SATELITNEWS.ID, JAKARTA—Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas dari hulu, agar pelayanan kesehatan di tanah air tidak kolaps. Sebab, ketersediaan tempat tidur (BOR) rumah sakit saat ini sudah melebihi kapasitas, rata-rata di atas 70-80 persen menurut data Satgas Covid-19.
Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Faqih meminta kepada pemerintah agar serius untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan yang terlibat membantu penanganan Covid-19. Ia memohon kepada seluruh pemerintah daerah khususnya yang daerahnya mengalami lonjakan kasus Covid-19 dan daerah di sekitarnya untuk menyempurnakan strategi PPKM mikro sebagai upaya memutus rantai penularan serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 202 segera mengambil kebijakan emergency.
“Segera mengambil kebijakan emergency dengan pengetatan dan pembatasan mobilitas serta aktivitas warga untuk mengendalikan kondisi darurat tingginya lonjakan kasus Covid-19 di daerah masing-masing dan mencegah kolapsnya layanan kesehatan,” tegasnya yang sudah dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum PB IDI Moh. Adib Khumaidi, Senin (21/6/2021).
IDI juga memohon kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang bekerja membantu perawatan pasien Covid-19 agar tidak mudah terinfeksi. Sehingga dapat terus memberikan pertolongan dan perawatan serta dapat menjamin pelayanan terhadap pasien Covid-19 tetap berlangsung.
IDI memohon kepada pemerintah untuk mempercepat vaksinasi massal dan memperluas upaya tracing dan testing pada semua kelompok umur termasuk anak-anak. Meminta masyarakat untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum.
Hal senada diungkapkan Ahli Spesialis Penyakit Dalam yang juga Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban mengingatkan siapa saja agar untuk jangan lengah melakukan protokol kesehatan ketat, 5M. Sebab penularan varian India tersebut begitu cepat hingga 80 persen dibandingkan varian aslinya.
Baca Juga: Inflasi Dekati Batas Kritis, Pemerintah Daerah Diminta Waspada
“Varian Delta ini menular lebih banyak dibandingkan varian lain seperti varian Inggris sebelumnya, yakni 40-80 persen dibanding varian sebelumnya,” tegasnya.
Sekjen Kemenkes Oscar Primadi mengatakan, hingga saat ini pemerintah dan masyarakat Indonesia sudah melakukan upaya percepatan dan penguatan dalam upaya vaksinasi Covid-19. Namun demikian, ia tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan.
“Sudah vaksinasi tetap menghindari kerumunan, menjaga jarak dan tetap memakai masker,” kata Oscar secara daring baru-baru ini.
Oleh karena itu, percepatan vaksinasi tahap ketiga bagi masyarakat rentan, kelompok produktif usia 18 tahun ke atas di Jabodetabek dan Bandung Raya telah dilakukan demi menekan laju penularan Covid-19. Oscar mengatakan penyediaan vaksin dilakukan melalui kerjasama bilateral, multilateral, dan eksplorasi pembuatan vaksin Covid-19 dalam negeri.
“Kami akan terus berupaya mendistribusikan dan menjalankan program vaksinasi dengan sebaik-baiknya. Upaya-upaya percepatan dan penguatan program vaksinasi nasional telah dilakukan terutama di daerah dengan lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi secara nasional,” katanya.
Kementerian Kesehatan menjamin vaksin Covid-19 adalah vaksin yang teruji. Dari sisi aspek keamanan, efikasi, dan mutu. Hal ini ditandai dengan penerbitan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA),” jelas Oscar.
Baca Juga: 1 Januari 2027, Guru PPPK Paruh Waktu Otomatis Jadi PPPK Penuh Waktu
Sementara itu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengumumkan, Ivermectin dari PT Indofarma Tbk sebagai obat terapi Covid-19. Obat Ivermectin telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Erick mengaku, Ivermectin menjadi obat dalam terapi Covid-19 yang bisa menurunkan dan mengantisipasi penularan. Harganya pun terjangkau yaitu sekitar Rp 5.000 hingga Rp 7.000 ribu per butir tabletnya. Namun, dalam penggunaannya obat ini harus berdasarkan izin dokter.
“Kami ingin menyampaikan obat Ivermectin obat antiparasit sudah keluar hari ini, sudah mendapatkan izin BPOM,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (21/6/2021).
Erick menjabarkan, berdasarkan informasi yang diterima, obat ini dapat dijadikan terapi untuk penyembuhan, mengantisipasi untuk menjaga diri sehingga penularan bisa diturunkan. Bahkan, Ivermectin ini dianggap dalam terapi-terapi cukup baik.
“Karena berdasarkan jurnal-jurnal kesehatan mereka sudah mendapatkan hasilnya dan tentu ini kita sudah lakukan uji stabilitas kemarin,” jelasnya.
Sementara penggunaannya, Erick melanjutkan, untuk terapi ringan dalam lima hari cukup memakan obat Ivermectin pada hari pertama, ketiga dan kelima dengan 2-3 butir obat per hari. Selanjutnya, jika terapi sedang dianjurkan meminum obat lima hari berturut-turut.
Erick berharap dengan pengadaan obat melalui anak perusahaan BUMN dapat membantu memudahkan masyarakat memperoleh obat yang murah terutama pada daerah-daerah terpencil. Apalagi, saat ini sedang diterapkan kebijakan PPKM Mikro.
Erick menambahkan, obat Ivermectin sudah mulai diproduksi yang rencananya berkapastitas 4 juta obat per bulannya. Ia berharap dengan adanya obat ini bisa menjadi bagian dari solusi untuk menekan lonjakan kasus Covid-19.
“Pada saat ini kita sudah mulai produksi Insyaallah dengan kapasitas 4 juta sebulan ini bisa menjadi solusi juga untuk bagaimana penerapan daripada Covid-19 ini kita bisa tekan secara menyeluruh,” pungkasnya. (jpc/gatot)
