SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Salah satu strategi Partai Golkar untuk mencoba meningkatkan elektabilitas Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam menyongsong Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 adalah memasang billboard atau videotron. Ini sesuai Surat Perintah DPP Partai Golkar Nomor: Sprin-23 /DPP/GOLKAR/VII/2021, tanggal 3 Juli 2021.
Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Ketua DPD I dan DPD II se-Indonesia; Ketua Umum organisasi sayap; dan Ketua Umum ormas Hasta Karya. Mereka diinstruksikan memasang foto Airlangga di billboard/videotron di wilayah masing-masing.
Sekalipun sempat viral dan menjadi sorotan warganet di media sosial, pemasangan billboard dan videtron tersebut tetap berlanjut. Berdasarkan asumsi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), total biaya yang dikeluarkan seluruh komponen yang ditugaskan mencapai Rp243,15 miliar selama Juli-Desember 2021.
Inisiator GMPG, Sirajuddin Abdul Wahab, menyayangkan kebijakan ini. Pangkalnya, ratusan miliar yang dikeluarkan tanpa hasil bahkan elektabilitas Airlangga tetap di bawah 1 persen sebagaimana hasil survei beberapa lembaga.
“Berdasarkan hasil survei Voxpol Center, elektabilitas Airlangga hanya 0,8 persen bahkan sejak perintah pemasangan pada Mei 2021 hingga saat ini. Sementara itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia, Airlangga hanya mampu mencapai 0,2 persen,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima SatelitNews.Id Kamis (20/01/2022).
Sirajuddin menambahkan, rendahnya tingkat keterpilihan Airlangga dinilai berimbas negatif terhadap citra dan elektabilitas Partai Golkar. Pangkalnya, Menko Perekonomian ini tak memberikan efek domino. “Padahal, secara teori, jika sosok ketua umum, kandidasi presiden, visi-misi yang bagus, program yang nyata, tata kelola partai yang benar partai, maka pasti akan berpengaruh positif pada peningkatan elektabilitas dan citra partai,” jelasnya.
Baca Juga: DJP Tegaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Bukan Petugas Pajak
Karenanya, Sirajuddin menilai, kondisi ini menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap Airlanga, baik sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar maupun sebagai calon presiden yang diusung, sangat kecil. Fakta itu diharapkan disadari semua kader partai berlogo pohon beringin ini.
“Ini harusnya disadari oleh seluruh kader Partai Golkar, bahwa mesin mogok tidak dapat didorong hanya dengan billboard/videotron. Sekali masyarakat mengatakan tidak, maka sungguh bodoh jika kita paksakan,” tegasnya.
Selain itu, Sirajuddin melanjutkan, kampanye melalui billboard dan videotron tidak bisa memanipulasi citra Partai Golkar yang rusak. Alasannya, Airlangga dianggap gagal memperbaiki citra partai yang buruk di mata publik dalam dua tahun kepemimpinannya dengan segala visi-misi dan retorikanya.
“Bahkan, sejak periode perintah pemasangan billboard/videotron oleh DPP kepada pengurus DPD di daerah sejak Juli 2021 hingga saat ini, citra partai yang semakin menurun bahkan justru semakin menegaskan sebagai partai korup, oligarkis, dan otoriter,” bebernya.
Sirajuddin berpandangan demikian menyusul adanya beberapa kader yang juga kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal 2022. Mereka adalah Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin, dan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.
“Dan selama tahun 2021, sebanyak empat kader Golkar ditetapkan tersangka oleh KPK, yaitu mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin; Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin; Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin; dan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra,” imbuh dia.
Baca Juga: Legislator Soroti Wacana TNI Awasi Pajak, Ingatkan Jangan Pakai Pendekatan Koersif
Dirinya mengatakan, instruksi pemasangan billboard dan videotron Airlangga juga memberatkan dan merugikan kader. Apalagi, perintah tersebut turun saat pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan perekonomian nasional dan menelan biaya tinggi.
Baginya, dana iklan politik itu lebih bermanfaat apabila digunakan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Disimulasikannya dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon sebesar Rp10 juta, maka bakal membantu 24.315 UMKM. “Atau jika total anggaran tersebut disalurkan untuk Kartu Prakerja, maka sebanyak 101.313 orang akan merasakan manfaatnya,” ucapnya.
“Hal ini jauh lebih berguna dari pada dihamburkan atau dibuang percuma untuk pemasangan billboard/videotron yang sudah nyata-nyata tidak berdampak apa-apa bagi peningkatan elektabilitas partai dan pencalonan Airlangga sebagai presiden,” tutup Sirajuddin. Hingga berita ini diturunkan, SatelitNews.Id belum mendapat konfirmasi dari pihak terkait. (made)
Berikut estimimasi total anggaran yang telah dirogoh seluruh komponen Partai Golkar yang ditugaskan untuk memasang foto Airlangga di billboard/videotron pada periode Juli-Desember 2021:
- Sebanyak 85 anggota Fraksi Partai Golkar DPR Rp20,4 miliar,
- DPD I Partai Golkar di 34 provinsi Rp46,26 miliar,
- Setiap anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Rp27,81 miliar,
- DPD II Partai Golkar di 514 kabupaten/kota Rp30,84 miliar,
- Setiap anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten/Kota Rp72,36 miliar,
- Dua pengurus pusat organisasi sayap Partai Golkar di DKI Jakarta Rp480 juta,
- Dua pengurus daerah organisasi sayap Partai Golkar di 34 provinsi Rp6,12 miliar,
- Dua pengurus organisasi Sayap Partai Golkar di 514 kabupaten/kota Rp15,42 miliar,
- Delapan pimpinan pusat ormas Hasta Karya Rp1,92 miliar,
- Delapan pimpinan daerah ormas Hasta Karya di 34 provinsi Rp6,12 miliar, dan
- Delapan pimpinan daerah ormas Hasta Karya di 514 kabupaten/kota Rp15,42 miliar.
