SATELITNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah. Program ini perlu dievaluasi total menyusul kasus keracunan makanan yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyoroti berbagai peristiwa keracunan makanan yang justru terus meningkat, bukannya menurun. Ia menekankan tubuh anak kecil berbeda dengan orang dewasa dan rentan terhadap makanan yang tidak higienis.
“Satu kasus anak yang mengalami keracunan bagi KPAI sudah cukup banyak. Artinya pemerintah perlu evaluasi menyeluruh program MBG. KPAI usul hentikan sementara, sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah dibuat BGN dilaksanakan dengan baik,” kata Jasra, Senin (22/9).
Ia menilai dari jumlah korban dan peristiwa keracunan di berbagai wilayah, diduga ada yang tidak terkontrol dalam program itu. Ia menganalogikan program MBG seperti mobil yang dipacu terlalu cepat sehingga pandangan ke depan terhalang.
“KPAI tidak bisa membayangkan anak-anak PAUD yang keracunan. Mereka masih sangat lemah, tubuhnya perlu dukungan khusus, dan tidak mudah mendeskripsikan kondisi kesehatan,” tambah Jasra.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui ada 4.700 porsi MBG bermasalah yang menyebabkan gangguan kesehatan pada anak. “Itu ada sekitar 4.700 porsi makan (MBG) yang menimbulkan gangguan kesehatan,” ungkap Dadan di kantor BGN, Jakarta, Senin (22/9).
Dadan membandingkan kasus tersebut dengan capaian program. “Perlu Anda ketahui bahwa sampai hari ini Badan Gizi Nasional sudah membuat 1 miliar porsi makan. Jadi, yang 4.700 porsi menimbulkan gangguan kesehatan pada anak-anak, dan itu kami sesalkan,” tuturnya.
Dadan berjanji akan memperketat mekanisme penyaluran MBG. Namun, ia tidak menjawab tegas soal desakan moratorium program. BGN juga tidak menyebut kasus ini sebagai keracunan resmi, melainkan masih dugaan.
Alih-alih menghentikan sementara program MBG, BGN memilih membentuk tim investigasi. “Insyaallah untuk (tim) investigasi dalam minggu ini kita akan buat dan segera akan turun. Ini menunjukkan keseriusan kami, bahwa kami akan melakukan evaluasi,” tutur Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang. “Karena sebetulnya diduga keracunan. Banyak faktor, apakah karena bahan makanan, prosesnya, atau kondisi anak, dan lain-lain. Ini perlu kami dalami supaya tidak menjadi isu liar,” sambungnya.
Dadan juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana bertemu dengan seluruh mitra Satuan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG) atau pengelola dapur MBG sepulangnya dari lawatan luar negeri. “Ini termasuk yang berita baru bahwa sepulang dari New York, Pak Presiden ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional,” kata Dadan.
Presiden Prabowo ingin berbicara dan memberikan arahan kepada seluruh mitra agar mengimplementasikan program MBG dengan baik, memanfaatkan dana yang ada, dan meminimalkan kejadian tak diinginkan termasuk keracunan. “Tidak membuat hal-hal yang menurut beliau tidak sepatutnya dilakukan,” ucap Dadan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menegaskan akan memperbaiki pengawasan terhadap proses pembuatan makanan hingga distribusi MBG. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyebut pihaknya mengawasi keamanan, mutu, dan manfaat pangan mulai dari hulu hingga hilir, serta melakukan penindakan terhadap potensi masalah.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sebelumnya mencatat ada 5.360 anak yang mengalami keracunan pascakonsumsi MBG hingga September 2025. Namun, JPPI menduga jumlahnya lebih besar karena ada sekolah, pemda, atau aparat yang menutupi kabar tersebut. JPPI menyerukan agar Presiden menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi total sistem tata kelola BGN.
Survei KPAI, CISDI, dan Wahana Visi Indonesia di 12 provinsi terhadap 1.624 responden anak, termasuk anak disabilitas, menemukan 583 anak menerima makanan MBG yang sudah rusak, bau, atau basi. Sebanyak 11 anak tetap memakannya karena berbagai sebab. (rmg/san)
