SATELITNEWS.ID, TIGARAKSA—Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terjadi di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang. Dua pendamping sosial PKH Tigaraksa ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Kamis (29/7). Kedua tersangka berinisial TS dan DKA itu kini berada di dalam tahanan.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tangerang Bahrudin mengatakan, setelah satu tahun melakukan penyelidikan, akhirnya pihaknya menetapkan TS dan DKA sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Tigaraksa. Menurut Bahrudin, dugaan korupsi itu terjadi pada tahun 2018-2019 lalu.
Kajari menegaskan, kerugian yang diakibatkan korupsi oleh kedua pendamping itu cukup besar. Tersangka TS meraup untung sekitar Rp 300 juta dari perbuatannya. Sementara DKA sebesar Rp 500 juta.
“Sudah ditetapkan dua tersangka berinisial TS dan DKA. Total kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp800 juta,”kata Kajari Kabupaten Tangerang Bahrudin kepada Satelit News, Kamis (29/7/2021).
Lanjut Bahrudin, kedua tersangka merupakan pendamping di Desa Sodong, Tapos, dan Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa. Katanya, kedua tersangka akan dilakukan penahanan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.
“Akan dilakukan penahanan oleh penyidik Kejari Kabupaten Tangerang. Sebelum dilakukan penetapan tersangka kejari melakukan pemeriksaan terhadap 4.000 orang saksi pada September 2020 lalu,”katanya.
Baca Juga: APRINDO dan UBM Kembangkan Talenta Ritel, Siapkan Retail Talent Pipeline
Menurut Kejari, modus yang dilakukan keduanya dengan memotong dan mencairkan ATM penerima manfaat PKH di BRI Link pada tahun 2018 dan 2019. Dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang dikumpulkan, DKA dan TS terindikasi kuat memotong bantuan yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu.
“Untuk sementara kami tahan dua orang dahulu, kami akan proses karena ini jelas merugikan rakyat miskin, dan merupakan efek jera bagi pendamping PKH yang lainnya,” terangnya. (alfian)
