SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan peluncuran program biodiesel 50 Persen (B50) merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh Pemerintah dalam memperkuat kedaulatan energi nasional. Melalui implementasi kebijakan ini, Pemerintah berkomitmen menekan ketergantungan terhadap impor Bahan Bakar Minyak (BBM) secara signifikan.
“Peluncuran B50 menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian energi nasional. Melalui program tersebut, Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar, sehingga menghemat devisa hingga Rp177 triliun,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (10/7).
Airlangga menjelaskan, Pemerintah terus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global, mulai dari konflik geopolitik hingga disrupsi teknologi. Tantangan global seperti perang di Ukraina, ketegangan di Selat Hormuz, hingga perkembangan pesat Artificial Intelligence (AI), menuntut Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang lebih kuat. Terutama dalam menjaga rantai pasok, ketahanan pangan, dan ketahanan energi.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, supply chain Indonesia harus kuat. Dalam setiap ketidakpastian, kita harus memperkuat kedaulatan pangan dan kedaulatan energi,” ujar Airlangga.
Selain mengurangi impor BBM, implementasi B50 juga mendukung target transisi energi nasional. Kebijakan tersebut berpotensi menurunkan emisi sekitar 44 juta ton setara karbon dioksida, sekaligus mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE).
Pemerintah juga mempercepat pengembangan energi baru terbarukan melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang ditargetkan rampung sebelum tahun 2029.
Baca Juga: Subsidi BBM dan LPG Dipangkas, Belanja Negara Naik Jadi Rp4.106 T
Program tersebut didukung penguatan hilirisasi industri baterai yang tidak hanya melayani kebutuhan kendaraan listrik, tetapi juga sistem penyimpanan energi.
“Ekosistem baterai kendaraan listrik sudah siap. Termasuk battery storage system. Investasinya berada di kawasan Kendal, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” ucap Airlangga.
Kendati demikian, Airlangga mengingatkan ruang fiskal dari B50 harus dibarengi ketegasan penyaluran BBM subsidi. Dia meminta, para pengusaha kaya tidak boleh lagi mengonsumsi bensin bersubsidi.
Ketahanan energi dari B50 juga diharapkan mampu memitigasi dampak ketidakpastian geopolitik global seperti konflik di Timur Tengah. Pengembangan ini menempatkan Indonesia di posisi terdepan dalam pemanfaatan bahan bakar nabati global.
“Indonesia telah memulai pengembangan biodiesel ini selama delapan tahun dan B50 adalah yang pertama di dunia. Tidak ada negara lain yang memperkenalkan program B50,” tutur politisi Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan program Mandatory Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).
Baca Juga: Indonesia Impor Minyak RI 700 Ribu Barel, Pembatasan Pertalite Masih Dikaji
Menurut Prabowo, implementasi B50 merupakan langkah strategis Pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit di dalam negeri. (rmg)
