SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang memastikan kondisi fiskal daerah tetap terkendali di tengah isu yang berkembang mengenai kemampuan keuangan sejumlah pemerintah daerah pasca penyesuaian kebijakan fiskal nasional.
Pemkot menegaskan seluruh program pembangunan dan pelayanan publik akan tetap berjalan dengan mengedepankan kemampuan keuangan daerah serta sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.
Wali Kota Tangerang menyampaikan hal tersebut usai memimpin apel pagi bersama jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, Senin (3/8/2026).
Menanggapi pertanyaan mengenai dampak hubungan fiskal pusat dan daerah, termasuk kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan, Wali Kota menegaskan bahwa Pemkot Tangerang terus menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah pembangunan nasional.
“Prinsipnya, kita melaksanakan program dan kegiatan dengan menyelaraskan kegiatan-kegiatan pusat, proyek strategis nasional, dan program-program lainnya agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kita menyesuaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyesuaian tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga kesinambungan pembangunan tanpa mengabaikan kondisi fiskal daerah. Karena itu, setiap program yang dijalankan akan disesuaikan dengan kapasitas APBD agar tetap berkelanjutan.
Baca Juga: Sekolah di Kota Tangerang Kembali Tatap Muka Usai PJJ Dampak Abu Vulkanik
Menurutnya, hingga saat ini kondisi keuangan Pemerintah Kota Tangerang masih berada dalam kondisi yang memungkinkan berbagai program prioritas tetap dilaksanakan.
“Insyaallah semuanya berjalan. Kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang menjadi pelayanan dasar tentu menjadi prioritas utama untuk tetap dilaksanakan. Begitu juga pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas masyarakat yang memang menjadi kebutuhan masyarakat agar tetap bisa kita laksanakan dengan baik,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah.
Sementara, pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik akan terus dilaksanakan secara bertahap sesuai ruang fiskal yang tersedia. (made)
