SATELITNEWS.ID, BINTARO— Marak baliho dari para bakal calon (bacalon) di Pilkada 2020 menarik perhatian. Sebab, masa kampanye belum mulai. Salah satu bacalon sekaligus Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan, baliho miliknya hanya akan dipasang selama satu bulan.
Meski begitu, Benyamin enggan menyebutkan secara detail total dana yang disiapkan pihaknya untuk pemasangan baliho yang sekarang ini tersebar di 20 titik ruas jalan di wilayah Tangsel. Menurut dia,pemasangan baliho itu diperlukan untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang niatnya maju di Pilkada Tangsel 2020.
“Ada kurang lebih saya lupa, itu berbagai ukuran. Saya kan harus sosialisasi juga ke masyarakat, mengenalkan wajah dan nama. Untuk harga, ukuran 4 kali sekian Rp14 juta, yang paling tinggi 20 kali 10 cuma Rp 25 sampai Rp 30 juta satu bulan. Nanti satu bulan kita turunin, duitnya enggak ada,” katanya di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Kota Tangsel,Rabu (19/2).
Benyamin menyampaikan, dalam pendanaan pemasangan baliho itu dirinya juga dibantu oleh teman-teman yang berpartisipasi akan majunya dirinya menggantikan Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany. Salah satunya, pemilik bilboard tersebut.
Sebagaimana diketahui, sampai sekarang ini baliho-baliho yang dipasang oleh bacalon Pilkada di Kota Tangsel belum berizin. Namun sampai sekarang Satpol PP Kota Tangsel belum juga berani menurunkan baliho tersebut.
Kepala Bidang Perundang-undangan Satpol PP Kota Tangsel Sapta Mulyana mengatakan, untuk penurunan pihaknya baliho pihaknya belum mendapatkan izin dari pimpinan Satpol PP Kota Tangsel. Yang jelas, kata dia, penurunan baru akan dilakukan jika dirinya sudah mendapatkan perintah dari pimpinannya.
Baca Juga: Pemkot Tangsel Tegaskan PT APS Tidak Bisa Lepas Tangan
“Saya melakukan tindakan harus seizin pimpinan saya. Kalau main tabrak saja enggak bisa namanya ngadu saya dengan calon-calon itu. Perintah pimpinan saya lakukan. Enggak kubu-kubuan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Perizinan Ekonomi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kota Tangsel Herman Susilo mengatakan, baliho dari para bacalon itu sampai sekarang ini belum berizin. Menurut dia, pemasangan alat untuk sosialisasi mereka akan maju di Pilkada Tangsel tidak memerlukan izin sebab syarat perizinan itu setelag membayar pajak.
“Itu di pajaknya masuk di bapenda itu ada pajaknya atau enggak. Makanya izin itu tergantung dari pajaknya. Ada pajaknya atau enggak gitu. Di pajak itu kegiatan komersil yang dikenakan pajak. Untuk kegiatan sosialisasi, kegiatan pemerintah daerah, kegiatan pemerintah pusat itu enggak kena pajak. Kalau enggak kena pajak berarti enggak perlu izin, cukup pemberitahuan aja,” jelasnya.
Herman menuturkan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu kejelasan status baliho-baliho kandidat Pilkada yang sekarang ini marak bertebaran di Tangsel. Sebab, belum ada putusan dari KPU dan Bawaslu kota Tangsel apakah baliho tersebut membutuhkan izin atau tidak. (irm/bnn/jarkasih)
