SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten mengalokasikan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR), sebesar Rp148,48 Miliar, untuk ASN dan honorer di lingkungan Pemprov Banten. Anggaran itu, sudah bisa dicairkan secepatnya.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, penyaluran THR itu dialokasikan ke APBD, karena memang sudah ada regulasi yang mengaturnya.
Dengan begitu, maka sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaksanakannya.
“Sebagian mungkin sudah ada yang turun, karena semuanya by proses sesuai pengajuan dari masing-masing dinas,” kata Al, Selasa (11/4/2023).
Al berharap, dengan dicairkannya THR itu, bisa digunakan dengan sebaik-baiknya dan dibelanjakan di dalam daerah.
Dengan begitu, maka daya beli masyarakat akan meningkat, roda perekonomian berputar dan inflasi akan bisa ditekan.
Baca Juga: Program Magang ke Jepang Minim Peminat, Di Banten Baru 73 Pendaftar
“Itu yang kita harapkan,” tandasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, anggaran yang dialokasikan bagi THR ASN yakni berupa gaji ke-13 dan 50 persen tukin sebesar Rp112,8 Miliar.
Sedangkan, bagi non ASN yakni berupa honor tambahan pengganti THR sebesar Rp35,68 Miliar.
“Sehingga totalnya mencapai Rp148 Miliar, yang dialokasikan,” ujarnya.
Rina melanjutkan, apabila mengacu pada PP Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, maka pembayaran THR paling cepat 10 hari sebelum Idul Fitri.
Namun, Rina mengaku sudah meminta kepada OPD di lingkup Pemprov Banten untuk segera mengajukan surat perintah membayar atau SPM kepada BPKAD
Baca Juga: Kekeringan Meluas, Ratusan Hektare Sawah di Banten Gagal Panen
“Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 yang bersumber dari APBD Tahun 2023, maka pengajuan SPM THR (gaji,tukin dan non ASN-red) dapat diajukan ke BPKAD mulai hari Senin tanggal 10 April 2023,” ujar Rina.
“Rencananya serentak akan kita cairkan. Nunggu SPM dulu dari masing-masing OPD,” ujarnya. (mg2)
