SATELITNEWS.ID SERANG—Banjir yang melanda 43 lokasi di Kota Serang menyebabkan 3.500 korban mengungsi ke berbagai posko, Selasa (1/3). Lima orang meninggal dunia dalam bencana yang disebabkan meluapnya Kali Cibanten tersebut.
Wali Kota Serang Syafrudin menyatakan banjir merendam 1.500 rumah serta menyebabkan longsor di beberapa lokasi. Terkait bencana tersebut, Pemerintah Kota Serang juga sudah menetapkan status siaga bencana hingga tanggal 5 Maret mendatang.
“Dari 43 titik ini ada sekitar 1.500 rumah yang terendam ini 3.500 orang yang mengungsi sementara ini. Kemudian dari 43 titik ada 5 orang yang meninggal, 3 hanyut anak-anak, 1 sudah dewasa, 1 kena longsor,”ungkap Syafrudin pada konferensi pers di workspace Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Selasa (1/3).
Korban tersengat aliran listrik merupakan warga Kelapa Dua, Kecamatan Serang. Sedangkan satu orang yang tertimbun tanah longsor adalah warga Angsoka, Kecamatan Kasemen. Untuk tiga korban hanyut atas nama Farel warga Umbul Tengah Kecamatan Taktakan; Gusti warga Kota Baru Kecamatan Serang dan seorang warga bernama Adi.
Syafrudin mengungkapkan bahwa Kota Serang baru pertama kali merasakan banjir ekstrem seperti ini. Pihaknya menduga ada dua kemungkinan penyebab terjadinya banjir yang mencapai 5 meter tersebut.
“Curah hujan cukup tinggi dari jam 10 malam itu sampai jam 10 siang sehingga curah hujan cukup tinggi, air jadi cukup banyak. Kemudian ada luapan air dari Cibanten, ini ada pendangkalan atau sedimentasi kali, Sungai Cibanten ini sebenarnya jadi tanggung jawab paling besar ya,” ujarnya.
Baca Juga: 1.800 Masker Gratis Dibagikan Kepada Pengendara di Kota Serang dan Cilegon
Syafrudin pun mengungkap bahwa ia beberapa kali mengajukan normalisasi Sungai Cibanten sebab sungai ini mendapat asupan air dari berbagai daerah.
“Ini sudah berapa kali saya mengusulkan untuk dinormalisasi, sampai sekarang ini belum karena Cibanten ini dari Lebak Pandeglang ujungnya ada di Kota Serang,” tuturnya.
Selain Sungai Cibanten, Syafrudin mengatakan bahwa Waduk Sindangheula juga menjadi penyebab Kota Serang mengalami banjir. Sebab waduk tersebut tidak mampu menampung debit air terlalu tinggi.
“Yang kedua juga ada kemungkinan Waduk Sindangheula ini sudah tidak bisa menampung debit air karena terlalu tinggi, ada kemungkinan sudah jebol karena tidak pernah terjadi Kota Serang banjir seperti ini,” terangnya.
Syafrudin pun mengatakan bahwa pihaknya sudah menyalurkan bantuan berupa paket makanan ke korban banjir.
“Pemkot Serang harus mengeluarkan dana tak terduga untuk korban banjir, yang rumahnya rusak akan kami berikan bantuan, kemudian kami sudah memberikan bantuan di masing-masing posko, bantuan paket sembako kemudian juga penanganan kesehatan kemudian bantuan makanan cepat saji,” terangnya.
Baca Juga: Pemprov Banten Ajukan Kuota Tambahan Solar
Ia pun mengatakan bahwa masing-masing kecamatan terdampak banjir sudah didirikan posko pengungsian beserta dapur umum.
“Kami juga membuat posko di masing-masing kecamatan, ada dapur umumnya juga, kemudian posko induk ini ada di Alun-Alun di Gedung Juang,” terangnya.
Ia pun menegaskan agar masyarakat bisa datang ke posko induk apabila ada hal-hal terdesak yang dibutuhkan.
“Dan apabila masih ada hal-hal yang kurang akibat terjadi banjir ini, segera datang ke Gedung Juang. Jadi itu juga kalau ada hal-hal yang diinginkan masyarakat supaya cepat, jangan menunggu datangnya bantuan, masyarakat juga bisa datang ke Gedung Juang,” tambahnya.
Syafrudin pun berharap agar masyarakat menunda kepulangan ke rumah pada malam harisebab Kota Serang sedang berada dalam status siaga bencana hingga 5 Maret mendatang.
“Saya berharap untuk malam ini masyarakat jangan pulang dulu, dari 1.500 KK ini 20 persennya sudah pulang, 80 persennya ada di pengungsian lainnya,” ungkapnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial untuk melakukan penyelamatan terhadap para korban banjir. Organisasi perangkat daerah itu diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Serang untuk melaksanakan upaya penyelamatan.
“Sekarang yang paling utama adalah upaya penyelamatan. Kami, saya dan pak Gubernur sudah instruksikan agar OPD terkait kebencanaan bergerak melakukan upaya-upaya penyelamatan yang diperlukan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah setempat,” kata Andika, Selasa (1/3).
Menurut Andika, langkah pertama dan utama adalah membantu evakuasi dan penyelamatan masyarakat dari lokasi banjir agar tidak ada korban jiwa. Termasuk siap siaga alat berat, pompa, perahu karet dan perlengkapan pendukung penyelamatan lainnya. Berikutnya, lanjut Andika, hasil koordinasi dengan Pemkot Serang menyepakati langkah jangka pendek, erupa melakukan pembersihan dan perbaikan serta penanganan darurat infrastruktur terdampak.
Hasil koordinasi dengan Pemkot Serang, kata Andika, juga menyebutkan untuk jangka menengah dan panjang, akan disiapkan program berkelanjutan bersama-sama Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung –Cidurian (BBWSC3) sebagai pihak Pemerintah Pusat di bawah Kementerian PUPR. BBWSC3 berwenang melakukan pengelolaan daerah aliran sungai yang meliputi Sungai Cibanten.
“Tahun Anggaran 2022 ini kami melalui DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) akan susun DED penanganan banjir Cibanten ini mulai dari bendungan Sindang Heula sampai dengan muara Cibanten,” imbuhnya.
Diterangkan Andika, DED penanganan banjir Sungai Cibanten ini tidak hanya yang bersifat upaya struktur dengan membangun tanggul atau menormalisasi alur sungai saja, melainkan juga upaya non struktur dengan pengendalian tata ruang berupa pemberian ijin seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang harus dibarengi dengan persyaratan menyiapkan RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai tampungan air/retensi banjir.
“Atau penyiapan sumur resapan, biopori, drainase vertikal dan sejenisnya,” imbuhnya.
Pengendalian tata ruang dimaksud, kata Andika, juga meliputi penertiban bangunan di sepanjang bantaran dan sempadan sungai dan anak sungai Cibanten agar menjadi ruang milik sungai. Baru setelah itu, Andika melanjutkan, bersama-sama dengan Pemkot Serang, Pemprov Banten dan Kementerian PUPR akan membuat masterplan drainase perkotaan untuk wilayah Kota Serang, agar setiap drainase pada semua ruas jalan dapat terkoneksi sampai dengan pembuangan akhir. (muf/bnn/gatot)
