SATELITNEWS.ID,TANGERANG—Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) akan mengerahkan petani di 22 Provinsi se-Indonesia untuk melakukan Aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia yang dilakukan serentak mulai pukul 09.00-12.00 WIB pada Selasa (17/5). Aksi keprihatinan dilakukan untuk menyikapi dampak Larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO yang berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit di seluruh Indonesia, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit.
Jakarta akan menjadi sentra utama Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia yang diadakan di Kantor Kemenko Perekonomian dan Patung Kuda Monas. Selanjutnya petani akan ke Istana Presiden bertemu Presiden Jokowi untuk menyampaikan usulan para petani sawit.
Kegiatan ini akan diikuti lebih 250 peserta yang melibatkan petani sawit anggota Apkasindo dari 22 Provinsi dan 146 Kabupaten/Kota serta anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit (Formasi) Indonesia. Selanjutnya, Gulat menjelaskan aksi keprihatinan ini juga dilakukan serentak (hari dan jam yang sama) di 146 Kabupaten Kota DPD Apkasindo dari 22 Provinsi Apkasindo.
“Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat-budaya masing-masing, kami ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia”, ujar ujar Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung, dalam keterangan tertulis, Senin (16/5).
Memasuki Minggu siang, sebagian peserta aksi sudah tiba di Jakarta seperti petani sawit dari Papua Barat, Kalimantan Utara, Aceh, Sulawesi Barat dan Papua.
BacaJuga :
Ketua Apkasindo Provinsi Kalimantan barat (Kalbar), Indra Rustandi mengatakan, ketika dikonfirmasi awak media, membenarkan sedang dalam perjalanan dari Kab Sintang menuju Pontianak. Total petani dari Kalbar yang ke Jakarta sebanyak 25 orang.
“Kami sangat bersemangat ke Jakarta ingin bertemu Pak Jokowi, karena kami melihat Kementerian terkait tidak becus mengurus kami petani sawit. Lihat saja Dirjen Perkebunan sudah hampir 2 tahun Plt, jadi bagaimana kami dapat perhatian? Padahal sawit sangat strategis dan roh ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir, apalagi Menteri Perdangan yang sudah membuat kami menderita,” tutur Indra.
Selanjutnya, Gulat mengatakan bahwa saat ini sudah kritis, dari 1.118 pabrik sawit se-Indonesia paling tidak 25 persen telah stop pembelian TBS sawit petani. Ini terjadi setelah harga TBS petani sudah anjlok 40-70 persen dari harga penetapan Disbun dan ini terjadi secara merata sejak larangan ekspor, 22 April lalu. Dampaknya luar biasa, telah mengganggu sendi-sendi ekonomi petani sawit dan rantai ekonomi nasional.
“Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi 11,7 Triliun rupiah sampai akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui Bea Keluar, terkhusus Pungutan Ekspor dimana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp 3,5 Triliun per bulannya,” urai Gulat dikutip dari rm.id.
Semua permasalahan ini terjadi sejak adanya gangguan pasokan Minyak Goreng Sawit (MGS) domestik dan harga MGS curah yang tergolong mahal, padahal sudah disubsidi. Sehingga Presiden Jokowi mengambil kebijakan Larangan ekspor CPO dan Bahan Baku MGS. Namun sangat tragis dampaknya kepada Petani sawit. Oleh karena itu dalam acara aksi keprihatinan Apkasindo akan menyampaikan lima pesan kepada pemerintah.
Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Jokowi supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi sawit. Kedua, meminta Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.
Ketiga, meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong). “Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh Jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan apparat TNI-Polri,”ungkapnya.
Keempat, meminta pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik, biar urusan eksport di urus oleh perusahaan besar, sehingga kejadian kelangkaan MGS tidak bersifat musiman.
Kelima, meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tata Niaga TBS, karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha).
“Nggak masuk akal yang 93 persen (petani swadaya) terabaikan haknya dalam harga TBS Disbun,” tegas Gulat.
Apalagi hasil penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan, awal tahun 2022, sudah memberikan gambaran bahwa rendemen petani swadaya sudah diatas rendemen petani plasma.
Untuk kegiatan aksi ini kami sudah mengirim surat pemberitahuan ke Kapolri, Polda Metro Jaya sampai ke Kapolres di 146 Kabupaten Kota DPD Apkasindo.
Terkait rencana Aksi ini, anggota Dewan Penasehat DPP Apkasindo, T. Rusli Ahmad, sangat prihatin dengan kondisi ini. Yang pasti Presiden harus segera tahu kondisi ini, apalagi MGS sudah terinformasi harganya sudah turun dan tersedia di tengah masyarakat. “Tinggal penyempurnaan saja,” ujar Rusli.
Rusli mendengar bahwa ratusan truk TBS Petani sawit akan bergerak dari beberapa provinsi sawit ke Jakarta membawa muatan TBS 5-7 ton per truk.
“Untuk itu saya meminta kepada Ketua Umum supaya mengurungkan niat tersebut. Dan saya dengar dari Ketum DPP Apkasindo Minggu sore bahwa truk yang bergerak dari Sumatera sudah putar kepala,” tukasnya. (gatot)
