SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah pusat mengurangi jumlah anggaran pada Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Agus Suroso menegaskan, kebijakan pengalihan TKD merupakan momentum transformasi fiskal daerah.
Menurut Agus, efisiensi TKD justru membuka peluang bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat kemandirian fiskal dan tata kelola anggaran secara lebih sehat.
Agus menilai pendekatan yang diambil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo tergolong moderat. Pemerintah pusat tetap memberi ruang bagi Pemda yang menghadapi kesulitan fiskal, tapi dengan syarat daerah telah melakukan simulasi dan penataan anggaran secara mandiri.
“Efisiensi TKD bukan kebijakan ekstrem. Pemerintah pusat siap membantu jika Pemda telah berbenah dan menata keuangan secara mandiri,” kata Agus kepada wartawan, Senin (13/10/2025). Agus menuturkan, terdapat empat langkah praktis yang dapat ditempuh Pemda agar siap menghadapi pengalihan TKD 2026 secara efektif. Pertama, efisiensi belanja birokrasi.
Katanya, Pemda perlu memangkas anggaran perjalanan dinas, rapat rutin dan kegiatan seremonial yang kurang prioritas. “Dana hasil efisiensi dapat dialihkan ke sektor pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” ujar Agus.
Kedua, optimalisasi pendapatan daerah. Ia mengusulkan Pemda menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor strategis, seperti pajak restoran, hotel, retribusi alat berat, dan air tanah. Agus menekankan optimalisasi ini harus dilakukan tanpa membebani masyarakat kecil. “Perkuat digitalisasi sistem pajak dan transparansi pengelolaan keuangan agar penerimaan meningkat dan kebocoran bisa diminimalkan,” ucapnya.
Ketiga, sinergi program prioritas nasional. Ia bilang, program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan diarahkan agar dana beredar langsung di daerah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. “Sinergi ini memastikan Pemda tetap mendapat manfaat dari program nasional, sekaligus mendukung UMKM lokal dan penyerapan tenaga kerja,” sebut Agus.
Keempat, inovasi dan terobosan daerah. Agus mendorong Pemda agar lebih kreatif mengembangkan potensi lokal, seperti ekspor hortikultura di Kepulauan Riau dan inovasi berbasis ekonomi daerah lainnya. “Kreativitas menjadi kunci agar Pemda tetap produktif, adaptif dan mandiri dalam menghadapi pengalihan TKD,” imbuhnya.
Agus menyebut empat langkah tersebut harus dijalankan bertahap, terencana dan diawasi ketat oleh Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, Pemda tidak hanya mampu mengelola fiskal secara efisien, tetapi juga membangun ekonomi lokal yang mandiri, transparan, dan berkelanjutan. “Pengalihan TKD 2026 adalah momentum bagi Pemda untuk memperkuat tata kelola dan memastikan manfaat program pusat tetap dirasakan masyarakat tanpa membebani warga,” jelas Agus.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika ada daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Menurut Tito, kebijakan pengalihan TKD bertujuan mendorong Pemda lebih disiplin dan mandiri dalam mengelola keuangan daerah, bukan untuk melemahkan kinerja mereka. “Daerah yang membutuhkan bantuan tetap bisa mengandalkan pendampingan pusat, selama melakukan exercise penataan anggaran secara mandiri terlebih dahulu,” kata Tito. (rm)
