KONFLIK global—dari Laut China Selatan, invasi Rusia ke Ukraina yang belum reda, hingga instabilitas di Timur Tengah—menunjukkan bahwa dunia tengah berada dalam masa transisi geopolitik yang tak pasti. Dalam situasi genting ini, salah satu kelompok yang terdampak namun jarang menjadi fokus utama adalah para pekerja migran.
Mereka adalah wajah ketangguhan ekonomi Indonesia, tetapi lebih dari itu, mereka adalah individu-individu yang berani mengambil risiko besar demi keberlangsungan hidup keluarga mereka. Di Provinsi Banten, isu ini menjadi sangat relevan, mengingat wilayah ini telah menjadi salah satu kantong terbesar pengirim pekerja migran ke luar negeri, terutama perempuan dari kawasan pedesaan.
Data terbaru dari BP2MI menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, total layanan penempatan pekerja migran Indonesia mencapai 297.434 orang, meningkat 0,11 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, penempatan melalui jalur informal masih mendominasi dengan persentase sebesar 79,47 persen.
Pekerjaan yang paling umum meliputi pengasuh lanjut usia (caregiver), asisten rumah tangga, buruh perkebunan, dan tenaga konstruksi. Negara-negara tujuan utama adalah Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Singapura. Di tengah konflik dan tekanan global, para pekerja migran justru menunjukkan konsistensi sebagai elemen stabil dalam roda ekonomi lintas negara.
Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari manusia yang bermimpi, berjuang, dan sering kali dilupakan setelah mereka mengirimkan uang. Padahal, tanpa mereka, banyak desa akan tenggelam dalam stagnasi ekonomi. Pekerja migran sejatinya bukan hanya pencari nafkah, tetapi aktor pembangunan yang menggerakkan ekonomi dari bawah.
Di Provinsi Banten, peran migrasi internasional sangat terasa. Menurut data BPS Provinsi Banten 2023–2024, Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang menjadi daerah dengan pengajuan permohonan paspor tertinggi untuk keperluan kerja ke luar negeri. Ini menunjukkan bahwa migrasi adalah strategi hidup, bukan semata ambisi pribadi.
Baca Juga: Gaji PPPK Paruh Waktu di Banten Tidak Boleh Lebih Rendah dari Honorer
Kantor Imigrasi Serang bahkan mencatat lonjakan permohonan paspor pada semester pertama 2024, dengan tren tujuan utama ke negara-negara Asia Timur dan Timur Tengah. Para pekerja ini membawa harapan keluarga dan semangat bertahan di tengah minimnya opsi kerja di dalam negeri.
Di sisi ekonomi makro, nilai remitansi dari pekerja migran Indonesia juga menunjukkan tren positif. Hingga akhir 2024, nilai remitansi diperkirakan mencapai lebih dari USD 15,5 miliar atau sekitar Rp 251 triliun. Namun nilai ini bukan hanya angka devisa, melainkan hasil dari kerja keras yang tak jarang dilakukan dalam kondisi kerja yang berat dan minim pengakuan.
Pekerja migran layak mendapat pengakuan lebih dari sekadar ‘pahlawan devisa’. Mereka adalah warga negara yang membawa nama baik Indonesia ke luar negeri. Mereka beradaptasi dengan budaya asing, merawat anak dan lansia dari bangsa lain, membangun gedung dan rumah yang tak akan pernah mereka tinggali.
Sektor migrasi harus dilihat sebagai jaringan sosial yang kompleks, bukan hanya urusan ekonomi. Pekerja migran membawa pengetahuan, keahlian, dan ketahanan emosional yang tinggi. Banyak dari mereka kembali ke tanah air dengan keterampilan dan wawasan global yang dapat diolah menjadi aset pembangunan lokal.
Di Banten, meski belum ada angka resmi dari otoritas provinsi, laporan BP2MI dan analisis tenaga kerja menunjukkan bahwa Banten adalah provinsi kontributor utama bagi migrasi internasional. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang legal dan berizin, yang selama ini telah menjalankan fungsinya secara profesional dan akuntabel. Banyak LPK di Banten yang secara konsisten melatih calon pekerja migran dengan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja global, termasuk pelatihan bahasa, keterampilan teknis, dan pemahaman budaya negara tujuan.
LPK yang legal tidak hanya menjadi mitra strategis pemerintah, tetapi juga menjadi tempat pertama bagi para pekerja migran untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan kesiapan mental sebelum bekerja ke luar negeri.
Baca Juga: Imbas Anggaran Tersendat, Operasional 62 SPPG di Kabupaten Tangerang Distop Sementara
LPK yang profesional dan berizin tetap harus menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab, menjaga kualitas pelatihan dan etika penempatan, agar tetap menjadi bagian dari ekosistem migrasi yang sehat. Dana remitansi yang masuk ke berbagai kabupaten seperti Serang, Pandeglang, dan Lebak menopang konsumsi rumah tangga.
Di sisi lain, dana ini juga menggerakkan sektor UMKM dan menopang investasi pendidikan, menjadikan pekerja migran sebagai salah satu fondasi ekonomi mikro yang vital.
Sudah saatnya pekerja migran dipandang sebagai mitra strategis pembangunan. Bukan hanya dilindungi, tetapi juga dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Mereka memiliki pengalaman nyata dan pengetahuan langsung tentang pasar kerja global yang belum tentu dipahami oleh pembuat kebijakan.
Langkah-langkah konkret perlu dimulai dari tingkat lokal. Pemerintah kabupaten/kota harus membangun sistem komunikasi dua arah dengan keluarga pekerja migran, menyediakan layanan hukum proaktif, serta menciptakan ruang aman bagi pengaduan dan penguatan kapasitas pekerja sebelum mereka berangkat.
Banten memiliki modal kuat: jaringan komunitas yang solid, tradisi gotong royong yang masih hidup, dan kekuatan perempuan desa yang terbukti mampu bertahan dalam berbagai tekanan hidup. Jika kekuatan ini diorganisasi, pekerja migran dari Banten dapat menjadi duta kemanusiaan, bukan hanya sekadar buruh ekspor.
Banyak desa di Banten yang kini hidup dari remitansi. Di sejumlah desa, setiap tahun perempuan-perempuan muda berangkat ke luar negeri. Mereka tidak hanya menghidupi keluarganya, tetapi juga membangun rumah, menyekolahkan adik, membuka usaha kecil, dan menjadi tulang punggung sosial di kampung halamannya.
Pekerja migran bukanlah mereka yang gagal di negeri sendiri, tapi justru mereka yang berani mengambil jalan sulit agar negeri ini tidak ikut tenggelam. Maka, menjadi tugas negara untuk memastikan bahwa keberanian mereka dibalas dengan perlindungan dan penghormatan.
Sudah waktunya kita mengubah cara pandang. Migrasi bukan sekadar fenomena sosial atau strategi bertahan hidup. Ia adalah bagian dari sejarah ketangguhan rakyat Indonesia. Dan para pekerja migran adalah wajah paling jujur dari dedikasi, kerja keras, dan keberanian yang sering kali tidak disorot media maupun pidato pejabat.
Mereka layak didengar. Mereka layak dilibatkan. Dan yang paling penting, mereka layak dilindungi. (*)
*(Founder Ruang Aman, Lembaga Advokasi Pengarustamaan Gender)
