SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Di tengah eskalasi konflik Amerika Serikat- Israel versus Iran yang belum sepenuhnya mereda, ratusan warga negara Indonesia (WNI) masih tertahan di kawasan Timur Tengah (Timteng).
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mencatat sebanyak 720 WNI belum dapat kembali ke Tanah Air akibat terganggunya penerbangan di sejumlah negara.
Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan, penutupan dan pembatasan jalur udara menjadi kendala utama proses kepulangan.
“Terdapat 720 WNI yang tertahan karena disrupsi penerbangan di berbagai wilayah di Timur Tengah dan sudah dalam penanganan untuk menunggu penerbangan ke Tanah Air,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Sejak konflik meningkat pada 28 Februari 2026, perwakilan RI di kawasan terus melakukan pemantauan dan fasilitasi kepulangan. Hingga kini, sebanyak 2.285 WNI telah berhasil kembali ke Indonesia melalui repatriasi mandiri. Angka tersebut belum termasuk jamaah umrah yang dipulangkan melalui mekanisme terpisah, seiring tingginya mobilitas warga Indonesia ke Arab Saudi dan negara sekitarnya.
Dari ratusan WNI yang masih tertahan, sebagian berada di Iran—wilayah dengan dinamika paling sensitif dalam konflik saat ini. Kemlu mencatat sekitar 281 WNI berada di negara tersebut, termasuk 35 anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal-kapal di pesisir dan Selat Hormuz, kawasan yang kerap menjadi titik rawan dalam ketegangan kawasan.
Di kawasan yang sama, khususnya di perairan Selat Hormuz, insiden terpisah juga menimpa awak kapal Indonesia. Kapal tunda berbendera Uni Emirat Arab, Musaffah 2, dilaporkan meledak pada 6 Maret 2026. Kapal tersebut diawaki lima WNI, dua di antaranya selamat, sementara tiga lainnya hingga kini masih dalam pencarian.
“Terkait insiden kapal Musaffah 2, di mana ada dua ABK WNI yang selamat dan tiga orang ABK WNI yang masih dalam pencarian,” kata Heni. Ia menambahkan, proses pencarian terhadap ketiga ABK tersebut telah berlangsung lebih dari satu bulan dan masih terus diupayakan.
Jumlah pelaut Indonesia di kawasan itu juga tidak sedikit. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, tercatat 892 ABK WNI berada di Timur Tengah saat konflik meletus. Dari jumlah tersebut, 35 ABK berada di perairan Iran—wilayah yang menjadi salah satu titik paling rawan.
“KBRI Teheran terus melakukan kontak secara berkala dengan para WNI, baik yang menetap maupun non-residen,” kata Heni.
Ia menegaskan, seluruh perwakilan RI di kawasan juga melakukan komunikasi intensif dengan para pelaut Indonesia. “Semua perwakilan kita, baik di Iran maupun di kawasan Timur Tengah, melakukan komunikasi secara intensif terhadap para seafarer ini,” ujarnya.
Namun, rencana evakuasi tidak dapat dilakukan secara cepat. Pemerintah menekankan bahwa setiap langkah harus mempertimbangkan kondisi keamanan yang berubah-ubah, termasuk akses menuju titik kumpul, ketersediaan transportasi, hingga jalur keluar dari wilayah konflik.
“Rencana evakuasi terus disesuaikan dengan situasi terkini. Perlu dipastikan bahwa pergerakan para WNI dilakukan melalui rute-rute yang aman, baik saat menuju titik kumpul maupun menuju negara tujuan evakuasi,” ujarnya.
Di luar upaya pemulangan warga sipil, pemerintah juga menghadapi konsekuensi lain dari konflik kawasan. Kemlu memfasilitasi pemulangan tiga jenazah prajurit TNI yang gugur dalam misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon, menandakan bahwa dampak konflik turut menyentuh personel Indonesia di medan internasional.
Di tengah keterbatasan tersebut, perkembangan situasi keamanan kawasan menjadi faktor penting bagi kelanjutan proses evakuasi. Sinyal deeskalasi mulai muncul setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan negaranya bersedia menyepakati gencatan senjata selama dua minggu, dengan syarat serangan terhadap Iran dihentikan.
Selama periode itu, Iran juga membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz melalui koordinasi dengan angkatan bersenjata. Pernyataan itu beriringan dengan sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan kesediaan menangguhkan serangan.
Trump menyebut keputusan tersebut diambil setelah tujuan militer dinilai telah tercapai, sekaligus membuka ruang menuju kesepakatan damai jangka panjang di kawasan. Ia mengungkapkan bahwa Iran telah mengajukan sejumlah syarat yang kini menjadi dasar negosiasi lanjutan.
Meski demikian, kesepakatan tersebut belum sepenuhnya meredakan ketegangan. Pemerintah Israel menyatakan dukungan dengan sejumlah catatan, sekaligus menegaskan bahwa pengaturan itu tidak mencakup wilayah Lebanon, yang masih berpotensi menjadi titik panas tersendiri. (rmg/xan)
