SATELITNEWS.ID, SERANG–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengendalikan kegiatan penambangan yang marak terjadi, dan melakukan normalisasi saluran air. Sehingga, banjir yang kini melanda wilayahnya dapat dikendalikan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Mansur Barmawi mengatakan, jika dilihat kegiatan eksploitasi sumber daya alam sekarang ini sudah sangat melampaui batas. Misalnya penebangan pohon, sehingga daya tahan untuk menyimpan air sudah tidak ada.
“Akibatnya air turun ke bawah semua, banjir, pada saat musim hujan terus menerus tidak bisa nahan. Kemudian kegiatan penambangan pasir, tanah urug, batu, wilayah Serang sudah melampaui batas,” kata Mansur, Minggu (6/3/2022).
Selain itu, Politisi PKS ini mengatakan, karena tumbuh industri dan pembangunan dimana-mana, menyebakan serapan air banyak yang terhambat, serta saluran air juga banyak terjadi pendangkalan. Tentunya hal ini-pun perlu ada upaya normalisasi.
“Jadi harus ada kontrol dari Pemerintah Darah dan masyarakat serta pengusaha harus ikut memikirkan. Jadi biar saluran air itu juga lancar, air ke laut jangan sampai terhalang. Membangun itu harus memikirkan jalan air,” tuturnya.
Mansur mengungkapkan, di Kabupaten Serang sendiri ada beberapa kecamatan yang terendam banjir, seperti Kramatwatu yang meliputi Pamengkang, Tonjong dan Margasana. Daerah ini berbatasan langsung dengan Kota Serang.
Baca Juga: Proyek Hutan Bambu Dianggap Mubazir, Ini Penjelasan Pemkab Tangerang
“Saat ada banjir saya langsung turun ke lapangan berikan bantuan kepada masyarakat pada malam Rabu, seperti nasi bungkus kemudian air bersih, karena mereka kelaparan, nasi bungkus ini sangat berharga, apalagi ada daerah yang terisolir,” ujarnya.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, mengimbau agar seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan kepada instansi terkait jika terjadi cuaca ekstrim, atau bahkan kondisi yang memakan korban.
“Agar Pemda bisa menangani secara cepat,” imbuhnya. (sidik)
