SATELITNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah mencatat lonjakan penerbangan dari Indonesia ke Kamboja yang mencurigakan, bersamaan dengan persiapan pemulangan 110 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan daring atau online scam. Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai praktik penyaluran WNI ke perusahaan ilegal di luar negeri.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengatakan, pihaknya menerima informasi dari otoritas Kamboja terkait tren peningkatan WNI yang bekerja di perusahaan yang diduga menjalankan penipuan daring. Temuan ini menandai adanya pola baru yang sebelumnya belum terdeteksi, sehingga pihaknya akan mendalami pergerakan WNI ke negara tersebut.
“Kita juga baru menemukan ternyata ada penerbangan Indonesia AirAsia yang dalam satu minggu bisa 4–5 kali ke Kamboja, dan ternyata sampai 70 persen terisi,” ujar Christina dalam konprensi pers di Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2025).
Menurut Christina, lonjakan penerbangan itu mencurigakan karena Kamboja bukan destinasi wisata populer seperti Bali. “Kalau kita bilang, oh mungkin mereka tur ke sana, kayaknya tidak ya, karena Kamboja itu bukan destinasi wisata seperti Bali,” kata dia.
Atas hal tersebut, dia lantas menduga kalau aktivitas penerbangan yang terbilang cukup sering ke Kamboja itu menjadi salah satu indikasi kuat terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dialami WNI. Pasalnya kata dia, pemerintah Indonesia dengan Kamboja tidak pernah menjalin kerja sama untuk penempatan Pekerja Migran.
“Kamboja bukan negara penempatan. Kita tidak pernah menempatkan ke Kamboja. Tapi ya ini masyarakat pergi sendiri-sendiri gitu,” beber dia.
Pada September lalu, Duta Besar Kamboja telah menyampaikan kepada pemerintah adanya tren peningkatan WNI yang bekerja di perusahaan scam. Menanggapi laporan itu, Kementerian P2MI mengirim tim dari Direktorat Siber P2MI untuk memantau langsung kondisi di Kamboja dan membuat laporan lengkap.
“Nanti setelah lengkap, laporan ini akan diberikan ke Pak Menteri dan mungkin akan dipanggil rapat dengan kementerian-kementerian terkait lainnya,” ujar Christina.
Selain itu, ditemukan adanya visa self-employment di Kamboja, sebuah mekanisme khusus yang belum pernah ditemui di negara lain. Menurut Christina, hal ini menimbulkan sejumlah isu yang perlu ditangani lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya pihak-pihak yang menyalurkan WNI ke perusahaan scam.
Seiring temuan lonjakan penerbangan, pemerintah juga menyiapkan pemulangan 110 WNI korban online scam. Ratusan WNI itu sempat kabur dari perusahaan scam di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, hingga terlibat kerusuhan pada 17 Oktober 2025. “Semua dalam proses, dan kita akan pulangkan mereka ke Indonesia. Negara hadir di situ untuk melindungi mereka,” kata Menteri P2MI Mukhtarudin.
Direktur Siber P2MI, Guntur Saputro, telah berada di Kamboja bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh dan otoritas setempat untuk menangani WNI tersebut. Seluruh 110 WNI kini berada di rumah detensi imigrasi Phnom Penh untuk proses pendataan dan pemeriksaan. Dari jumlah itu, awalnya 97 WNI melarikan diri dari perusahaan online scam, sementara 13 WNI lainnya berhasil keluar dari Kota Chrey Thum.
Kementerian P2MI juga tengah menelusuri pihak yang menyalurkan WNI ke perusahaan scam agar praktik serupa tidak terulang. “Yang penting mereka kembali dulu, nanti penyalur atau perusahaan akan ditindak,” ujar Mukhtarudin.
Sebelumnya, KBRI Phnom Penh mengungkap bahwa kerusuhan di Kota Chrey Thum dipicu oleh upaya 97 WNI untuk kabur dari perusahaan scam. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, menambahkan, 86 WNI ditahan polisi setempat dan 11 lainnya dirawat di rumah sakit karena luka-luka. Empat WNI bahkan diproses hukum lebih lanjut karena diduga melakukan kekerasan dalam aksi unjuk rasa tersebut. (rmg/san)
