SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses verifikasi rekening penerima bantuan sosial (bansos). Dari sekitar 10 juta rekening yang diajukan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk ditelusuri, sebanyak 1,7 juta rekening tidak teridentifikasi sebagai penerima bansos.
“Dalam pembaruan terbaru, kami menemukan memang banyak anomali. Contohnya, dari 10 juta jumlah rekening yang dimohonkan kepada kami, 1,7 jutanya tidak teridentifikasi sebagai penerima bansos,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers bersama Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, di Kantor Kemensos, Kamis (7/8/2025).
PPATK juga mencatat sejumlah profil penerima yang terindikasi tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Dari satu bank yang ditelusuri, ditemukan 27.932 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 berprofesi sebagai dokter, dan lebih dari 6.000 berasal dari kalangan eksekutif atau manajerial.
“Banyak status-status yang menurut kami perlu didalami lebih lanjut oleh Kemensos, apakah mereka masih layak menerima bansos atau tidak,” katanya.
Selain itu, dalam penelusuran lebih lanjut terhadap saldo rekening, ditemukan hampir 60 orang penerima bansos yang memiliki dana di atas Rp 50 juta.
“Sebagai contoh saja, kami menemukan ada orang yang memiliki rekening di atas Rp 50 juta tapi masih menerima bansos,” ucap Ivan.
Baca Juga: Polres Lebak Sambangi SMAN 1 Rangkasbitung, Ingatkan Pelajar Bahaya Judi Online
Tak hanya itu, PPATK juga menemukan hampir 80 ribu orang masih aktif bermain judi online. “Kami menemukan lebih dari 78.000 penerima bansos di tahun 2025 ini semester satu masih bermain judol,” ungkap Ivan.
Ia menambahkan bahwa data-data tersebut terus dikembangkan dan telah diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti. “Melalui sinergi ini, Kemensos benar-benar serius menangani data dan ingin agar bansos tersalurkan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Terkait temuan PPATK soal penerima bansos bermain judol, Kementerian Sosial langsung mengambil langkah korektif. Sebanyak 228 ribu penerima bansos telah dicoret dari daftar karena terindikasi bermain judi online.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa data awal menunjukkan sekitar 600 ribu penerima bansos terindikasi terlibat dalam praktik tersebut.
“Dari data itu kami lakukan penelusuran. Ada 228 ribu yang sudah tidak menerima bansos lagi. Selebihnya ada 375 ribu lebih yang terus kita lakukan pendalaman, kita verifikasi lapangan, dan akan kita tindak lanjuti pada penyaluran bansos tahap berikutnya di triwulan ketiga,” ujar dia.
Gus Ipul juga mengungkap temuan PPATK terkait penerima bansos yang bermain judol berdasarkan wilayah. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penerima bansos terbanyak yang terlibat dalam transaksi judi online.
Baca Juga: Benyamin Davnie Minta Pengawasan Terhadap ASN Tangsel Diperketat
“Jawa Barat ada 49.431 orang pemain judi online dengan transaksi senilai Rp199 miliar,” kata dia.
Di bawah Jawa Barat, tercatat Jawa Tengah dengan 18.363 penerima bansos terlibat transaksi senilai Rp83 miliar, diikuti Jawa Timur (9.771 orang, Rp53 miliar), DKI Jakarta (7.717 orang, Rp36 miliar), Banten (5.317 orang, Rp25 miliar), dan Lampung (5.039 orang, Rp18 miliar).
Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor menempati posisi tertinggi dengan 5.497 orang dan nilai transaksi mencapai Rp22 miliar. Disusul oleh Kota Surabaya (1.816 orang, Rp9 miliar), dan Jakarta Pusat (1.754 orang, Rp9 miliar).
Secara keseluruhan, hasil penelusuran rekening menunjukkan 132.557 penerima bansos melakukan transaksi judi online selama semester pertama 2025. Total nilai transaksinya mencapai Rp542,5 miliar.
Adapun transaksi paling banyak dilakukan melalui dompet digital Dana dengan 303.124 kali transaksi, diikuti BCA (52.727), BRI (12.993), BNI (4.320), dan Mandiri (2.788).
“Ini menunjukkan pola yang perlu kita waspadai. Kita ingin bantuannya tepat sasaran, bukan diselewengkan untuk judi,” ujar Saifullah.
Pertemuan antara Kemensos dengan PPATK berawal dari temuan PPATK bahwa potensi total dana bansos pada rekening dormant yang tidak atau belum tersalurkan sebesar Rp 2,1 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 10.416.162. Dana bansos yang mengendap paling banyak berasal dari rekening dormant di atas 5 tahun. Jumlahnya sebanyak 6 juta rekening dengan saldo Rp 1,3 triliun.
Setelah proses pencocokan nomor kependudukan yang dilakukan bersama PPATK, Gus Ipul mengatakan tidak ditemukan satupun penerima bansos dari kementeriannya di dalam 10 juta rekening dormant tersebut.
“Setelah kami cek, tidak ada satu pun rekening dormant itu yang sesuai dengan NIK penerima bansos dari Kemensos,” kata dia.
Dia menegaskan bahwa Kemensos ingin memastikan bansos ke depan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, Kemensos berharap PPATK dapat terus terlibat dalam proses pemutakhiran data. Langkah-langkah korektif ini, menurutnya, penting untuk menjamin efektivitas program dan menjaga akuntabilitas penggunaan dana negara di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. (rmg/san)
