SATELITNEWS.ID,TANGERANG—Ribuan personel polisi akan melakukan penyekatan di wilayah Tangerang untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung DPR RI, Senin (11/4). Penyekatan dilakukan untuk mencegah pelajar mengikuti demonstrasi serta memeriksa mahasiswa yang akan berunjukrasa.
Di Kota Tangerang, Polres Metro Tangerang Kota bakal melakukan penyekatan di dua lokasi. Masing-masing di Jalan Daan Mogot, Kecamatan Batuceper dan Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Jatiuwung.
“Yang jelas itu pintu perbatasan. Di sini kita ada di Batuceper situ. Nah itu diadakan penjagaan di situ. Sama di Jatiuwung. Di sana perbatasan dengan Curug, Polres Tangsel. Tim kita di sana ya,” kata Kasie Humas Polres Metro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim, Minggu, (10/4).
Menurut Abdul, penyekatan nanti akan dibarengi dengan pemeriksaan terhadap para mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi demonstran membawa senjata tajam.
“Kita adakan pemeriksaanlah barang kali mereka membawa senjata tajam, barang barang berbahaya gitu, langkah kita itu aja,”ujarnya.
Abdul mengatakan, belum ada tanda-tanda mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Kota Tangerang. Para mahasiswa rencananya akan bergabung dengan pengunjukrasa di Jakarta.
Baca Juga: Anggota Polres Lebak Donor Darah untuk Kemanusiaan
“Belum, jadi mereka (mahasiswa di Kota Tangerang) mau ke Jakarta kok, jadi mahasiswa mau ke Jakarta. Info awal ya dari laporan gitu. Mereka kumpul di sini naik bus ke Jakarta gitu,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Polres Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Komarudin, Minggu (10/4), mengatakan pelajar yang berasal dari wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota dilarang mengikuti aksi demo BEM SI . “Pelajar dilarang ikut. Pelajar tidak dibenarkan tidak diperbolehkan untuk itu (aksi demo),” kata Komarudin.
BeritaTerbaru
Menurut dia, para pelajar hanya akan merusak jalannya aksi demo yang akan berlangsung. Karena itu, kepolisian melarang pelajar dari Kota Tangerang dan wilayah yang termasuk wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota mengikuti aksi demo di Istana Negara tersebut.
Komarudin mengatakan Polres Metro Tangerang Kota menyiagakan 670 personel gabungan TNI/Polri untuk mengamankan wilayah.
“Kita siagakan 670 personel gabungan, dan untuk wilayah pengamanan akan kami pantau khususnya mengarah ke Jakarta,” kata Kombes Pol Komarudin.
Sementara itu, pihak Polresta Tangerang, Polda Banten juga menyiagakan personel dengan total 402 baik dari Polres hingga bantuan Brimob Polda Banten.
Baca Juga: Asing Terlibat Karhutla, Puluhan Korporasi Diproses Hukum
“Menundaklanjuti perintah pimpinan, kita cek kesiapan personel dan pengecekan perlengkapan, serta kendaraan dinas yang akan digunakan besok untuk pengamanan unjuk rasa,” kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Zain Dwi Nugroho.
Seperti mobil water canon, hingga kelengkapan keamanan petugas kepolisian dalam penjagaan nanti. Akan ada beberapa titik penyekatan mulai dari gerbang tol dan juga perbatasan-perbatasan wilayah. Kemudian, stasiun kereta api, hingga melakukan pengecekan kendaraan yang akan masuk tol.
“Selama pengamanan tidak ada yang membawa senjata api supaya bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sebagai daerah penyangga harus siap memberikan pelayanan pengamanan dengan pendekatan yang humanis, tidak kontra produktif dan komunikatif, jangan sampai terpancing dan terprovokasi,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan unjuk rasa dengan membawa 6 tuntutan. Yang pertama adalah mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode. Lalu, mahasiswa menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran.
Kemudian mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Serta, mahasiswa mendesak Jokowi menyelesaika konflik agraria di Indonesia. Yuntutan terakhir adalah mahasiswa mendesak Jokowi-Ma’ruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampaye pada sisa masa jabatan.
Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan penyelenggaraan pemilu tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Menurut Jokowi, penegasan soal jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 harus diberikan agar tak ada lagi isu soal penundaan hingga tiga periode.
“Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” kata kata Jokowi di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4).
“Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang apa, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode,” imbuhnya.
Jokowi menegaskan jadwal penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 telah ditetapkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut tak ada yang perlu dipertanyakan soal jadwal pemilu.
“Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” sebutnya.
Jokowi menyatakan bahwa tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai tahun ini, tepatnya pada pertengahan bulan Juni 2022. Tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Hal ini mengacu pada undang-undang yang berlaku.
“Karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan pemerintah akan segera melantik anggota KPU-Bawaslu yang baru pada 12 April mendatang. Pelantikan ini dimaksudkan agar persiapan pemilu dan pilkada di tahun 2024 bisa dimulai.
“Yang kedua, 12 April nanti KPU-Bawaslu 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada di 2024,” ujar Jokowi.
Jokowi juga akan berbicara dengan KPU-Bawaslu mengenai persiapan ini. Pasalnya, Indonesia belum pernah memiliki pengalaman pemilu dan pilkada serentak.
“Sebab itu nanti kita perlu berbicara dengan KPU-Bawaslu mengenai persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini belum pernah punya pengalaman serentak, itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,”tandasnya. (irfan/alfian/gatot)
