SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkuat pengawasan dan pencegahan selama bulan Ramadan. Khususnya, setelah viral kasus bagi-bagi amplop di masjid di Pamekasan, Jawa Timur yang melibatkan politisi PDI Perjuangan.
“Sebetulnya salah satu tugas Bawaslu yang disebutkan dalam Undang-Unang Pemilu adalah melakukan pengawasan terhadap pencegahan politik uang, jadi harus ada upaya Bawaslu yang amat keras untuk ini,” ungkap Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati kepada wartawan, kemarin.
Menurutnya, fenomena itu merupakan konsekuensi dari dipangkasnya masa kampanye hanya 75 hari. Sehingga ada ruang kosong yang dimanfaatkan bakal calon legislatif dan partai politik untuk bersosialisasi dengan terselubung.
Namun, instrumen regulasi yang ada saat ini baru bisa menjangkau peserta Pemilu. Inilah titik lemahnya sebab aturan inilah juga yang harus dirujuk.
“Ini konsekuensi mepetnya masa kampanye dengan hari H, ada ruang abu-abu. Akhirnya, yang didorong sekarang adalah ruang etikanya. Kita tagih terus komitmen partai politik, calon anggota legislatif, untuk mengedepankan persaingan yang fair,” tegas perempuan yang akrab disapa Ninis ini.
Serupa, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (Kornas JPPR) Nurlia Dian Paramita menilai, kegiatan berbalut sedekah maupun zakat termasuk money politics. Apalagi jika jelas ada logo dan atribut partai.
BeritaTerbaru
“Penyelenggara Pemilu harus mencegah agar tindakan serupa tidak terjadi kembali di partai dan tempat lain,” kata Nurlia dalam keterangannya, kemarin.
Dikatakan, kerja pengawasan bukan hanya penindakan, melainkan pencegahan. Karenanya, dia meminta Bawaslu gencar sosialisasi pelanggaran yang kerap terjadi di bulan Suci.
“Memang sering jadi kampanye colongan. Berbalut santunan dan sejenisnya. Datangi partai-partai. Beritahu ini pelanggaran. Partai politik, caleg, juga harus komitmen mencegah dan tak melakukan kecurangan seperti ini,” tandasnya.
Terpisah, Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro mengingatkan, vote buying melalui zakat, sedekah dan sejenisnya di tempat ibadah, terlebih di bulan Suci, amatlah tidak etis. “Kegiatan mulia itu harusnya mengharap pahala dan ikhlas. Bukan jadi sarana vote buying,” kata Siti Zuhro.
Dia pun heran dengan partai yang paling terdepan menyuarakan larangan kampanye di tempat ibadah, malah jadi pelakunya. “Amplop berisi uang dengan logo berarti vote buying. Pemberian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan politik. Ini secara esensi melecehkan martabat rakyat,” tegasnya.
Beberapa hari ini viral, video bagi-bagi uang dengan amplop berlogo PDI Perjuangan dan foto Said Abdullah dan Bupati Sumenep Fauzi. Said Abdullah yang merupakan politisi partai pemenang Pemilu 2019 itu menjelaskan, pembagian uang itu bertujuan pembagian zakat mal dan dilakukan di dalam masjid pribadinya di Sumenep, Jawa Timur.
Dia membantah melakukan money politics. Alasannya, saat ini belum masuk tahapan kampanye. “Kalau dilaporin ke Bawaslu, kampanye perasaan juga belum, jadi motifnya apa?” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/3).
Said beralasan, bagi-bagi rezeki adalah bagian dari menjalankan rukun Islam. Yakni zakat mal atau zakat harta. “Itu rukun Islam, kalau saya tidak keluarkan, gugur iman saya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto berpendapat, boleh saja anggota dewan membagi-bagi sembako meski di rumah ibadah. Pembagian sembako juga boleh menyertakan atribut partai politik. “Kan kita datang ke dapil atas nama partai,” kata Yandri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dikatakan, masyarakat justru bakal mempersoalkan apabila tidak ada bantuan yang diberikan kepada mereka saat ada kader partai turun ke bawah. Bisa-bisa, dicap tidak ada kerjaannya. “Nanti masyarakat marah, ini partai nggak berbuat, cuma enak mau duduk aja. Jadi (berbagi) malah bagus di bulan berbagi saat ini,” tambahnya. (rm)
