SATELITNEWS.COM, BANDUNG—Pemerintah menegaskan rencana pemberian diskon tarif tol untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) memasuki tahap finalisasi. Pembahasan teknis dengan badan usaha jalan tol (BUJT) berada di tahap akhir, mulai dari besaran potongan hingga kesiapan sistem operasional.
Pemerintah menargetkan keputusan final disampaikan sebelum akhir November agar publik dapat menyesuaikan rencana perjalanan. Setelah final, pemerintah akan bersurat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mendapatkan persetujuan resmi.
“Kami sudah bicara sejak awal Oktober dengan pemilik jalan tol. Diskon itu menggerus profit and loss mereka, jadi pembahasannya harus adil,” kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo seusai menghadiri apel siaga bencana di Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Kementerian PU, Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/11/2025).
Diskon tarif tol menjadi instrumen pemerintah untuk mengatur distribusi arus kendaraan dan menjaga kelancaran mobilitas pada periode puncak perjalanan. Menurut Doddy, tiap ruas memiliki karakteristik lalu lintas dan struktur biaya berbeda, sehingga penetapan diskon tidak dapat diseragamkan.
Pada libur Natal dan Tahun Baru 2024–2025, sejumlah BUJT memberikan potongan sekitar 10–20 persen pada hari tertentu, terutama sebelum lonjakan kendaraan mencapai puncak. Tarif kembali normal saat lalu lintas padat guna menjaga kelancaran transaksi di gerbang tol dan memastikan pendapatan operator tetap seimbang.
Variasi penerapan diskon pada tahun lalu dipengaruhi struktur investasi, jadwal pemeliharaan, dan kapasitas masing-masing konsorsium tol. Kondisi ini mendorong pemerintah merapikan komunikasi kebijakan lebih awal. Dengan informasi yang jelas, pengguna tol dapat mengatur waktu keberangkatan dan memilih rute alternatif jika diperlukan.
Dody menjelaskan diskon Nataru terpisah dari potongan tarif pada periode mudik Lebaran 2026. “Periodenya berbeda. Natal dan tahun baru kapan, Lebaran kapan. Biasanya masing-masing ada periodenya,” ujarnya.
Pemerintah belum memastikan apakah pola tahun lalu—diskon pada fase awal mobilitas—akan diterapkan kembali. Evaluasi lalu lintas pada tahun sebelumnya menjadi acuan penentuan fase dan besaran diskon.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sejumlah ruas tol disiapkan untuk mendapatkan potongan tarif, meski daftar resmi belum dipublikasikan. “Ada beberapa jalur sepertinya yang dapat,” kata Purbaya dalam rapat bersama Komite IV DPD RI di Jakarta awal November.
Hingga kini, pemerintah belum merinci besaran diskon, durasi, maupun daftar ruas yang berpartisipasi. Informasi teknis akan diumumkan setelah surat persetujuan diterbitkan. Purbaya menyebutkan pembahasan lintas kementerian terus berjalan dan daftar ruas akan diumumkan setelah kesepakatan tercapai.
Rencana diskon tol ini menjadi bagian dari paket kebijakan transportasi Nataru. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp180 miliar untuk mendukung mobilitas publik, mencakup diskon tiket kereta hingga 30 persen, diskon tarif kapal Pelni 20 persen, pembebasan biaya jasa pelabuhan ASDP, serta potongan tarif penerbangan. Paket serupa diterapkan pada tahun sebelumnya untuk mendukung pergerakan masyarakat dan menjaga aktivitas ekonomi akhir tahun.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, volume kendaraan di ruas Trans-Jawa pada Nataru 2024–2025 meningkat lebih dari 11 persen dibanding periode sebelumnya. Lonjakan berdampak pada waktu tempuh, terutama di sekitar gerbang tol utama dan rest area.
Pemerintah memproyeksikan pola serupa terjadi tahun ini. Dengan demikia, rekayasa lalu lintas, pembatasan angkutan barang pada waktu tertentu, serta penambahan titik layanan darurat disiapkan oleh kepolisian, pengelola tol, dan Kementerian Perhubungan. (rmg/xan)