SATELITNEWS.ID, JAKARTA–Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan pasal terhadap orang-orang yang melakukan penghinaan kepada presiden dan wakil presiden perlu ada. Hal ini dikatakan, Yasonna mengenai adanya pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka yang melakukan pidana terhadap kepala negara diancam kurungan penjara.
“Saya kira menjadi sangat liberal kalau kita biarkan (penghinaan terhadap presiden-Red),” ujar Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (9/6).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memberi contoh di negara-negara lain ada pasal yang melindungi kepala negara. Sehingga wajar pasal tersebut ada di dalam KUHP.
“Di Thailand lebih parah, jangan coba-coba menghinda raja itu urusannya berat. Bahkan di Jepang dan beberapa negara lain. Jadi itu hal yang lumrah,” katanya seperti diberitakan jawapos.com.
Menurut Yasonna, di dalam demokrasi yang dijunjung Indonesia ini perlu juga ada batasan-batasannya. Sehingga pasal untuk menjaga martabat kepala negara sangat dibutuhkan.
“Enggak bisa kebebasan itu sebebas-bebasnya, bukan sebuah kebebasan itu namanya anarki. Saya kira harus ada batas-batasnya yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab,” ungkapnya.
Baca Juga: Hibahkan Lahan untuk Lapas, Zaki Terima Penghargaan Dari Menkumham
Yasonna Laoly memastikan, pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden sama sekali tak berniat membatasi kritik. Menurutnya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia membuka ruang atas kritik tersebut.
“Bukan berarti mengkritik Presiden salah. Kritiklah kebijakannya dengan sehebat-hebatnya kritik, enggak apa-apa. Bila perlu, kalau tetap tidak puas, mekanisme konstitusional juga tersedia kok,” tutur Yasonna.
Dia menegaskan, penghinaan terhadap Presiden maupun Wakil Presiden jika menyinggung secara personal.
“Tapi, sekali menyinggung hal personal (tentu tidak bisa). Kita tahu bersama Presiden kita dituduh secara personal dengan segala macam isu. Presiden memang tenang-tenang saja, beliau mengatakan pada saya tidak ada masalah dengan pasal ini. Tetapi, apakah kita membiarkan Presiden yang akan datang juga diperlakukan demikian? Enggak boleh kita biarkan. Itu enggak benar,” tegas Yasonna.
Diketahui, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam draft RUU KUHP terbaru. Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dikenai ancaman maksimal 3.5 tahun penjara. Bila penghinaan dilakukan lewat media sosial (medsos) atau sarana elektronik, ancamannya menjadi 4.5 tahun penjara.
Adapun pada 2006 silam, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam KUHP. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis. MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi.
Baca Juga: Mahasiswa dan Aktivis di Tangerang Tolak RKUHP
Sementara itu Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiriaej menjelaskan, kenapa pasal penghinaan terhadap presiden hanya diancam penjara 3.5 tahun.
Hal itu menurut Eddy, agar kepolisian tidak bisa langsung melakukan penahanan langsung terhadap si penghina kepala negara. Adapun, polisi bisa melakukan penahanan jika ancaman pidana di atas 5 tahun. Sehingga dalam draf RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya dibuat 3 tahun 6 bulan ancaman penjara.
“Oh tidak lima tahun. Jadi dibuat 3.5 tahun agar tidak alasan bagi kepolisian untuk melakukan penahanan. Karena penahanan itu kan untuk tindak pidana di atas 5 tahun,” ujar Eddy di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/6).
Selain itu Eddy mengatakan, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden adalah delik aduan. Sehingga polisi bisa bekerja melakukan tindakan atas adanya aduan dari kepala negara.
“Jadi betul (itu delik aduan-Red), harus presiden (presiden yang mengadu ke polisi-Red),” katanya.
Eddy melanjutkan, dalam draf RUU KUHP tersebut juga menyatakan bahwa bentuk kritikan yang dilakukan di masyarakat kepada kepala negara tidak ada ancaman pidananya.
“Ada penjelasan yang menyatakan tegas bahwa berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah tidak ada dijatuhi pidana atau dikenakan pasal,” ungkapnya. (jpg/gatot)
