SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Imbas putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal kini merembet ke mana-mana. Wacana kepala daerah dipilih DPRD, yang sudah lama terkubur pun, muncul lagi.
Adalah Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan bangsa (PKB), Jazilul Fawaid alias Gus Jazil yang mengusulkankepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Dia menjelaskan, dalam Pasal 22E UUD tentang Pemilu, Pemilu hanya mencakup pilpres, pileg DPR, hingga pileg DPRD. “Yang dilakukan tiap lima tahun sekali di Pasal 22, itu memilih Presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD tingkat II,” ujar Gus Jazil, di Gedung DPR, Jakarta.
Sebenarnya, kata Jazil, Pemilu yang dimaksud dalam rezim Pemilu di dalam UUD 1945 tidak ada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Karena itu, kata dia, jika Mahkamah Konstitusi (MK) mendalilkan pemisahan Pemilu nasional dan lokal karena terjadi kejenuhan, kelelahan dan tidak fokus, lebih baik kepala daerah dipilih oleh DPRD saja. “Anggota DPRD tingkat II sebagai representasi, sebagai orang yang diberi mandat oleh rakyatnya di tingkat II. Sehingga, mereka bisa menentukan siapa bupatinya. Dan itu lebih mudah,” jelas Jazil.
Jazil mengatakan, berdasarkan aturan yang ada, kepala daerah dipilih secara demokratis, bukan secara langsung seperti Presiden. Maka dari itu, kata Jazil, kepala daerah sudah seharusnya dipilih oleh anggota DPRD. “PKB sempat mengusulkan, dan kami juga akan usulkan nanti kalau ada revisi (UU Pemilu). Semestinya, diputuskan MK enggak apa-apa. Bahwa untuk Pilkada dilakukan secara serentak dipilih oleh anggota DPRD, itu lebih bagus,” katanya.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasionl (PAN) Eddy Soeparno mengakui banyak permasalahan atas keputusan MK tentang pemisahan Pemilu nasional dengan lokal. Di antaranya, potensi Pemilu tidak langsung dalam memilih kepala daerah. “Saya belum bisa memvonis apakah ini kemunduran demokrasi atau tidak, karena kita tengah melakukan kajian internal,” kata Eddy.
Eddy mengungkapkan, partainya melakukan evaluasi tentang dampak putusan MK. Kata dia, berbagai macam dikupas tuntas, mulai dari sistem dan mekanisme Pemilu dan Pilkada terbaik ke depannya untuk dituangkan ke dalam revisi UU Pemilu dan UU Pilkada. “Perlu diskusi mendalam di antara partai-partai politik untuk menyikapi perubahan-perubahan akibat putusan MK. Termasuk soal potensi Pilkada tidak langsung alias dipilih oleh DPRD sebagai dampak dinamika regulasi ini,” ujarnya.
Wakil Ketua MPR ini tidak menampik, masyarakat yang telah mendapatkan kedaulatan atas Pemilu langsung, akan menolak jika kedaulatannya disalurkan melalui wakilnya di parlemen. “Sekalipun, kembali ke sistem pemilihan melalui perwakilan sesungguhnya amanat dari Mukadimah UUD 1945 dalam konteks permusyawaratan perwakilan,” ungkapnya.
Eddy berharap, perubahan atas sistem Pemilu atau pemilihan pejabat publik secara langsung harus menguatkan demokrasi, dan tidak mengerdilkannya. Apalagi, kata dia, saat ini demokrasi di Indonesia sarat dengan money poltics sebagai jalan pintas menduduki jabatan publik.
Politik transaksional, menurut Eddy, merupakan kelemahan besar dalam demokrasi di Tanah Air saat ini. Dia menegaskan, pemberi maupun penerima hadiah untuk memilih dan terpilih dalam kontestasi publik, memikul kesalahan dan turut bertanggung jawab atas ekses negatif dari sistem pemilihan langsung. “Misalnya, tingginya biaya politik, maraknya dinasti politik, dan korupsi,” beber Eddy.
Selain itu, Eddy juga menilai, putusan MK tidak sejalan dengan putusan sebelumnya yang menegaskan pelaksanaan Pemilu di semua tingkat dalam tahun yang sama. Sementara, kata dia, dalam putusan teranyar, MK justru memandatkan pemilihan lokal dijeda dari nasional hingga dua tahun.
“Kepala daerah dan Anggota DPRD mendapatkan mandat untuk menjabat selama 5 tahun dan tidak lebih. Penambahan masa jabatan ini perlu ada landasan hukumnya. Jika tidak, kita akan memiliki pejabat publik yang kebijakan dan keputusannya inkonstitusional,” tutup Eddy. (rm)
