SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Aksi sejumlah pemuda yang melakukan vandalisme kalimat provokasi di beberapa lokasi di Kota Tangerang menjadi sorotan pengamat. Salah satunya akademisi dari STISIP Yuppentek Tangerang, Bambang Kurniawan.
Dia menilai, tindakan yang dilakukan pemuda dari organisasi Anarko Sidikalis ini hanya bersifat gertakan saja. “Sekadar test the water, bagaimana rerata sikap sosial masyarakat saat ini, di tengah pandemic Covid-19 yang sangat menyita energi dan pikiran rakyat,” ujarnya kepada Satelit News, Senin, (13/4).
Jika dikaitkan dengan Anarko Sindikalisme, maka berdasarkan sejarah berkembangnya gerakan ini lebih cenderung mengarah pada gerakan sosialisme kaum buruh. Mereka menentang eksploitasi manusia yang dilakukan oleh para penguasa atau dominasi individu dalam sektor perekonomian. “Saya melihatnya sebagai sebuah coretan di dinding atas fakta sosial yang terjadi dan belum sampai pada sebuah gerakan Anarkis Sindikalisme,” kata Bambang.
Menurutnya masyarakat Indonesia tidak akan berpikir dangkal dan membuat onar hanya karena seruan provokasi di dinding saja. Kecuali hak mereka dirampas atau diganggu. “Masyarakat akan terpancing jika ladang mereka untuk mendapatkan makan terampas, keadilan mereka tercerabut, dan kebutuhan dasar mereka hilang,” kata dia.
Aksinya lanjut Bambang, memang belum sempat sampai turun ke jalan secara masif atau melakukan aktifitas destruktif terhadap sarana dan prasarana umum, terlebih sampai mencederai simbol-simbol kenegaraan. Gerakan yang dilakukan baru sampai apa yang disebut dalam konteks kajian sosial.
“Sebuah ajakan atau rangkaian pesan yang tujuannya mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat. Seperti kill the rich, feed the poor dan lain-lain,” ujarnya. “Tujuannya sama yakni sikap protes atas ketidakadilan yang menurut mereka tengah terjadi saat ini,” lanjutnya.
Baca Juga: Sachrudin Bersama Forkopimda Beri Pembinaan Satlinmas, Perkuat Kesiapsiagaan di Wilayah
Saai ini, Polda Metro Jaya telah mengamankan lima tersangka aksi vandalisme provokativ, kelimanya masih berusia 20-an. Kelima tersangka yakni berinisial MRR (21), AAM (18), RIAP (18), RJ (19), dan MRH. Profesinyapun macam-macam mulai dai mahasiswa hingga pengangguran. “Sisi lain, karena melihat usianya yang masih muda, sekitar 18 sampai 20 tahunan, maka memang pihak kepolisian termasuk pemerintah perlu mendalami lagi,” kaa Bambang.
Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan ada rencana malakukan gerakan vandalisme besar-besaran pada 18 April 2020 mendatang di sejumlah wilayah di Indonesia. Polisi juga menemukan, sejumlah barang bukti salah satunya buku paham anti kapitalisme. Menurut polisi, tidak ada pemimpin yang menggerakkan organisasi ini alias tanpa pemimpin. Mereka hanya melakukan koordinasi melalu apilikasi telegram.
“Saya malah kurang yakin ya. Hanya dengan bermodalkan pesan di medsos tanpa kenal orang, dan tanpa ada yang mengoordinasikan atau bahkan menjadi pemimpin gerakan. Hal ini bisa berjalan serempak dan punya isu yang sama,” kata Bambang.
Bambang meminta pemerintah harus membuktikan dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal. “Saya sangat yakin anak-anak muda pelaku vandalisme tersebut adalah anak-anak yang menginginkan masa depan bangsa ini lebih baik dari sekarang. Lebih bermartabat dari saat ini, dan lebih berkeadilan sosial,” pungkasnya.
Sebelumnya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta kepolisian tidak berlebihan menangani kasus provokasi yang menjerat kelompok Anarko Sindikalis di Tangerang. Koordinator Kontras Yati Andiyani mengatakan penangkapan dan penahanan kepada anggota Anarko harus berdasarkan bukti dan aturan hukum yang jelas.
Menurut dia, klaim polisi bahwa Anarko Sindikalis akan melakukan penjarahan di seluruh Pulau Jawa harus dipastikan dan bukan sekadar analisa semata. “Tidak boleh didasarkan pada kecurigaan kelompok tertentu,” ujar Yati.
Baca Juga: Diduga Hendak Dibuang, Jasad Bayi Disimpan Ibu dalam Tas di Kontrakan Sumur Bandung Tangerang
Kontras menilai kendati Anarko bersalah, aksi vandalisme tidak bisa dijadikan alasan untuk memburu kelompok tertentu. Sebab, upaya itu bisa mengarah pada tindak persekusi yang melanggar hak asasi. “Apalagi jika tuduhan-tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum,” kata Yati.(irfan/jpnn/made)
