 741/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst,” urai Edy.
Gugatan tersebut untuk meminta agar pengadilan memutuskan dan memerintahkan para tergugat untuk menunda pembayaran angsuran perjanjian kredit kepada para penggugat, sampai para penggugat dapat menguasai jaminan sertipikat tanah dari pengembang, dan dapat dibuktikan kepada penggugat.
“Harapannya pengadilan bisa memutuskan agar tergugat bisa menunda pembayaran angsuran kepada para penggugat,” imbuhnya.
Kliennya juga tidak ingin dikenakan denda. Dia berharap kepada pengadilan dapat memutuskan yang seadil-adilnya dan memerintahkan para tergugat untuk tidak mengenakan denda dan atau bunga keterlambatan atas penundaan pembayaran angsuran perjanjian kredit tersebut.
“Kami dalam gugatan itu enggak berlebihan kok, karena kami cuma minta Bank yang ngasih KPR bisa memberikan penangguhan atau penundaan pembayaran angsuran kepada klien kami,” pungkas Edy.
Baca Juga: Lahan Eks Pasar Kragilan Digugat di Pengadilan, Majelis Hakim Periksa Objek Sengketa
Di tempat yang sama, Ketua RT 02, Iyan mengungkapkan keinginan warga bahwa pihaknya tidak merasa keberatan jika harus membayar, namun pihaknya juga meminta kejelasan tentang jaminan sertipikat tersebut.
“Kami nasabah yang punya itikad baik, kami enggak mau ngemplang bank. Kita mau bayar enggak masalah, sekalipun harus melunasi pinjamannya sekarang tidak masalah beberapa warga pun sanggup. Tapi kalau ketika kami bayar dan dilunasi terus pegangan kami apa?” kata Iyan yang mengalami hal serupa dengan warga yang lainnya.
Menurutnya, sertipikat hak milik masih tidak jelas. “Kepemilikan rumah enggak jelas, sedangkan kita harus bayar terus. Nanti kan resikonya akan berlipat-lipat buat kami, jadi kami mohon keadilan. Bagi para pihak untuk melihat permasalahan ini sejernih-jernihnya. Apa yang menjadi hak kami tolong penuhi. Kalau enggak bisa tolong bikin solusi. Gimana nich kita baiknya,” pungkas Iyan.
Salah satu warga Laverde yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, Heru yang merupakan nasabah salah satu bank tersebut mengatakan bahwa dirinya merasa dirugikan.
“Saya punya ada dua unit di sini, dengan adanya kasus ini saya sangat dirugikan karena harusnya rumah yang di Granium itu, harusnya ini tahun sudah jadi milik saya,” ungkap Heru. (jarkasih)
