SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyarankan agar cawapresnya Mahfud Md mundur dari posisi Menko Polhukam. Hal itu demi menghindari conflict of interest atau konflik kepentingan karena Mahfud menjadi peserta Pilpres 2024.
Ganjar awalnya menyoroti potensi terjadinya konflik kepentingan peserta Pilpres tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Menurutnya, potensi itu harus diwaspadai.
“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut keputusan aturan untuk para pejabat publik sangat berpotensi adanya konflik berkepentingan, meskipun telah dilakukan secara hati-hati. “Mampu enggak kita menjaga diri kita untuk bisa netral dan tidak menggunakan fasilitas. Beberapa kejadian orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungan kunjungan kerja, tapi di sana kampanye. Kan rakyat bisa melihat. Maka kita sedang mengambil risiko itu,” paparnya.
Karena hal itu, dia mengaku sejak awal mendorong agar aturan mengenai pejabat publik tidak harus mundur dari jabatannya saat ikut serta Pemilu direvisi. Sebab tidak ada jaminan pejabat tersebut dapat netral dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Ganjar menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye berkedok kunjungan kerja. Menurutnya, sikap itu sama saja mengambil risiko sebab rakyat bisa menilai.
Baca Juga: Gus Lilur Usulkan Mahfud MD Jadi Menko Polkam, Busyro Muqoddas Wamenko
“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” ujar Ganjar.
Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.
“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu ga bisa lagi Semua orang akan merasa fair,” tegasnya.
Pengamat politik nasional Rocky Gerung juga menyarankan agar Mahfud MD mundur dari kabinet. Awalnya, Rocky Gerung memuji Mahfud MD karena dua kali menegur saat debat Cawapres terakhir.
Pertama, Mahfud MD menegur Gibran karena pertanyaan receh. Kedua, menegur Presiden Jokowi yang dinilai gagal menerapkan prinsip yang awalnya berjanji tidak impor pangan.
“Jadi, Pak Mahfud saya kasih nilai A plus, apalagi kalau menghasilkan konferensi pers untuk mundur dari kabinet,” ucapnya, seperti dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official.
Baca Juga: Komentari Dugaan Mark Up Whoosh, Mahfud MD Siap Diperiksa KPK
Dari ketiga pasangan capres-cawapres 2024 empat di antaranya masih mengemban jabatan publik. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar masih menjabat Wakil Ketua DPR. Capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masing-masing masih menjabat Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta. (bbs/san)
