Jumat, 20 November 2026
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Satelit News
  • Home
  • Metro Tangerang
    • Kabupaten Tangerang
    • Kota Tangerang
    • Kota Tangsel
  • Banten Region
    • Kabupaten Lebak
    • Kabupaten Pandeglang
    • Kabupaten Serang
    • Kota Cilegon
    • Kota Serang
    • Pemprov Banten
  • Bola & Sport
  • Bisnis
  • Ragam
    • Sosok
    • Life Style
    • Wisata
    • Kuliner
  • Edukasi
  • Nasional
  • Foto
  • Video
  • Kolom
  • Koran
  • Home
  • Metro Tangerang
    • Kabupaten Tangerang
    • Kota Tangerang
    • Kota Tangsel
  • Banten Region
    • Kabupaten Lebak
    • Kabupaten Pandeglang
    • Kabupaten Serang
    • Kota Cilegon
    • Kota Serang
    • Pemprov Banten
  • Bola & Sport
  • Bisnis
  • Ragam
    • Sosok
    • Life Style
    • Wisata
    • Kuliner
  • Edukasi
  • Nasional
  • Foto
  • Video
  • Kolom
  • Koran
Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
Satelit News
Promo Oktober Honda Wahana Artha

MAKI Duga Ada Pungli Rp691 M, Serahkan SK Kuota Haji Tahun 2024 ke KPK

Redaktur Gatot Riswandi Prasetyo
Senin, 11 Agu 2025 18:38 WIB
Rubrik Nasional
MAKI Duga Ada Pungli Rp691 M,  Serahkan SK Kuota Haji Tahun 2024 ke KPK

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman saat mengungkap dugaan pungli dalam kasus kuota haji 2024, di Jakarta, Senin (11/8/2025). (ISTIMEWA)

FacebookTwitterWhatsapptelegramLinkedinEmail

SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkap dugaan adanya pungutan liar (pungli) mencapai Rp75 juta per calon jemaah haji dalam kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tahun 2024. Pungli ini diduga memanfaatkan antrean panjang calon jemaah yang bisa mencapai 20-30 tahun untuk haji reguler dan sekitar tujuh tahun untuk haji plus.

“Diduga ada pungli sebesar Rp75 juta (sekitar USD 5.000) per jemaah karena antrean panjang,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan, Senin (11/8/2025). Praktik pungli ini memperparah ketidakadilan dalam pembagian kuota haji yang sudah menyimpang dari aturan resmi.

Perhitungan MAKI menunjukkan potensi kerugian negara mencapai Rp691 miliar. “Jika kuota tambahan yang dipungut adalah 9.222 dikalikan Rp75 juta, maka nilai pungutan liar atau korupsi mencapai Rp691 miliar,” jelas Boyamin. Jumlah 9.222 merupakan kuota tambahan yang dikenai pungutan setelah dikurangi 778 kuota khusus yang dialokasikan untuk petugas haji dan tidak termasuk pungutan.

MAKI menilai dugaan pungli ini menunjukkan adanya mens rea atau niat jahat dari pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan pribadi. Penambahan kuota secara tidak proporsional juga menjadi indikasi kuat adanya permainan oknum.

“Jadi ada dugaan mens rea, karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50% dari kuota tambahan itu, karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan,” ucapnya.

Boyamin juga menyebut dugaan penyimpangan lain adalah adanya mark up atau pemahalan biaya katering makanan dan penginapan hotel, yang nilai kerugiannya belum bisa ditentukan dan menjadi tugas DPR untuk menyelidikinya.

Baca Juga: Diperiksa KPK 5 Jam, Menteri ATR/BPN Irit Bicara

MAKI meminta KPK menerapkan tindak pidana pencucian uang dalam kedua kasus ini guna mempercepat pengembalian kerugian negara. “Untuk melacak aliran uang dan dalam rangka memaksimalkan uang pengganti serta untuk efek jera maka wajib bagi KPK untuk menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang,” tandas Boyamin.

Selain itu, Boyamin mengklaim MAKI telah menyerahkan salinan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi kepada KPK. SK yang ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas tersebut menjadi dasar pembagian kuota haji tambahan yang kini sedang diselidiki.

BeritaTerbaru

UU Perampasan Aset Disahkan, ICW Soroti Hilangnya Poin Krusial

Jumat, 20 Nov 2026 10:28 WIB

Rano Alfath Tolak Tegas Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo

Kamis, 19 Nov 2026 06:13 WIB

BPJS Kesehatan Klaim Selamatkan Rp14 Triliun

Kamis, 19 Nov 2026 06:02 WIB
Petisi Buka Ijazah DPR Bikin Gerah, Tembus 22.277 Tanda Tangan

Petisi Buka Ijazah DPR Bikin Gerah, Tembus 22.277 Tanda Tangan

Rabu, 18 Nov 2026 07:19 WIB

“SK ini sulit dilacak keberadaannya, bahkan Panitia Khusus Haji DPR 2024 gagal mendapatkannya,” ujar Boyamin. “Surat keputusan ini sangat penting karena diduga menjadi dasar pembagian kuota tambahan haji khusus yang pelaksanaannya tidak sesuai ketentuan, sehingga mengarah dugaan korupsi,” kata dia lagi.

Boyamin menilai banyak ketentuan yang dilanggar, terutama soal pembagian kuota haji khusus yang semestinya maksimal 8 persen dan kuota haji reguler sebesar 92 persen sesuai Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Dalam SK tersebut, kuota haji khusus justru mencapai 50 persen dari kuota tambahan 20.000 jemaah.

Seperti diketahui, Indonesia mendapat kuota haji awal sebanyak 221.000 jemaah pada 2024. Setelah tambahan 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi, total kuota menjadi sekitar 241.000 jemaah. Dalam SK yang ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama pada 15 Januari 2024 itu, pembagian kuota tambahan haji sebanyak 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi dibagi 50:50 untuk kuota haji khusus dan kuota haji reguler di Indonesia.

Secara rinci, kuota tambahan haji khusus sebanyak 10.000 terdiri atas 9.222 untuk jemaah dan 778 untuk petugas haji khusus. Sementara itu, kuota tambahan haji reguler sebanyak 10.000 orang dibagikan ke 34 provinsi. Sehingga kuota reguler menjadi 213.320, sementara kuota khusus menjadi 27.680 jemaah.

Baca Juga: 36 Operasi Tangkap Tangan, 21 Kepala Daerah Diciduk

Boyamin menduga SK tersebut disusun secara tergesa-gesa oleh empat orang di era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Ia menyatakan pengaturan kuota melalui SK tanpa penayangan di lembaran negara dan tanpa persetujuan Menteri Hukum dan HAM merupakan pelanggaran hukum.

Boyamin memastikan MAKI akan terus mengawal penyidikan KPK dan tidak segan mengajukan praperadilan jika proses penanganan kasus berjalan lambat.

“Kalau nanti lemot lagi, ya kita buat praperadilan lagi,” tegasnya.

Seperti diketahui KPK telah memulai penyidikan kasus kuota haji 2024 sejak 9 Agustus 2025, setelah memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya tengah menelusuri aliran dana dan mencari pemberi perintah pembagian kuota yang tidak sesuai aturan.

“Kami perlu mengumpulkan bukti lebih banyak untuk menentukan tersangka,” kata Asep. Penyidik juga akan melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan yang belum bisa dilakukan pada tahap penyelidikan. (rmg/san)

Tags: hajikpkMAKIMasyarakat Antikorupsi Indonesiapungli
ShareTweetKirimShareShareKirim

BeritaTerkait

Status Dugaan Makar Naik ke Penyidikan
Nasional

Status Dugaan Makar Naik ke Penyidikan

Rabu, 18 Nov 2026 07:14 WIB
Layanan SIM Keliling Jakarta Jumat 9 Oktober, Cek Lokasinya
Nasional

Layanan SIM Keliling Jakarta Rabu 18 November, Cek Lokasinya

Rabu, 18 Nov 2026 06:58 WIB
SIM Keliling Kota Tangerang Senin 7 September, Cek Lokasinya
Nasional

SIM Keliling Jakarta Selasa 17 November 2026, Cek Lokasinya

Selasa, 17 Nov 2026 06:28 WIB
Batas Akhir UMP 21 November, Deadline UMK 25 November
Nasional

Batas Akhir UMP 21 November, Deadline UMK 25 November

Selasa, 17 Nov 2026 06:02 WIB
Dana Judi Online Rp28 M Disita, Polri Buru Pemilik Manfaat
Nasional

Dana Judi Online Rp28 M Disita, Polri Buru Pemilik Manfaat

Selasa, 17 Nov 2026 05:59 WIB
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai memimpin rapat kerja membahas revisi Undang-Undang Haji dan pengelolaan dana haji bersama sejumlah menteri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Nasional

Dana Haji Tembus Rp200 Triliun, DPR Dorong Fleksibilitas Investasi BPKH

Senin, 16 Nov 2026 21:19 WIB
Promo Oktober Honda Wahana Artha Promo Oktober Honda Wahana Artha
Beralih ke listrik pintar BAPENDA KOTA TANGSEL Beralih ke listrik pintar BAPENDA KOTA TANGSEL Beralih ke listrik pintar BAPENDA KOTA TANGSEL
Mari sukseskan Musabaqoh Tilawatil Qur Mari sukseskan Musabaqoh Tilawatil Qur Mari sukseskan Musabaqoh Tilawatil Qur
Selamat Hari Jadi Ke-394 Kabupaten Tangerang Dinas Tata Ruang dan Bangunan Selamat Hari Jadi Ke-394 Kabupaten Tangerang Dinas Tata Ruang dan Bangunan Selamat Hari Jadi Ke-394 Kabupaten Tangerang Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang Bank Kerta PT. BPR Kerta Raharja Gemilang Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang Bank Kerta PT. BPR Kerta Raharja Gemilang Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang Bank Kerta PT. BPR Kerta Raharja Gemilang
Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang Dinas Pendidikan Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang Dinas Pendidikan Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang Dinas Pendidikan
Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang Dinas Perhubungan Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang Dinas Perhubungan Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang Dinas Perhubungan
Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang Dinas Perpustakaan dan Arsip Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang Dinas Perpustakaan dan Arsip Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang Dinas Perpustakaan dan Arsip
Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang LKM Artha Kertaraharja Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang LKM Artha Kertaraharja Selamat Hari Jadi ke-394 Kabupaten Tangerang LKM Artha Kertaraharja
500 th Kabupaten Serang Ahmad Muhibbin DPC Gerindra Kab Serang
Selamat Hari Jadi Ke 26 Provinsi Banten DPD HKTI Prov. Banten
Ketua DPD HKTI Prov Banten Andra Soni Ketua DPD HKTI Prov Banten Andra Soni Ketua DPD HKTI Prov Banten Andra Soni
Selamat Hari Jadi Koran Harian Satelit News Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang Selamat Hari Jadi Koran Harian Satelit News Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang Selamat Hari Jadi Koran Harian Satelit News Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang

Berita Pilihan

Bangun Tanggul Sungai Cimanceuri, Pemkab Tangerang Anggarkan Rp29,9 M

Bangun Tanggul Sungai Cimanceuri, Pemkab Tangerang Anggarkan Rp29,9 M

Rabu, 18 Nov 2026 07:27 WIB
BADAK JAWA -- Individu Badak Jawa, masih terjaga aman di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. (ISTIMEWA)

Tolak Translokasi Badak Jawa, Ketum Boedak Saung: Sangat Berisiko

Selasa, 17 Nov 2026 09:49 WIB
Ribuan kader dan masyarakat mengikuti fun walk dalam rangka HUT ke-62 Partai Golkar di Kabupaten Tangerang.

HUT ke-62 Partai Golkar, Ribuan Kader dan Warga Meriahkan Fun Walk di Kabupaten Tangerang

Minggu, 15 Nov 2026 21:14 WIB
Samsat Serang Kota Gelar Operasi Patuh Pajak Kendaraan Bermotor

Samsat Serang Kota Gelar Operasi Patuh Pajak Kendaraan Bermotor

Senin, 16 Nov 2026 06:17 WIB
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Tangerang Hendra saat memberikan keterangan terkait pembahasan UMK 2027.

UMK Kabupaten Tangerang 2027 Mulai Dibahas, Investasi Jadi Pertimbangan

Kamis, 19 Nov 2026 17:41 WIB
WhatsApp Satelit News
Ikuti WA Channel Satelit News
Google News Satelit News
Ikuti Kami di Google News

Facebook

SatelitNewsIDN

Youtube

@SatelitNewsIDN

Instagram

satelitnewsid

Pinterest

SatelitNewsID

Linkedin

SatelitNews

Tiktok

@satelitnewsofficial
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Syarat & Ketentuan
  • Pedoman
  • Kode Etik

Jauh Menjangkau Jernih Bersuara.
© 2025 Satelit News - All Rights Reserved.

Selamat datang kembali!

Masuk ke akun Anda di bawah ini

Password Yang Terlupakan?

Ambil kata sandi Anda

Silakan masukkan nama pengguna atau alamat email Anda untuk mengatur ulang kata sandi Anda.

Log In

Add New Playlist

Tidak ada hasil
Lihat Semua Hasil
  • Home
  • Metro Tangerang
    • Kabupaten Tangerang
    • Kota Tangerang
    • Kota Tangsel
  • Banten Region
    • Kabupaten Lebak
    • Kabupaten Pandeglang
    • Kabupaten Serang
    • Kota Cilegon
    • Kota Serang
    • Pemprov Banten
  • Bola & Sport
  • Bisnis
  • Ragam
    • Sosok
    • Life Style
    • Wisata
    • Kuliner
  • Edukasi
  • Nasional
  • Foto
  • Video
  • Kolom
  • Koran

© 2025 Satelit News - All Rights Reserved.