SATELITNEWS.COM, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan usai muncul kasus krisis dan dugaan kelalaian pengawasan. Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, menilai masalah utamanya ada di pola pelaksanaan yang masih serba top-down.
“Pemerintah daerah lebih paham kondisi lapangan. Kalau mereka diberi ruang lebih luas, potensi masalah seperti keracunan bisa lebih cepat dicegah,” ujarnya.
Meski begitu, Insan mengingatkan desentralisasi tidak berarti melepas kontrol pusat. Menurutnya, mekanisme check and balance tetap harus dijalankan, baik oleh pemerintah pusat, DPRD, maupun masyarakat sipil. “Kalau kontrolnya berjalan, penyelewengan dan inefisiensi bisa cepat terdeteksi,” tambahnya.
Sejumlah daerah bahkan sudah bergerak tanpa menunggu instruksi resmi dari BGN. Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengaku pihaknya setiap hari mengerahkan Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, serta Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) untuk memastikan distribusi MBG sesuai standar.
“Dinas Pangan mengawasi proses memasak, Dinas Kesehatan melakukan uji acak, semua dilakukan ketat dari bahan baku sampai distribusi. Ini bukan sekadar formalitas, tapi tanggung jawab moral kami,” tegas Respati.
Hal senada dilakukan Pemkab Bojonegoro. Wakil Bupati Nurul Azizah menginstruksikan tiga langkah utama: perkuat koordinasi dengan Forkopimcam, gandeng OPD teknis untuk urusan sanitasi, dan jaga kualitas serta variasi menu agar sesuai kebutuhan gizi anak. “Program ini harus jadi kebanggaan Bojonegoro. Kalau ada kelalaian, kami siap tindak tegas,” tegas Nurul.
Arahan para kepala daerah ini sejalan dengan pesan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menekankan sinergi pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan MBG. “Kalau koordinasi jalan, kasus keracunan bisa dicegah sejak dini,” kata Tito. (rm)
