SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinyatakan bukan lagi bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Demikian pula keluarga Jokowi, yakni Wakil Presiden Periode 2024–2029 Gibran Rakabuming Raka dan mantan Wali Kota Medan Bobby Nasution.
Penegasan itu disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. “Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).
“Karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Bung Karno, sejak PNI, sejak kita membangun republik ini sudah tidak lagi sejalan dengan praktik-praktik politiknya,” imbuh Hasto.
Konferensi pers PDIP diadakan terkait rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) membahas soal nasib 27 kader PDI-P yang bakal dipecat. “Setelah ini kita adakan rapat tertutup untuk melihat bagaimana ketidakdisiplinan dari seluruh kader-kader partai di dalam pelaksanaan pilkada serentak yang nantinya partai akan memberikan sanksi yang begitu tegas,” kata Hasto.
Hasto menyebut DPP sudah menerima masukan sejumlah nama kader yang akan dipecat. “Setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan sanksi pemecatan,” ucap dia.
Hasto lantas ditanya apakah 27 kader PDI-P yang dimaksud bakal dipecat, salah satunya adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Namun, ia enggan membeberkannya saat itu. “Nanti akan diumumkan pada tanggal 17 Desember, secara bersama-sama,” ujar Hasto.
Baca Juga: Jokowi Hormati Keputusan Kejaksaan, Roy Suryo & Tifa Siap Tarung
Setelah itu Hasto kemudian menegaskan hubungan Jokowi dengan PDIP. Bahwa Jokowi dan keluarganya tidak lagi menjadi bagian dari PDIP.
Hasto juga mengatakan di dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) kelima PDIP beberapa waktu lalu, pihaknya pun telah meminta maaf kepada rakyat Indonesia soal pemimpin yang berubah karena ambisi kekuasaan.
“Pada rapat kerja nasional yang kelima kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat indonesia tentang seorang pemimpin karena kekuasaannya bisa berubah,” ujarnya.
Hasto pun membeberkan sebelumnya DPC PDIP Surakarta juga telah mengirim surat kepada anak Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan keanggotaannya sudah berakhir.
“Itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal yang memberitahukan bahwa berdasarkan UU Partai politik dan AD-ART partai keanggotaannya otomatis berhenti,” ujar Hasto.
Hasto pun menyinggung proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 lalu yang telah “mengangkangi demokrasi dan mengibiri konstitusi”. “Terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap saudara Anwar Usman. Maka pada saat itu juga, ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir,” ujar Hasto.
Sementara itu, terkait menantu Jokowi, Bobby Nasution, Hasto juga menegaskan sudah tidak lagi menjadi kader PDIP. Ia menyebut, ada sejumlah anomali dalam proses Pilkada di Sumatera Utara.
“Dan kemudian membangun suatu rezim kekuasaan dengan segala cara, bahkan masyarakat Sumatera Utara bisa merasakan bagaimana ketika Saudara Bobby Nasution itu dipaksakan untuk menjadi calon gubernur, dan proses pemilihan menjadi gubernur itu juga melalui pengerahan aparatur negara, sumber-sumber daya negara, dan suatu kontestasi yang sangat tidak fair,” bebernya.
Isu keanggotaan Jokowi di PDIP kembali menyeruak usai Megawati memecat Effendi Simbolon karena mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Jokowi sendiri melemparkan senyum kepada awak media ketika ditanya terkait status keanggotaannya di PDIP.
Jokowi mengaku masih memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) partai tersebut. “Ya masih,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12) lalu. (bbs/san)
