SATELITNEWS.COM, SERPONG UTARA--Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Tangsel akan mengusulkan tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini terungkap dalam rapat tindak lanjut UPT yang direncanakan jadi BLUD, di Serpong Utara, Senin (26/5).
Penerapan BLUD terhadap 7 UPT ini dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui penerapan BLUD.
Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.
Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPT dinas/badan yang memiliki potensi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, dengan tujuan utama meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat.
Melalui mekanisme BLUD, UPT memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan di luar APBD, yang tentunya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan. Namun, agar dapat menerapkan BLUD, UPT harus memenuhi tiga persyaratan utama: substantif, teknis, dan administratif.
Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, sejumlah UPTD di Kota Tangerang Selatan dinilai telah memenuhi persyaratan substantif. Namun, untuk pemenuhan syarat teknis dan administratif masih diperlukan pendampingan lebih lanjut.
Baca Juga: Postur Perubahan APBD 2025 Pemprov Banten Masih Dibayang-bayangi Efesiensi
Adapun UPTD yang telah diidentifikasi memiliki potensi untuk menerapkan BLUD antara lain, UPTD Laboratorium Konstruksi di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, UPTD Pengelolaan Sampah dan Laboratorium Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup, UPTD Pengelola Sarana Prasarana Olahraga di Dinas Kepemudaan dan Olahraga, UPTD Pusat Kesehatan Hewan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan,UPTD Pengelolaan Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UPTD Pengelola Rusunawa di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan UPTD Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Potensi besar yang dimiliki oleh UPTD-UPTD ini perlu didukung dengan pendekatan pengelolaan yang lebih fleksibel dan dinamis melalui penerapan BLUD. Oleh karena itu, Pemerintah Kota mendorong kepada setiap perangkat daerah pembina UPTD tersebut untuk menyusun langkah strategis, termasuk pemenuhan dokumen teknis dan administratif, serta melakukan koordinasi yang intensif dengan Bagian Perekonomian Setda.
“Saya ingin menekankan bahwa penerapan BLUD bukan semata-mata soal mekanisme keuangan, tetapi juga merupakan momentum penting untuk mendorong transformasi layanan publik yang lebih berkualitas, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.”jelasnya.
Selanjutnya, dalam kesempatan ini, Sekda berharap Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan arahan, pemahaman, serta pendampingan terkait pemenuhan persyaratan teknis dan administratif untuk mendukung percepatan penerapan BLUD di Kota Tangerang Selatan.
“Saya berharap UPT dinas/badan yang telah diidentifikasi segera menindaklanjuti proses penerapan BLUD dan menjalin koordinasi erat dengan Bagian Perekonomian,”ungkapnya.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Tangsel, Ucok Siagian, menjelaskan, jadi ini merupakan langkah strategis, harapannya pengelolaan BLUD itu nanti Pendapatan yang dikelola oleh UPT itu Bisa langsung dilakukan dalam meningkatkan pelayanan yang terbaik dimasing-masing UPT.
Baca Juga: Di Tengah Efisiensi, Pemkab Lebak Beli 4 Mobil Dinas Seharga Miliaran Rupiah
“BLUD memungkinkan UPT untuk mengelola sumber daya keuangannya sendiri, tanpa sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat atau daerah,”jelasnya.
Dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, BLUD dapat mengoptimalkan anggaran dan sumber daya yang ada, sehingga layanan publik dapat diberikan secara lebih efisien. (irm/rmg)
