SATELITNEWS.COM, YOGYAKARTA–Outstanding pinjaman online (pinjol) nasional per Maret 2026 mencapai Rp 101,03 triliun per Maret 2026. Fenomena telah mendorong budaya “makan utang” di tengah masyarakat. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X menyoroti hal ini.
“Kemudahan akses keuangan digital saat ini, menyeret masyarakat ke dalam jebakan konsumtif dan utang, karena tidak diimbangi literasi keuangan yang memadai. Fenomena ‘makan utang’ membuktikan, kemudahan akses tanpa literasi justru mempercepat kesulitan,” ujar Sri Sultan dalam Jogja Financial Festival Forum 2026, di Yogyakarta.
Dia menguraikan, outstanding peer-to-peer lending di Indonesia tumbuh 26,25 persen secara tahunan, dengan lebih dari 26 juta peminjam aktif. Sementara, tingkat kredit macet di atas 90 hari atau TWP90 tercatat sebesar 4,52 persen.
Menurut Sri Sultan, kondisi tersebut menjadi alarm serius, membuat akses keuangan tak boleh sekadar dilihat sebagai keberhasilan perluasan layanan ekonomi. Saat ini, sesal dia, masyarakat semakin mudah diarahkan oleh hasrat konsumsi, algoritma digital, dan utang berkedok kemudahan.
“Pertanyaan besar kita saat ini, bukan lagi tentang bagaimana memperluas akses keuangan. Tapi, apakah akses itu membuat manusia semakin berdaya atau semakin mudah mengarahkan mereka kepada hasrat konsumsi, algoritma, dan utang yang datang dengan wajah kemudahan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sri Sultan menyampaikan falsafah hidup masyarakat Jawa yang mengajarkan prinsip pengelolaan keuangan secara kebijaksanaan. Menurut dia, falsafah “gemi, nastiti, ngati-ati” atau hemat, cermat, dan hati-hati, harus menjadi fondasi perilaku ekonomi masyarakat di tengah gempuran budaya konsumtif digital dan tren “beli sekarang, bayar nanti”.
Baca Juga: Kecanduan Judol dan Bayar Pinjol, Karyawan di Ciputat Gelapkan 2 Mobil Showroom
“Falsafah ‘gemi’ mengajarkan pengendalian konsumsi demi tujuan jangka panjang. Sementara, ‘nastiti’ menekankan kecermatan dalam mengambil keputusan finansial, dan ‘ngati-ati’ menjadi pengingat terhadap risiko-risiko keuangan yang sering tidak terlihat. Kebebasan finansial bukan soal kemampuan membeli, tapi kemampuan menahan,” tegasnya.
Sri Sultan juga menyinggung tingginya kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuaangan-Badan Pusat Statistik, indeks literasi keuangan tercatat 66,46 persen, sementara inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. (rm)
