SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG–Baru selesai dibangun dua bulan lalu, jembatan Waluran Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, sudah retak-retak lagi.
Hal itu, membuat sejumlah aktivis yang tergabung dalam Organisasi Karang Taruna Kecamatan Bojong, prihatin dan mengadu ke Komisi III DPRD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang, Selasa (12/4/2022).
Audiensi di Kantor DPUPR Pandeglang, para aktivis ini ditemui langsung oleh Sekretaris DPUPR Pandeglang, Bayu Daniswara dan Plt Kabid Bina Marga DPUPR Pandeglang, Andrian. Sedangkan di gedung DPRD Pandeglang, mereka ditemui Ketua Komisi III DPRD Pandeglang dan beberapa anggotanya.
Ketua Karang Taruna Kecamatan Bojong, Muhammad Basir mengatakan, kedatangannya untuk menggelar audiensi dengan DPUPR dan Pelaksana serta konsultan pengawas pembangunan Jembatan Waluran yang berlokasi di Desa Mekarsari, Kecamatan Bojong kabupaten Pandeglang.
Karena menurutnya, Jembatan Waluran yang baru saja selesai dibangun ini oleh CV. Karya Persada Mulia sudah mengalami kerusakan dibeberapa bagian atau mengalami keretakan, yang diduga diakibatkan minimnya kualitas material yang digunakan.
“Kami kemari (kantor Komisi III dan DPUPR) untuk beraudiensi yang tentunya mengawal pasca pembangunan jembatan Saluran yang baru berumur 2 bulan lebih sejak diselesaikan pada bulan Januari 2022 lalu dengan nilai kontrak 1.8 Miliar sebagai pelaksana CV. Karya Persada Mulia, tetapi kondisi kualitasnya buruk atau sudah retak,” kata Basir, usai menggelar audiensi, Selasa (12/4/2022).
Baca Juga: Sidak WP, DPRD Pandeglang Canangkan Revisi Perda Pajak Daerah
Ditegaskannya, ia sangat khawatir dengan keretakan-keretakan yang terjadi dibeberapa bagian pada jembatan bisa berakibat fatal jika tidak ditangani segera. Karena menurutnya, ada beberapa pilar jembatan seperti tidak ada ikatan dengan bahu jalan jembatan.
“Kekhawatiran kami adalah Pembangunan Jembatan yang dicita-citakan selama ini oleh masyarakat nilai manfaat serta nila gunanya tidak maksimal hanya karena pesoalan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas maupun konsultan pengawas,” tambahnya.
Maka dari itu, ia meminta kepada DPUPR Pandeglang untuk memberikan sanksi kepada pelaksana serta pengawas pembangunan jembatan Waluran.
“Maka dari itu kami meminta kepada DPUPR Pandeglang untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaksana dan lonsultan pengawas pembangunan jembatan,” harapnya.
Sementara, Sekretaris DPUPR Pandeglang, Bayu Daniswara mengaku, sangat mengapresiasi kiprah dari Karang Taruna Kecamatan Bojong,l yang telah ikut serta dalam mengawal pembangunan jembatan Waluran yang berlokasi di Kecamatan Bojong.
Bahkan pihaknya mengaku, sudah melayangkan surat kepada pelaksana terkait adanya keretakan atau kerusakan yang terjadi dibagian jembatan waluran dan pelaksana sudah melakukan perbaikan.
Baca Juga: Di DPRD Pandeglang, Abuya Muhtadi Cidahu Turun Langsung Deklarasi Menolak LGBT
“Tanggal 30 Maret lalu, kami sudah melayangkan surat kepada pelaksana dan sudah langsung diperbaiki dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan hal tersebut. Karena saat ini sudah masuk dalam masa pemilharaan, jadi kalau ada kerusakan lagi, kami akan layangkan surat lagi,” terangnya.
Meski begitu, Bayu meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir, terkait dengan adanya kerusakan tersebut, karena menurutnya keretakan yang terjadi merupakan hal yang wajar dan dimungkinkan tidak akan berpengaruh terhadap konstruksi jembatan.
“Berdasarkan informasi dari Konsultan Pengawas, bahwa keretakan yang terjadi masih dalam kategori aman. Karena keretakan tersebut disebabkan adanya bahan yang senyawa yang tidak bisa bersatu. Akan tetapi secara kontruksinya dalam kategori aman. Karena yang mengalami keretakan berada pada tembok penahan tanah,” klaimnya.
Ditemui terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pandeglang, Fikri Febriansyah mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan DPUPR Pandeglang untuk segera membahas aduan tersebut. Bahkan jika memungkinkan pihaknya akan segera turun langsung melihat kerusakan hal tersebut.
Bahkan, Ketua Komisi III DPRD Pandeglang, juga telah menandatatangani kesedian atau kesiapan Komisi III DPRD Pandeglang untuk menindaklanjuti aduan yang disampaikan oleh Karang Taruna Kecamatan Bojong.
“Tentunya kami sangat mengapresiasi dengan karang taruna Kecamatan Bojong yang sudah berpartisipasi dalam mengawal pembangunan di Pandeglang dan tentunya kami akan segera berkoordinasi dengan DPUPR dan memanggil pelaksana dan pengawas untuk membahas hal ini dan kalau memungkinkan kami juga akan turun ke lokasi,” imbuhnya. (nipal)
