SATELITNEWS.COM, SERANG – Hingga kini, Provinsi Banten masih berkutat dengan pengentasan angka stunting anak-anak daerah. Hal itu bukan tanpa alasan, oleh karena ada sekira 20 persen anak di Banten terkena stunting.
Jumlah itu, melebihi rata-rata nasional anak yang terkena penyakit stunting, yakni hanya sekira 19 persen lebih.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI, Yandri Susanto membenarkan angka stunting di Provinsi Banten masih tinggi, dan melampaui angka rata-rata nasional yang hanya sekira 19 persenan.
“Secara rata-rata dia sedikit diatas nasional, 20 persen anak Banten masih stunting. Kalau mau menggapai Indonesia emas, seharusnya kan dibawah 10 persen, makanya ini perlu keroyokan semua pihak untuk menekan angka stunting,” katanya, usai Rakor Monev Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, Selasa (3/11/2026).
Yandri mengaku, pihaknya menjadikan Banten sebagai provinsi pertama dalam rangkaian kunjungan kementeriannya, terkait penanganan stunting perdesaan. Yandri menegaskan, masalah gizi buruk erat kaitannya dengan kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja.
”Kalau ada kegiatan ekonomi di desa, masyarakat bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kemiskinan bisa ditekan, stunting juga bisa kita tekan,” tambahnya.
Baca Juga: Rumahnya Berdekatan dengan SPPG, Penderita Stunting di Kota Serang Terabaikan
Yandri juga mencontohkan, kesuksesan desa ekspor di Kabupaten Pandeglang yang produknya telah menembus pasar global. Yandri juga mengingatkan, Dana Desa (DD) setiap tahun dapat dialokasikan untuk mendukung pencegahan stunting melalui keterpaduan program antara pemerintah pusat, daerah, desa, serta masyarakat.
“Hulu sampai hilir, lakukan kebijakan komprehensif bukan parsial, karena dari berbagai persoalan. Stunting ini bukan hanya kurang gizi, tapi harus melihatnya lebih jauh, salah satunya kemiskinan,” ujarnya.
“Jika kemiskinan ini bisa ditekan, stunting juga bisa ditekan dan ada beberapa desa yang sudah maju, dengan begitu situasi didesa bisa menekan stunting,” sambungnya.
Yandri memastikan, KemenDes-PDT setiap tahun selalu memberikan perhatian khusus untuk menekan pertumbuhan stunting di semua desa di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten.
“Kami selalu menempatkan DD itu, menunya untuk menurunkan angka stunting, tetapi ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor,” ujarnya lagi.
Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, penurunan angka stunting (tengkes) di Provinsi Banten membutuhkan kolaborasi seluruh sektor, dan tidak bisa hanya bertumpu pada program kesehatan.
Baca Juga: 879 Anak di Tangsel Tengkes, Didominasi Keluarga Pendatang
Penanganan stunting harus dimulai dari tingkat keluarga, dan diperkuat melalui program pembangunan desa yang melibatkan seluruh perangkat daerah.
”Ada beberapa hal yang dilakukan untuk menekan stunting, seperti penguatan posyandu serta pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus berjalan beriringan, dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa,” tukasnya.
Kemudian, kata dia, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diyakini mampu menggerakkan perekonomian keluarga. Sebagai dukungan nyata, Pemerintah Provinsi Banten tengah merancang peningkatan Bantuan Keuangan Desa pada 2027.
“Desa itu membangun keluarga, keluarga membangun generasi, dan generasi membangun masa depan. Karena itu, pembangunan desa harus menjadi perhatian bersama,” tandasnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti menambahkan, dari 20 indikator percepatan penurunan stunting, hanya sembilan (30 persen) yang berada di ranah kesehatan.
Sementara, 11 indikator lainnya (70 persen) merupakan intervensi sensitif lintas sektor, seperti pekerjaan umum, ketahanan pangan, keluarga berencana, hingga sanitasi lingkungan.
”Persoalan stunting, dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ekonomi keluarga hingga kondisi lingkungan. Melalui Rakor Monev ini, kita berharap seluruh sektor bisa bergerak bersama membentuk Banten Super Team,” ujarnya, seraya mengatakan prevalensi stunting Banten saat ini berada di angka 21,1 persen berdasarkan data 2024. (adib)
