SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Warga Banten yang positif virus corona bertambah menjadi 27 orang hingga Kamis (19/3). Jumlah itu menjadi yang terbanyak nomor dua di Indonesia. Tiga pasien positif Covid 19 di tanah jawara dinyatakan meninggal dunia. Satu korban terakhir berasal dari Kota Tangerang.
Juru Bicara Pemerintah Indonesia untuk Covid-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers kemarin mengungkapkan DKI Jakarta di urutan pertama dengan 210 kasus. Selanjutnya Banten 27 kasus, Jabar 26 kasus, Jateng 12 kasus, Jatim 9 kasus, DIY 5 kasus, Kaltim 3, Kepri 3, Sulawesi Tenggara 3, Kalbar 2, Sumatera utara 2, Sulawesi selatan 2, Riau 1, Bali 1, Sulawesi utara 1 dan Lampung 1.
“Ada penambahan 10 kasus baru di Banten sehingga totalnya menjadi 27 orang,”ungkap Yurianto, kemarin.
Secara keseluruhan, total pasien positif virus corona di Indonesia menjadi 308 kasus. Paling banyak kasus corona terdapat di DKI Jakarta dengan tambahan kasus baru sebanyak 52 kasus. Dan kasus positif lainnya sudah cenderung menyebar meluas ke seluruh provinsi di Indonesia.
Yurianto menjelaskan, jumlah pasien meninggal dunia mencapai 25 orang. Penambahan kasus meninggal dunia tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Ada 17 jiwa di DKI Jakarta, Jawa Tengah 3 jiwa, Bali 1 jiwa, Banten 1 jiwa, Jawa Barat 1 jiwa, Jawa Timur 1 jiwa, dan Sumatera Utara 1 jiwa.
BacaJuga :
“Maka total kasus kematian 25. Ini adalah sekitar 8 persen dari kasus yamg kami rawat. Ini angka tinggi tapi dinamis yang setiap saat akan berubah. Semoga tak ada lagi kasus yang meninggal dunia,” katanya.
Sebelumnya, di hari Rabu (18/3), Pemprov Banten menyatakan 10 warganya menjadi pasien positif virus corona. 8 dalam masa perawatan dan 2 orang meninggal dunia.
Sehari berikutnya Kamis (19/3), situs infocorona.bantenprov.go.id hingga pukul 22.00 Wib memperlihatkan data berbeda dengan Achmad Yurianto. Di situs resmi pemprov Banten tersebut, dinyatakan sebanyak 20 warga positif virus corona. 9 orang berasal dari Kabupaten Tangerang, 1 orang diantaranya telah sembuh.
Kemudian, 6 orang dari Kota Tangerang. Satu diantaranya meninggal dunia. Selain itu, 3 pasien dari Kota Tangerang Selatan. 2 dari 3 warga Tangsel tersebut dinyatakan meninggal dunia. Dengan demikian, hingga kemarin tercatat 3 warga Banten wafat akibat kasus corona.
Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) bertambah menjadi 275. 200 orang masih dipantau sedangkan 75 lainnya sudah dinyatakan sembuh.
Lonjakan jumlah ODP terjadi di Kota Tangerang yang mencapai 87 orang dalam pantauan serta 15 lainnya dinyatakan sembuh. Selanjutnya Kota Tangerang Selatan dengan ODP sebanyak 70 orang. 12 ODP lainnya sembuh. Kemudian Kabupaten Tangerang dengan 24 ODP serta 19 ODP sudah sembuh serta Kabupaten Serang 5 ODP dan 4 sembuh. Kemudian Pandeglang dengan 1 ODP serta 8 orang sembuh, Kabupaten Lebak 10 ODP, 8 sembuh, Kota Cilegon 2 ODP, 9 sembuh serta Kota Serang 1 ODP.
Jumlah pasien dalam pengawasan juga turun melonjak. Sebanyak 53 orang berstatus PDP yang sedang dirawat sementara 9 orang dinyatakan PDP yang berhasil sembuh. Di Pandeglang terdapat 2 PDP, Kabupaten Serang 2 PDP dirawat dan 2 PDP sembuh. Kemudian Kabupaten Tangerang memiliki 9 PDP dalam perawatan dan 3 PDP dinyatakan sembuh.
Kota Tangerang mempunyai 14 PDP dalam perawatan dan 2 PDP sembuh. Sementara Kota Tangerang Selatan memiliki 26 PDP dalam perawatan dan 2 PDP sembuh.
Terkait penanganan virus corona, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan tujuh poin imbauan kepada masyarakat dan juga ke para menterinya terkait penanganan pandemi virus korona atau COVID-19.
Pertama, prioritas pemerintah adalah mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas lagi. Oleh sebab itu, penting untuk mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Semua pihak perlu terus menggencarkan sosialisasi untuk menjaga jarak, social distancing. Dan mengurangi kerumunan yang membawa risiko penyebaran virus korona.
“Sekali lagi, mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mengurangi kerumunan yang membawa risiko penyebaran COVID-19,” ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3).
Karena itu, kebijakan belajar, bekerja dan beribadah di rumah betul-betul harus pemerintah sampaikan terus. Sehingga betul-betul bisa dijalankan secara efektif di lapangan.
“Tetapi juga kita harus tahu juga bahwa yang tidak bekerja di rumah tentu saja tetap bekerja di lapangan dan bekerja di kantor dengan tetap saling menjaga jarak,” paparnya.
Jokowi juga mengatakan, kebijakan belajar di rumah, bekerja dan beribadah di rumah, jangan sampai ini dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk liburan. Karena, dari pantauanya, ternyata kawasan wisata Pantai Carita dan Puncak Bogor jadi lebih ramai dari biasanya.
“Saya juga minta diterapkan secara ketat, menjaga jarak (social distancing), di area-area publik termasuk di dalam transportasi publik, seperti di bandara, di pelabuhan, di stasiun kereta api, di stasiun bus, untuk mencegah penularan COVID-19,” katanya.
Selain itu, Jokowi juga meminta juga Gugus Tugas untuk mengajak lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh agama, untuk bersama-sama mencegah potensi penyebaran COVID-19 di kegiatan-kegiatan keagamaan.
“Kita harus mengevaluasi penyelenggaraan acara keagamaan yang melibatkan banyak orang,” ungkapnya.
Kemudian kedua, segera lakukan rapid test (tes cepat) dengan cakupan yang lebih besar agar deteksi dini, agar kemungkinan indikasi awal seorang terpapar COVID-19 bisa kita lakukan.
“Saya minta alat rapid test terus diperbanyak, juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan rumah sakit, baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, rumah sakit milik TNI dan Polri, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan,” paparnya.
Ketiga, penyiapan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Ini penting sekali terkait dengan hasil rapid test ini apakah dengan karantina mandiri (self-isolation) atau pun memerlukan layanan rumah sakit.
Keempat, lanjutnya, menyiapkan rencana kontingensi kesiapan layanan rumah sakit, baik rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan juga mobilisasi rumah sakit yang lain, baik milik BUMN, TNI/Polri, rumah sakit swasta, dan juga rumah sakit darurat apabila diperlukan.
“Dan jika diperlukan juga bisa memanfaatkan Wisma Atlet di Kemayoran, ini kapasitasnya cukup besar, kalau enggak keliru 15.000 dan hotel BUMN yang juga bisa dipakai. Kemudian juga rencana kontingensi ini juga harus kita siapkan sampai ke daerah termasuk percepatan pembangunan rumah sakit di Pulau Galang, di Kepulauan Riau,” ungkapnya.
Kelima, Jokowi ingin ada perlindungan maksimal kepada para dokter, tenaga medis, dan jajaran yang berada di rumah sakit yang melayani pasien yang terinfeksi COVID-19. Pastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) karena mereka berada di garis terdepan sehingga petugas kesehatan harus terlindung dan tidak terpapar oleh virus korona.
“Termasuk juga saya minta Menteri Keuangan, ini juga pemberian insentif bagi para dokter, perawat, dan jajaran rumah sakit yang bergerak dalam penanganan COVID-19 ini,” ungkapnya.
Keenam, saya minta kebutuhan alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dipastikan tersedia. Untuk ekspor masker dan alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk ini, lebih baik disetop terlebih dahulu. Pastikan terlebih dahulu stok dalam negeri cukup.
“Kemudian juga ketersediaan bahan baku untuk produksi alat-alat kesehatan yang diperlukan dalam menghadapi situasi ini,” imbuhnya.
Presiden Jokowi juga meminta dipastikan ketersediaan dan stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Saya udah cek di Bulog. Dirinya melihat stok beras lebih dari cukup,” katanya.
“Kemudian saya kira (bulan) Maret ini, banyak daerah juga mulai panen raya, April juga masih ada panen raya sehingga penyerapan oleh Bulog juga agar diatur dan saya juga minta Menko Perekonomian dan kementerian terkait,” ungkapnya.
Kementerian terkait juga segera menjalankan kebijakan insentif ekonomi, utamanya bagi pelaku usaha, lebih khusus lagi pelaku UMKM yang terkena dampak ekonomi penyebaran Covid-19.
“Walaupun ada kebijakan pengurangan interaksi, saya minta pelaku usaha, pelaku UMKM, bisa memaksimalkan penggunaan pelayanan secara online,” pungkasnya. (jpg/gatot)
Diskusi tentang ini post