SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Pemerintah mulai menyalurkan tambahan bantuan sosial (bansos) berupa penebalan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp200 ribu per bulan, yang diberikan selama dua bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Langkah ini dilakukan di tengah proses distribusi bansos reguler triwulan II yang telah mencapai 95,5 persen.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan penebalan bansos ini merupakan bagian dari paket stimulus Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat konsumsi rumah tangga.
“Setelah bansos tahap 2 selesai, segera kita luncurkan juga di bulan Juni ini. Itu Bansos Penebalan Tambahan,” ujar Gus Ipul usai memimpin rapat pimpinan di Gedung Kemensos Salemba Jakarta, Rabu (11/6). “Kami luncurkan penebalan bansos untuk mereka yang menerima BPNT, sebesar Rp200 ribu selama Juni dan Juli,” tambahnya lagi.
Program ini menambah nilai bantuan yang diterima oleh keluarga prasejahtera, di luar penyaluran reguler BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH). Hingga pertengahan Juni, dari total 18,2 juta KPM sembako dan 10 juta penerima PKH, sekitar 805 ribu KPM masih dalam proses pembukaan rekening kolektif—sebagian besar merupakan peserta baru hasil pembaruan data.
Sebelumnya, penyaluran bansos tahap kedua ditargetkan selesai pada 10 Juni 2025. Namun, proses tersebut mengalami keterlambatan karena validasi data penerima membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.
Gus Ipul menjelaskan bahwa hambatan utama bukan terletak pada teknis distribusi, melainkan pada verifikasi dan pemadanan data. “Kalau kendala sih nggak (terlalu), kita ngikut data aja. Kendalanya itu data aja,” kata dia.
Baca Juga: Bansos Digital Kejar 48 Juta, Target Perlinsos Hingga Desember 2026
Penyaluran bansos tahun ini dilakukan menggunakan pendekatan baru. Pemerintah meninggalkan basis lama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan beralih ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2024.
Gus Ipul menyebut perubahan ini ditujukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan dan menghindari tumpang tindih data. “Ini adalah masa transisi. Karena itu, kami bekerja hati-hati, divalidasi bersama BPS, dan disupervisi BPKP sebelum data dikirim ke bank dan PT Pos untuk penyaluran,” ujarnya.
Selain bansos reguler dan tambahan, pemerintah juga memberi ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan jika belum terdaftar sebagai penerima. Mekanisme ini dilakukan lewat fitur usul sanggah di aplikasi Cek Bansos, yang datanya diperbarui setiap tiga bulan.
“Ini bentuk partisipasi publik yang kami dorong supaya bansos lebih akurat dan tepat sasaran. Kita tidak hanya mengandalkan jalur formal, tapi juga memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut mengawasi,” ujar Gus Ipul.
Di sisi lain, Gus Ipul membantah kabar bahwa anggaran bansos dikurangi demi mendanai program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan kedua program itu berjalan dengan anggaran terpisah. Bahkan, Presiden telah menambah alokasi bansos melalui skema penebalan bantuan.
“Bansos tidak ada dialihkan untuk Sekolah Rakyat. Yang bansos ya tetap untuk bansos,” tegasnya.
Baca Juga: Polisi Awasi Penyaluran Beras Bantuan di Rangkasbitung
Ia juga menjelaskan bahwa sekitar 1,9 juta keluarga memang dicoret dari daftar penerima bansos karena tidak lagi memenuhi kriteria berdasarkan pemutakhiran data DTSEN. Namun, anggaran untuk mereka akan disalurkan ke keluarga baru yang lebih layak setelah proses pembukaan rekening selesai.
Sementara itu, program Sekolah Rakyat dijalankan dengan anggaran sendiri dan menyasar anak-anak dari keluarga termiskin (desil 1). Tahun ini, pemerintah menargetkan pembukaan 100 Sekolah Rakyat untuk menampung 10 ribu siswa dari tingkat SD hingga SMA, dengan pendidikan dan fasilitas penunjang yang sepenuhnya ditanggung negara.
“Insya Allah pertengahan Juli tahun ajaran baru kita memulai. Sekolah Rakyat itu jumlah titik totalnya nanti 100,” kata Gus Ipul.
Pemerintah berharap seluruh skema bantuan ini bisa memberikan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dari bawah. (rmg/san)
