SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan menunggu PDI-P untuk menggulirkan rencana hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. PKB juga pede tidak akan tergoda dengan langkah Presiden Jokowi menitipkan salam kepada Cak Imin, saat memanggil 2 menteri dari PKB.
“Bagusnya bareng-bareng, supaya clear dari awal. Kalau nanti ada yang mendahului atau yang tertinggal, itu enggak enak secara psikologis,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Sikap yang sama, menurut Huda, juga disampaikan oleh Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai fraksi partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Fraksi PKB, Nasdem dan PKS belum cukup memenuhi syarat untuk mengajukan hak angket karena perolehan kursi ketiganya. “Sekali lagi kan kira-kira hak angket kan tidak cukup 25 orang plus 2 fraksi, karena pasca itu harus dibawa di dalam rapat paripurna yang harus dihadiri setengahnya itu. Berarti 288,” jelas Huda.
Huda menambahkan, pada konteks ini menjadi sangat penting komunikasi politik dengan PDIP. “Fraksi PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar sekaligus sebagai ketua dewan, Mbak Puan, karena dikumpulin suara fraksi PKB, sorry, kursi fraksi PKB, fraksi Nasdem, fraksi PKS enggak cukup 288, hanya 167, jadi masih sangat jauh sekali,” sambung dia.
Kendati begitu, diakuinya hingga kini belum ada komunikasi resmi yang dibangun baik PKB maupun PDI-P di lingkup fraksi DPR. “Mungkin kalau orang per orang, kelihatannya sudah, tetapi secara resmi karena ini proses resmi pengajuan hak angket adalah proses resmi harus didahului dengan komunikasi yang resmi antar fraksi,” ujar Ketua Komisi X DPR ini.
Baca Juga: Fraksi PKB Kota Tangerang Minta KUA-PPAS 2027 Fokus Tuntaskan Program Prioritas dan Optimalkan PAD
Sebelumnya, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan, Fraksi PKB DPR RI sudah mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Dia menyebutkan, saat ini lima wakil rakyat dari Fraksi PKB sudah menandatangani persetujuan untuk mendorong hak angket dibawa ke rapat paripurna DPR RI. “Iya (sudah ada lima anggota tanda tangan), tapi belum bisa dibawa ke rapat paripurna, karena syaratnya harus 25 orang dari dua fraksi,” ujar Daniel, Senin (18/3/2024). Menurut dia, sampai hari ini belum ada penandatanganan dari fraksi lain.
Di sisi lain, Syaiful Huda merespons titipan salam Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait kinerja PKB di Pemilu 2024. Titipan salam itu disampaika Presiden Jokowi saat memanggil dua menteri asal PKB, yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah serta Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Senin (18/3/2024).
Usai pertemuan itu, Halim mengungkap Jokowi juga menyampaikan selamat atas capaian PKB dalam kontestasi politik kali ini. Juga menitipkan salam kepada Ketua PKB sekaligus cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. “Enggak ada pesan apa-apa [ke Cak Imin]. Cuma [Jokowi] titip salam saja,” ujar Halim.
Huda menilai salam Jokowi kepada Cak Imin bukan sebagai bentuk godaan. “Kalau konteksnya menggoda saya kira nggak ya, karena hak angket terus bergulir,” kata Huda.
Huda menilai pertemuan antara kakak Cak Imin sekaligus Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah dengan Jokowi adalah hal yang lumrah.”Hak angket masih jalan, jadi saya kira ini peristiwa terpisah, ya kalau Pak Halim, Mbak Ida, ketemu Pak Jokowi, ketemu presiden, ya kan memang anggota kabinet, artinya kalau mereka berdua ketemu bahas sesuatu sangat wajar,” kata Huda.
“Setahu saya beliau melaporkan terkait satu hal saja bahwa ketika mau pileg mereka minta izin untuk kompetisi di dapilnya masing-masing, Pak Halim di dapil Jabar VII, Mbak Ida di Jakarta, DKI I, itu aja sih. Terus beliau berdua melaporkan bahwa terpilih, gitu. Artinya sebelum kabinet selesai, beliau berdua sudah akan dilantik sebagai anggota DPR,” sambungnya.
Baca Juga: Muthmainah Tinggalkan Jabatan Ketua DPC PKB Tangsel Terpilih
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto membantah bahwa pihaknya loyo untuk gulirkan hak angket. Hasto mengaku sudah mengundang berbagai pihak untuk mendukung dugaan kecurangan itu lewat hak angket.
Hasto mengatakan dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu semakin kuat dari hulu ke hilir. Ia menyebut kesadaran untuk mengungkapkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 harus terus dibangun. Menurut dia, semua pihak mesti terlibat melakukan pergerakan menyelamatkan demokrasi. (bbs/san)
