SATELITNEWS.COM, JAKARTA– Dewan Pers dan kalangan organisasi pers meminta Istana Kepresidenan segera mengembalikan akses liputan bagi jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, yang dicabut usai mengajukan pertanyaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” kata Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, Minggu (28/9).
Komaruddin menegaskan pencabutan kartu identitas (ID) liputan berpotensi menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik. Dewan Pers juga menekankan perlunya penjelasan transparan dari pihak Istana.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujarnya.
Sikap Dewan Pers sejalan dengan kritik sejumlah organisasi pers. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyayangkan pencabutan ID tersebut. Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, menilai pertanyaan Diana Valencia masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan bagi publik.
“Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai penghalangan kerja jurnalistik, yang justru membatasi akses publik terhadap informasi,” katanya.
IJTI juga mengingatkan Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999 yang mengatur sanksi bagi pihak yang menghalangi kerja pers.
Kritik senada datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, menilai pencabutan kartu liputan dengan alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak bisa dibenarkan.
“Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” ujarnya. Munir mendesak BPMI Istana segera memberi klarifikasi resmi dan membuka ruang dialog dengan insan pers.
Forum Pemred pun menyesalkan peristiwa ini. “Negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja jurnalistik di lingkungan Istana Kepresidenan,” kata Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti. Forum Pemred, menurutnya, mendukung langkah CNN Indonesia yang meminta penjelasan kepada Biro Pers Istana.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers ikut mengecam keras tindakan BPMI. Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim, menyebut praktik semacam ini hanya akan memperburuk iklim kebebasan pers.
“Kami mendesak Biro Pers Istana meminta maaf dan mengembalikan ID Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia,” ujarnya.
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, mengonfirmasi pencabutan dilakukan langsung oleh staf BPMI di kantor CNN Indonesia, Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta. “Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia pada 27 September 2025, pukul 19.15,” katanya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi enggan menanggapi secara langsung persoalan ini. “Kita fokus yang penting beres MBG dulu ya, jangan sampai ada kejadian lagi,” ujarnya singkat usai konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9). (rmg/san)
