SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Wacana Muktamar Luar Biasa (MLB) NU yang disuarakan sejumlah pihak tidak akan berhasil. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, upaya semacam itu tidak pernah berhasil mendongkel PBNU sejak zaman dahulu.
“Di NU itu enggak ada MLB. Enggak ada dalam sejarah itu NU itu MLB, ada pernah digagas tapi ya akhirnya ya hilang gitu aja, enggak ada,” kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Gus Ipul menekankan bahwa para ulama tidak suka berebut jabatan. “Ini saya percaya betul bahwa NU ini banyak yang menjaga. Kiai-kiai, ulama, yang pada dasarnya para kiai dan ulama itu tidak suka rebutan jabatan. Maka tidak pernah berhasil tidak akan pernah berhasil bagi mereka yang menginginkan MLB,” ujarnya.
Di sisi lain, Gus Ipul menolak menyatakan, wacana MLB NU ini berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). “Kalau kita lihat figur-figurnya, orang bisa lihat bisa ngambil kesimpulan lah ya kalau lihat figur-figurnya,” ujarnya.
“Wacana ini kan muncul jauh sebelum pilpres sudah muncul. Kalau dibuka, kalau dicari jejak digitalnya itu sudah jauh-jauh muncul. Ya kita tunggu saja, tapi kalau saya seyakin-yakinnya MLB tidak akan pernah ada di lingkungan Nahdlatul Ulama,” tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah pihak berencana menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) PBNU dan telah membentuk struktur kepanitiaan. Sekretaris Steering Committee MLB PBNU, Abdussalam Shoib (Gus Salam), menyatakan bahwa MLB ini merupakan upaya penyelamatan terakhir, mengingat kritikan terhadap kepemimpinan Gus Yahya tidak mendapat respons yang memadai.
Dia mengklaim, banyak pihak di tingkat struktural maupun kultural NU merasa gelisah dengan kesalahan manajemen di PBNU saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kegaduhan, keresahan, serta kebijakan PBNU yang kontroversial dan kontraproduktif dalam pengelolaan organisasi.
Menurutnya, wacana ini bergulir sejak enam bulan setelah Gus Yahya dilantik sebagai Ketua Umum PBNU di Muktamar Lampung pada akhir 2021. Gus Salam juga menyoroti masalah lain, termasuk intervensi terhadap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), serta keterlibatan PBNU yang aktif pada Pilpres 2024 yang dianggap bertentangan dengan khittah NU.
Di sisi lain, Gus Ipul mengaku tidak ada pembahasan jatah menteri antara PBNU dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. “Belum, belum. Kalau soal itubelum ada. Ya kita serahkan sepenuhnya kepada Presidenlah,” kata dia.
Gus Ipul mengatakan, PBNU akan memberikan dukungan dan percaya bahwa Prabowo akan memilih para menterinya dengan kapasitas yang baik. “Kita tahu bahwa Pak Presiden akan memilih orang-orang yang dianggap mampu untuk membantu melaksanakan visi misinya. Jadi kita serahkan sepenuhnya,” jelasnya.
Menteri Sosial itu mengaku tidak ada pembahasan jatah menteri dari NU dengan Prabowo. “Enggak ada, enggak ada,” tandasnya.
Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut tengah bersiap menunjuk sosok yang bakal menjadi menteri di pemerintahannya dan ditargetkan sudah selesai menyusun kabinet pada H-5 pelantikan atau 15 Oktober 2024.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan belum bisa dipastikan berapa jumlah menteri di pemerintahan Prabowo. Namun, Dasco mengklaim kabinet Prabowo-Gibran bakal lebih banyak diisi kalangan profesional atau ahli. Jatah menteri dari partai politik lebih sedikit.
Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak pernah menyebutkan bahwa terdapat tiga kriteria bagi calon menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketiga kriteria tersebut adalah pertama, yakni calon menteri dalam kabinet harus memiliki integritas, seiring dengan komitmen Prabowo yang ingin memberantas korupsi.
Kedua, harus memiliki kompetensi. Menurut Dahnil, sejak awal Prabowo ingin membentuk kabinet zaken atau kabinet menteri yang mengurus berbagai hal spesifik dalam pemerintahan sehingga calon menteri Prabowo nantinya harus memiliki kompetensi.
Kriteria ketiga, yaitu harus loyal terhadap Prabowo selaku panglima tertinggi dalam pemerintahan.(bbs/san)
