SATELITNEWS.ID, SERANG—Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menelusuri kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan masker oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten. Kejati menduga kerugian negara yang terjadi dalam kasus itu mencapai Rp1,680 miliar.
Kasi Penkum pada Kejati Banten, Ivan Siahaan, mengatakan pihaknya telah melakukan penyerahan berkas penyelidikan dugaan perbuatan melawan hukum kepada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Banten.
“Telah dilakukan penyerahan berkas hasil penyelidikan dugaan melawan hukum dalam pengadaan masker pada Dinkes Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020. Hasil penyelidikan tim Bidang Intelijen Kejati Banten yang dilimpahkan ke Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/5).
Ivan mengatakan, pengadaan masker yang dimaksud yakni pengadaan masker KN95 yang dilakukan oleh Dinkes Provinsi Banten pada Mei 2020 yang lalu sebanyak 14 ribu buah.
“Pengadaan masker KN95 sebanyak 14 ribu buah. Itu berasal dari biaya tak terduga (BTT) APBD Pemprov Banten tahun 2020 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan,” tuturnya.
Sementara untuk kerugian yang ditimbulkan, Kejati Banten menduga mencapai Rp1,680 miliar. “Kerugian negara itu diduga mencapai Rp1,680 miliar. Nilai itu masih merupakan dugaan kami,” katanya.
Baca Juga: Kejati Banten Lelang 148 Barang Rampasan, Nilainya Ditaksir Rp4 Miliar
Menurut Ivan, dugaan adanya tindak pidana korupsi tersebut lantaran pihaknya melihat ada ketidakwajaran harga pada pengadaan masker tersebut. Nilai itu pun disebutkan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penyedia.
“Ini kewajaran harganya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Memang sesuai dengan surat pemesanan, namun untuk kewajaran nilainya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penyedia barang yah,” ungkapnya.
Ia membenarkan bahwa Kepala Dinkes Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, telah diminta klarifikasi oleh Kejati Banten terkait dengan hal tersebut. Namun, hal itu bukan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihaknya.
“Istilahnya itu klarifikasi (bukan dimintai keterangan). Ini kan merupakan sumber dari tim Intelejen Kejati Banten dari berbagai sumber. Yang telah diundang itu dua dari penyedia barang, tiga dari Dinkes,” katanya.
Ivan pun menerangkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan segera melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait, guna meminta keterangan atas kasus yang telah naik ke tahap penyidikan itu.
“Jadi ini tidak akan mengganggu kasus Ponpes atau Malingping. Karena ini sudah ada timnya tersendiri,” tandasnya. (dzh/bnn/gatot)
Baca Juga: DPUPR Gandeng Kejati Banten Untuk Tertibkan Bangunan Diatas Situ Rawa Enang
