SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Anggota III nonaktif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, mengaku khilaf dan meminta maaf karena menerima uang Rp 40 miliar terkait proyek penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
“Persitiwa itu betul terjadi Yang Mulia, saya akui perisitwa itu betul terjadi walaupun apa yang disampaikan oleh penuntut umum itu tidak sepenuhnya benar,” kata Achsanul membacakan nota pembelaannya di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2024).
Achsanul dituntut lima tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung lantaran dinilai terbukti menerima uang senilai sebesar 2,6 juta dollar Amerika Serikat (USD) atau setara Rp 40 miliar itu.
“Saya telah mengakui kesalahan saya, saya tidak segera mengembalikan uang tersebut sesegera mungkin,” kata Achsanul. “Saya meminta maaf atas kekhilafan tersebut. Saya mengakui bersalah dan khilaf atas perbuatan tersebut,” lanjutnya.
Achsanul mengeklaim ragu mengembalikan uang yang diterima lantaran takut mengganggu kredibilitasnya sebagai pejabat BPK. “Niat untuk mengembalikan itu sudah ada sejak awal Yang Mulia. Namun profesi saya yang sedang memeriksa sejumlah kementerian dan lembaga, ada 38 kementerian dan lembaga yang saya periksa, saat itu membuat saya khawatir, ragu, dan juga takut,” kata Achanul.
Di hadapan majelis hakim, Achsanul menegaskan bahwa penerimaan uang Rp 40 miliar itu bukanlah kesengajaan untuk mengondisikan masalah dalam proyek BTS 4G sebagaimana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mengubah temuan BPK atas masalah di proyek strategis nasional itu.
“Peristiwa yang menimpa saya ini tidak saya rencanakan. Oleh karena itu, saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan menerima pengakuan dan penyesalan saya ini. Saya mohon sekali Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan hal-hal yang saya sampaikan ini,” kata Achsanul.
Mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini menyatakan siap menerima konsekuensi atas apa yang dilakukan. Namun demikian. ia berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan segala pengabdian untuk negara selama lebih dari 35 tahun di bidang keuangan.
“Jika kekhilafan saya ini dianggap sebagai suatu kesalahan, maka saya mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk memaafkan dan saya siap menerima putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim,” kata Achsanul. “Saya belum pernah dihukum pidana, dan mudah-mudahan ini adalah yang pertama dan terakhir,” imbuh dia.
Achsanul juga mengungkit pernah menerima bintang jasa dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Atas sejumlah rekomendasi hasil pemeriksaan dan sejumlah kegiatan sosial yang saya lakukan, yang memberikan manfaat langsung kepada negara, maka saya diberikan penghargaan Bintang Jasa Utama oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019,” kata Achsanul.
Achsanul disebut menerima uang Rp 40 miliar dari Windi Purnama yang bersumber dari Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak. Jaksa menyebut Galumbang memberikan uang untuk Achsanul berdasarkan perintah dari Anang Achmad Latif.
“Dengan maksud supaya terdakwa Achsanul Qosasi membantu pemeriksaan pekerjaan BTS 4G 2021 yang dilaksanakan oleh Bakti Kominfo supaya mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tidak menemukan Kerugian negara dalam pelaksaan Proyek BTS 4G 2021,” kata jaksa dalam sidang pembacaan dakwaan, Kamis, 7 Maret 2024.
Anang disebut memberikan uang ke Achsanul lantaran ketakutan atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Belanja Modal TA 2021 untuk Kementerian Kominfo. Achsanul pun memanggil Anang untuk ke ruangannya di Kantor BPK Slipi. Di situ, Anang diminta menyiapkan uang Rp 40 miliar.
“Terdakwa Achanul Qosasih mengatakan ‘tolong siapkan 40 milyar’ sambil menyodorkan kertas yang berisikan tulisan nama penerima dan nomor telepon, terdakwa mengatakan “ini nama dan nomor telepon penerimanya dan kodenya ‘Garuda’,” ujar jaksa.
Setelahnya, Anang Achmad Latif menelepon Irwan Hermawan dan Windi Purnama untuk menyiapkan Rp 40 miliar yang diberikan kepada seseorang bernama Sadikin Rusli di Hotel Grand Hyatt Jakarta. “Bahwa alasan Anang Achmad Latif memberikan uang tersebut karena ketakutan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka BPK akan memberikan penilaian/temuan yang merugikan proyek BTS 4G seperti kemahalan harga, kelebihan spesifikasi (Over spec), inefisiensi,” papar Jaksa. (bbs/san)
