SATELITNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membuat rancangan peraturan soal pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024. Hal itu dilakukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan sistem proporsional terbuka.
“Kami akan segera mendesain regulasi teknis penyelenggaraan pemilu sesuai dengan sistem proporsional terbuka,” kata Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Idham Holik, kemarin.
Regulasi teknis yang akan diatur, lanjut Idham, antara lain, pemungutan dan penghitungan suara, metode konversi suara menjadi kursi, serta penentuan calon anggota legislatif (caleg) terpilih.
“Dalam waktu dekat, kami bakal melakukan uji publik rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan melibatkan masyarakat sipil serta partai politik (parpol) peserta pemilu,” bebernya.
Idham mengatakan, rancangan sistem proporsional terbuka bakal mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 342 ayat 2 yang berkaitan dengan desain surat suara pemilu legislatif. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 353 ayat 1 huruf b terkait pemberian suara, lalu pasal 386 ayat 2 huruf b terkait dengan tanda coblos, hingga pasal 420 huruf c dan d terkait metode konversi suara kursi.
“Begitu juga tentang penentuan caleg terpilih serta penggantian caleg terpilih,” ujarnya.
Idham mengungkapkan, sebetulnya saat perkara sistem pemilu mulai disidangkan di MK, KPU sudah menjalankan proses yang berkepastian hukum.
“Kami merumuskan aturan-aturan Pemilu sebelum putusan dibacakan dalam konteksnya kepastian hukum,” tandasnya.
Dikatakan Idham, pada tanggal 18 April 2023, KPU menerbitkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, aturan tersebut menjadi rujukan dalam penerimaan pengajuan daftar calon anggota legislatif (caleg).
“Kita ketahui pencalonan legislatif kali ini pada dasarnya disemangati oleh pasal 168 ayat 2, yaitu dalam semangat sistem proporsional daftar terbuka,” tukasnya.
Lebih lanjut, Idham menambahkan, KPU juga baru saja menerbitkan Peraturan (PKPU) Nomor 14 Tahun 2023 yang berkaitan dengan logistik dan surat serta desain surat suara.
Komisioner KPU Afifuddin menambahkan, dalam pertimbangan, MK yang menekankan perlunya penguatan pendidikan politik kepada masyarakat oleh parpol yang sebetulnya sudah sejalan dan apa yang telah dilakukan KPU selama ini.
“MK juga meminta parpol melakukan pengkaderan yang harus bersumber dari visi misi dan ideologi partai guna menghindari pragmatisme calon,” ujar Afifuddin dalam keterangannya, kemarin.
Hal ini, kata Afif, akan menjadi perhatian semua pihak untuk menguatkan pendidikan politik dan juga alasan pemilihan dan visi misi ideology partai semakin disosialisasikan dan dorong ke masyarakat.
Diketahui, MK menolak permohonan uji materi pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur soal sistem proporsional terbuka.
Para pemohon mulanya mengajukan gugatan karena ingin pemilu dilakukan dengan sistem proporsional tertutup (coblos partai). Akan tetapi, MK memutuskan untuk menolak permohonan tersebut.
Sidang pembacaan putusan dihelat Kamis (15/6). Dengan demikian, pemungutan suara di Pemilu 2024 tetap memakai sistem proporsional terbuka. (rm)
