SATELITNEWS.ID, SERANG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang diminta tak hanya fokus pada penerapan protokol kesehatan, selama penerapan PPKM Darurat. Namun, harus terus memantau kebutuhan pangan masyarakat.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Mansur Barmawi. Menurutnya, pandemi Covid-19 tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, Pemkab harus terus memaksimalkan dan lebih serius menangani persoalan tersebut (kebutuhan pangan masyarakat).
Gelombang kedua Covid-19 tambahnya, khususnya dengan adanya spesifikasi varian delta dirasakan luar biasa. Ia juga mengaku, prihatin terhadap tenaga kesehatan (Nakes) yang terlihat sangat kewalahan menanganinya.
Oleh karena itu, kata Mansur, Pemda harus punya langkah lebih serius melakukan penanganan, khususnya soal kebutuhan pangan. “Jangan sampai ini menyiksa masyarakat, dengan diterapkannya PPKM darurat ini tentu masyarakat kesulitan. Khawatir jadi persoalan baru nanti, jadi harus betul-betul diperhatikan,” kata Mansur, Selasa (20/7/2021).
Ditambahkannya, agar tidak menjadi pisau bermata dua, maka semua pihak harus bekerjasama menghadapi pandemi. Ia-pun berharap, pandemi segera berlalu.
Bagaimana-pun ujarnya, PPKM darurat adalah kebijakan Pemerintah Pusat. Jangan sampai dengan kebijakan tersebut, membuat masyarakat jadi lebih sulit dan menimbulkan persoalan baru.
Baca Juga: Tahun 2027, Pemkab Serang Gelar Pilkades Serentak di 191 Desa
Ditengah upaya Pemkab mendisiplinkan penerapan protokes, ia juga berharap antisipasi kesulitan pangan masyarakat. “Penerapan prokes tetap harus dipantau. Tapi soal ekonomi masyarakat, jangan sampai lengah dari perhatian,” ujarnya.
Mansur mengungkapkan, pandemi Covid-19 ini adalah bencana luar biasa. Seharusnya ada langkah dari Pemda, seperti jika kesulitan anggaran, Pemda melakukan komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan selalu berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banang) DPRD. Kemudian, bersama-sama menyiapkan anggarannya.
“Sisi lain kita sudah ada beberapa kali refocusing anggaran, yang intinya menyisir anggaran kegiatan lain, untuk kemudian digunakan penanganan Covid-19,” imbuhnya. (sidik/mardiana)
