SATELITNEWS.COM, JOGYAKARTA—Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tidak akan bersedia menerima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) jika p hanya untuk mencari peluru dalam menghantam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebaliknya, Wapres mendorong keduanya berdamai, dan dia bersedia penengah.
“Kalau hanya untuk cari peluru untuk menghantam yang satu, hanya minta (keterangan) dari saya tapi untuk digunakan peluru untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia. Itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konfliknya,” kata Wapres usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Jogyakarta, Rabu (07/08/2024).
Hal ini disampaikan Wapres menanggapi rencana PBNU yang akan meminta keterangan darinya berkaitan dengan konflik antara PKB dan PBNU. Dia menekankan tidak ingin dirinya menjadi bagian dari konflik antara PBNU-PKB
Namun demikian, Wapres menuturkan, dirinya dengan terbuka akan menerima PBNU jika ingin mencari jalan keluar atas permasalahan dengan PKB. “Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan ya, dengan tulus, dengan ikhlas, saya sangat bersedia,” ujarnya.
Terlebih, kata Ma’ruf Amin, dia merupakan salah satu pendiri PKB dan menjadi Ketua Majelis Syura pertama serta mantan Rais Aam PBNU. “Bersedia tentu karena untuk mendamaikan itu kan perintah, perintah agama, apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendiriannya, bahkan ketua Dewan Syura pertama saya. Sebelum Gus Dur,” ucap dia.
Sebelumnya, pada Senin (5/8) lalu Rois Syuriyah PBNU sekaligus anggota Tim Panel PBNU Cholil Nafis mengatakan, Ma’ruf Amin akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai salah satu tokoh yang membidani lahirnya PKB. Tim panel PBNU akan mendatanginya untuk meminta keterangan.
Baca Juga: Gus Kikin Serukan NU Membumi dan Sentuh Rakyat Kecil, Prabowo Ingin Entaskan Kemiskinan
Konflik antara PBNU dan PKB bermula dari pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR-RI terkait penyelenggaraan haji 2024. Pansus tersebut disahkan oleh Wakil Ketua DPR-RI Muhaimin Iskandar dan dibentuk karena menilai Kementerian Agama bermain dalam kebijakan kuota haji khusus.
Menanggapi pembentukan pansus tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai ada dendam pribadi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Gus Yahya menuding pansus tersebut dibentuk untuk mengincar kesalahan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adiknya.
PBNU kemudian membentuk panitia khusus (pansus) PKB untuk mengevaluasi elite partai politik. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menilai PKB telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya karena berusaha menjauhkan peran kiai.
Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie atau Gus Choi menghadiri undangan PBNU, kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Gus Choi mengatakan PBNU berhak memberikan evaluasi kepada PKB.
Gus Choi menjelaskan berdirinya PKB tidak bisa dilepaskan dari NU dan Gus Dur. Atas dasar itu, kata Gus Choi, evaluasi oleh PBNU bukan merupakan bentuk ikut campur terhadap PKB.
“NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB. Punya hak untuk mengoreksi, bukan ikut campur, bukan ikut campur, karena memang sejarahnya begitu. Punya hak evaluasi, koreksi, atau menata ulang,” ujar Gus Choi dalam konferensi pers di kantor PBNU, kemarin.
Baca Juga: Sah, KH Abdul Hakim Mahfudz Terpilih Jadi Ketua Umum PBNU 2026-2031
“PKB tidak ada tanpa NU, PKB tidak ada tanpa Gus Dur. Jadi kesimpulannya, PKB tidak akan pernah ada tanpa Gus Dur dan NU atau PBNU, konkretnya begitu,” tambahnya.
Gus Choi mengaku telah memberikan saran kepada pihak PBNU. Dia menyerahkan pelaksanaan saran tersebut kepada pengurus PBNU. “Apakah hak evaluasi, hak koreksi, itu digunakan oleh PBNU, itu silakan. Yang jelas, semuanya tadi saya ceritakan kepada tim di lantai 3, saya ceritakan,” sebutnya.
Dia menyatakan kehadirannya dalam memenuhi undangan dari PBNU merupakan hal lumrah. Dia pernah berada dalam struktur kepengurusan PBNU.
“Nah, itu saya menjadi pelakunya di sini. Oleh karena itu, kalau PBNU kemudian mengundang saya ada rasionalitasnya. Tetapi sekali lagi, saya katakan saya tidak masuk pada wilayah harus diapakan Muhaimin,” sebutnya.
Gus Choi juga menyinggung soal Muhaimin Iskandar yang disebut ‘mencuri’ PKB. Dia mengatakan hal itu pernah dikatakan Gus Dur dan ucapan Presiden ke-4 itu 100 persen selalu benar. “Ya kalau Gus Dur yang mengatakan, ya insyaallah kebenarannya 100 persenlah, iya,” sebutnya. (bbs/san)
