SATELITNEWS.COM, SERANG—Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten berencana akan menambah Unit Sekolah Baru (USB) tahun ini. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Lukman menyatakan anggaran pembangunan USB tersebut sudah disiapkan sedari awal tahun 2024 lalu.
“Sudah ada anggarannya, karena kan ada sekolah yang ada siswanya, tapi sekolahnya belum ada. Di Pandeglang dan Lebak, itu ada dua sekolah. Pandeglang dua, Lebak dua. Itu pasti harus ada,” katanya kepada wartawan, Minggu (9/2).
“Delapanlah kurang lebih. SMA ada, SMK ada. Itu tersebar tapi enggak semua kabupaten kota. Yang pasti Pandeglang, Lebak. Serang ada. Kota Serang 1 dan Kabupaten Serang 1. Kabupaten Serang mah SKH. Kan kebetulan SKH di kabupaten belum ada. Belum ada negerinya,” sambungnya.
Sementara itu, diketahui bahwa saat ini Gubernur Banten terpilih, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah memiliki program prioritas yakni Sekolah Gratis. Yang mana dalam pelaksanaan program tersebut bukan hanya sekolah negeri yang gratis namun juga sekolah-sekolah swasta.
Saat ditanya terkait akan adanya potensi tarik menarik siswa ditengah penyelenggaraan program sekolah gratis. Lukman mengaku bahwa pembangunan USB bisa saja dibatalkan. Jika, kata dia, Gubernur Banten terpilih mengubah kebijakan itu.
“Kita tetap memperkuat swasta, tapi ketika di wilayah itu siswanya banyak dan mungkin tidak tertampung, ya kita harus menganggarkan. Cuma kalau 2025 udah ada anggarannya, karena waktu itu kan kita menganggarkan dari zaman bulan Februari (2024, red). Sudah mulai berjalan waktu, ada proses pemilihan, bergulir visi misi Gubernur nomor dua waktu itu, dan sekarang terpilih, ya kita harus dukung. Nanti kebijakannya, kan nanti ada perubahan. Apakah dengan kebijakan sekolah gratis ini (pembangunan USB, red) dihapus, kan kita belum tahu,” jelasnya.
Baca Juga: 47 Sekolah Negeri di Banten Dipimpin Plt Kepsek
“Tapi sampai hari ini ada anggarannya gitu. Apakah nanti ini dilaksanakan atau tidak. Sesuai kebijakan gubernur terpilih, yang akan dilantik,” sambungnya.
Dirinya menuturkan, alasan pihaknya hendak menambah USB karena adanya keluhan masyarakat seperti berada di wilayah blank spot pada sistem zonasi saat penerimaan siswa. Lukman juga menyampaikan, bahwa jika pembangunan USB sudah dirasa cukup maka pihaknya akan berfokus pada program perbaikan sekolah.
“Kalau nanti pak Gubernur bilang sudah cukup USB, kita hanya rehab kelas-kelas yang sudah lama. Memaksimalkan yang ada. Karena kita ada program sekolah gratis, berarti kita hanya programnya inti dan penguatan sekolah swasta,” tandasnya.
Sementara diketahui, APBD Provinsi Banten tahun anggaran (TA) 2025 terdiri dari 152 program, 330 kegiatan, dan 1.253 sub-kegiatan. Adapun untuk mandatory spending: pendidikan sebesar 33,51 persen, kesehatan sebesar 12,51 persen, infrastruktur sebesar 40,35 persen, belanja pegawai sebesar 19,80 persen, APIP sebesar 0,14 persen, serta PSDM aparatur sebesar 0,33 persen.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta mengatakan, beberapa SKPD mendapatkan anggaran besar karena menyangkut layanan dasar. Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, belanja pegawai, APIP, dan PSDM aparatur.
“Yang berkaitan dengan enam layanan dasar itu pasti besar, karena itu mandatory spending,” jelasnya.
Baca Juga: Angka Pengangguran Lulusan SMK di Kota Tangerang Turun 50 Persen
Ucok menekankan, agar belanja daerah harus betul-betul dimanfaatkan secara optimal dan meningkatkan kualitas belanja daerah dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat. (mpd/rmg)
