SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus bertambah. Hingga Rabu (3/12/2025) sore, total korban jiwa bertambah menjadi 770 orang.
“Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/12/2025).
Rinciannya, korban meninggal di Aceh sebanyak 277 jiwa, di Sumatera Utara 299 jiwa, dan di Sumatera Barat 194 jiwa. Sementara korban hilang tercatat di Aceh 193 jiwa, Sumatera Utara 159 jiwa, dan Sumatera Barat 111 jiwa.
Korban tewas terbanyak terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dengan 143 orang meninggal, disusul Aceh Utara (112 orang), Tapanuli Tengah (86 orang), dan Tapanuli Selatan (79 orang).
Data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di ketiga provinsi. Sebanyak 3.300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak sedang, dan 4.900 rumah rusak ringan.
Banjir bandang dan tanah longsor juga mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Sebanyak 45,48 persen jembatan mengalami kerusakan, 20,21 persen fasilitas ibadah, 32,92 persen fasilitas pendidikan, dan 1,38 persen fasilitas kesehatan.
BNPB juga melaporkan bahwa bencana ini berdampak pada sekitar 3,2 juta orang di 49 kabupaten/kota: Aceh (1,4 juta orang), Sumatera Utara (1,7 juta orang), dan Sumatera Barat (sekitar 140.500 orang). Lebih dari 1,5 juta warga Aceh harus mengungsi, sedangkan di Sumatera Utara sebanyak 538.800 orang dan sekitar 106.200 orang di Sumatera Barat juga terdampak hingga harus meninggalkan rumah.
Di tengah kondisi kritis ini, Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri bekerja keras mengidentifikasi jenazah korban. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan, Kombes dr. Taufik Ismail, menyebut bahwa hingga Selasa (2/12/2025), tim berhasil mengidentifikasi 290 jenazah korban bencana di Sumatera Utara yang tersebar di 12 kabupaten/kota wilayah Polda Sumut.
“Seluruh korban berhasil diidentifikasi menggunakan data sekunder seperti ciri fisik, sidik jari, dan properti yang melekat, karena mayoritas jenazah masih dalam kondisi relatif utuh pada fase awal,” ujarnya.
Meski demikian, masih terdapat 122 korban yang hilang, dan banyak di antaranya diperkirakan sudah mulai mengalami pembusukan. “Dalam seminggu ke depan proses identifikasi akan lebih sulit, karena jenazah yang masih tertimbun mengalami proses pembusukan. Untuk itu kami menyiapkan langkah identifikasi menggunakan data primer, yaitu sampel DNA,” tambah Taufik.
Jika jenazah belum teridentifikasi dan tempat penyimpanan terbatas, pemakaman sementara akan dilakukan dengan penandaan khusus agar keluarga dapat menemukan jenazah jika ada kecocokan DNA di kemudian hari. Seluruh 290 jenazah yang telah berhasil diidentifikasi sudah dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan.
Meski dampak bencana begitu luas, Presiden Prabowo Subianto tidak menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai ‘Darurat Bencana Nasional’. Namun, pemerintah menegaskan penanganannya tetap dilakukan secara skala nasional.
“Jadi yang saat ini terjadi adalah seluruh Kementerian/Lembaga diperintahkan Bapak Presiden, termasuk TNI-Polri, BNPB, dan semua komponen, untuk mengerahkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera ini. Jadi ini sekali lagi penanganan full secara nasional,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa status bencana nasional tidak terlalu diperlukan karena seluruh sumber daya nasional sudah dikerahkan. “Saya mau tanya, apa bedanya kalau status itu, perlakuan full sudah nasional semua kekuatan nasional sudah turun. Status itu apa?” ujarnya.
Pemerintah mengakui bahwa kerusakan lingkungan turut memperparah bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi ini. “Selain faktor cuaca yang ekstrem, tentunya ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya ditempat yang sama.
Oleh karena itu, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tengah menelusuri asal sejumlah kayu gelondongan yang turut terbawa arus dalam bencana banjir bandang.
“Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini,” jelas dia. (rmg/xan)
