SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (23/02/2023). Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengaku telah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas untuk mencari solusi jalan tengah dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer di daerah.
“Tadi pagi saya telepon ke Menpan-RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik,” kata Presiden seperti disaksikan dalam tayangan virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden menyebutkan bahwa masih ada ribuan tenaga honorer di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang belum diangkat sebagai pegawai tetap atau Aparatur Sipil Negara (ASN). “Untuk tenaga honorer di beberapa daerah masih ada. Dan saat ini masih digodok di Menpan RB. Kita minta agar ada jalan tengah yang baik untuk ini. Harus dipikirkan bersama-sama,” kata Presiden Jokowi.
Presiden juga mengatakan, sewaktu menjadi Wali Kota Surakarta dirinya sudah menghentikan rekrutmen honorer. “Saat saya masih Wali Kota itu sebetulnya sudah sebetulnya 100 persen disetop. Itu saya enggak tahu kenapa bisa muncul bisa ribuan lagi. Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengah,” kata Presiden. Pernyataan Presiden Jokowi berkaitan dengan rencana penghapusan honorer per 28 November 2023.
Namun, belum ada kepastian jadi tidaknya tenaga honorer dihapus mulai tanggal tersebut. Terkait dengan jumlah honorer, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas pernah menyebutkan terjadi pembengkakan dibanding tahun 2014. Abdullah Azwar Anas mengatakan, jumlah honorer membengkak setelah dilakukan pendataan. Data KemenPAN-RB menyebutk jumlah honorer pada 2014 sebanyak 410 ribu.
“Honorer nambah terus dari 400.000 setelah didata menjadi 2,4 juta,” ucap Azwar Anas, Jumat, 10 Februari 2023. Sebelumnya, Ketua Umum APPSI periode 2022—2023 Isran Noor, dalam acara pra-Rakernas APPSI, meminta dukungan kepala daerah untuk mempertahankan tenaga honorer, terutama guru.
Mengutip dari situs resmi APPSI, Isran Noor yang juga Gubernur Kaltim itu berharap rencana penghapusan tenaga honorer harus mempertimbangkan dampaknya. “Apabila penghapusan tenaga honorer terjadi, kurang lebih empat juta orang dengan asumsi satu tenaga honor menghidupi satu istri dan dua anak. Bisa dibayangkan, setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor,” kata Isran Noor. (jpc)
Diskusi tentang ini post