SATELITNEWS.ID, SERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, mendorong pihak swasta dari sektor industri ikut terlibat dalam penanggulangan dampak inflasi yang belakangan mulai terjadi.
Sinergitas itu penting dilakukan, sebagaimana yang telah diarahkan oleh Pemerintah Pusat.
Berdasarkan data, kurang lebih ada sekitar 4.600 industri menengah yang beroperasi di wilayah Provinsi Banten.
Jika semua itu bisa dioptimalkan melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR), maka proses penanggulangan inflasi ini akan bisa lebih maksimal.
“Itu sudah diarahkan oleh Mendagri, dalam pemaparannya tadi,” kata Muktabar, seusai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Provinsi Banten, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian dengan seluruh kepala daerah lainnya, Senin (5/9/2022).
Dikatakan Al Muktabar, saat ini Pemprov Banten bersama seluruh Forkopimda dan stakeholder terkait sedang bekerja keras, dalam rangka penanggulangan inflasi itu.
Baca Juga: Tekan Inflasi, Pemkab Tangerang Buka Tiga Warung Subsidi
Berbagai program dan pendekatan sosial dilakukan, seperti mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di perubahan sebesar Rp53 Miliar, mengalokasikan anggaran sebesar dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) Rp56 Miliar.
“Bila dipandang perlu, kita akan alokasikan anggaran DTU itu untuk penanggulangan dampak inflasi,” ujarnya.
Menurutnya pula, untuk mekanisme penyaluran BLT dari Pemprov, nanti berbasis data yang sudah ada yakni DTKS.
Namun di dalam data, itu perlu dilakukan pemilahan lagi, karena tidak semuanya sesuai sasaran seperti yang telah ditentukan yakni sopir, ojek, nelayan dan yang terdampak langsung.
“Nanti akan kita sinkronkan datanya,” tabdasnya.
Al Muktabar juga, mengajak kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan di pekarangan untuk ditanami cabai. Itu sudah dilakukannya bersama kepala BI Perwakilan Banten di Rumdin sebanyak 20.000 bibit cabai kita tanam.
Baca Juga: Tekan Inflasi, Pemkab Tangerang Launching Warung Subsidi
“Kita mengimplementasikan apa-apa yang sudah menjadi arahan dari pemerintah pusat,” ucapnya.
Mendagri sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 500/4825/SJ tentang penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
Dalam SE itu, ada empat poin penting yang ditekankan, pertama Kepala Daerah berwenang mengambil Langkah tertentu dalam keadaan mendesak dan sangat dibutuhkan oleh daerah untuk menggunakan BTT tersebut.
“Sama halnya Ketika penggunaan anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Jadi tidak perlu persetujuan dari DPRD, cukup pemberitahuan saja,” kata Mendagri dalam paparannya.
Ada beberapa komponen anggaran yang bisa dioptimalkan, dalam rangka pengendalian inflasi, pertama melalui Dana Desa yang besarannya sampai akhir bulan Agustus 2022 masih di angka 68 triliun. Kemudian Bantalan Sosial sebesar Rp24,17 triliun, yang di dalamnya terdiri dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,40 triliun, Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp9,60 triliun dan DTU sebesar Rp2,17 triliun.
Sementara, Kepala BI Perwakilan Banten Imaduddin Sahabat menambahkan, di Provinsi Banten pada bulan Agustus ini inflasinya mengalami deflasi 0,16 persen sementara year on year nya kita masih 4,58 persen, masih di atas rata-rata Jawa dan di bawah nasional.
“Yang perlu menjadi perhatian adalah, year on to date dari bulan Agustus sampai hari ini, itu kita masih tinggi 3,68 persen, sedangkan angka nasional itu 3,63 persen dan Jawa 3,34 persen,” imbuhnya. (mg2)
