SATELITNEWS.COM, SERANG–Wakil Bupati (wabup) Serang Pandji Tirtayasa, mengevaluasi keterbukaan informasi publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang, Selasa (13/12/2022). Agar para OPD yang ada, dapat menyuguhkan informasi yang siap di konsumsi masyarakat.
Pandji mengatakan, masyarakat sekarang ini semakin kritis, semakin ingin tahu apa yang dilakukan Pemda. Karena, mereka beranggapan anggaran yang dikelola Pemda adalah milik rakyat.
“Disitulah kita perlu terbuka kepada mereka (masyarakat,red), memberikan informasi yang siap di konsumsi, bukan data. Supaya mereka memahami, apa yang sudah dilakukan oleh Pemda,” kata Pandji, Selasa (13/12/2022).
Pandji mengungkapkan, dari sisi keterbukaan informasi publik Pemkab Serang tahun ini mendapat peringkat kedua dari 8 Kabupaten/Kota. Namun demikian, hal tersebut perlu ditingkatkan dengan membuat terobosan berupa aplikasi.
“Kita peringkat kedua dibawah Kabupaten Tangerang. Tapi secara umum, kita relatif bagus,” tandasnya.
Sekda Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri menambahkan, kaitan dengan keterbukaan informasi publik pada tahun 2021, ada sebanyak 179 permohonan. Sedangkan pada tahun 2022, ada sebanyak 39 permohonan.
Baca Juga: Hadiri Khotmul Quran, Wabup Serang Ingatkan Soal Penguatan Pendidikan Karakter
“Semuanya sudah dilayani dengan baik, atau sudah 100 persen,” klaimnya.
Namun demikian kata Entus, meskipun capaian sudah 100 persen, pihaknya harus tetap meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang, Keterbukaan Informasi Publik (KIP) harus diberikan oleh setiap institusi pemerintah.
“Dan ini supaya tidak salah pemberian informasi, ini kita menghadirkan Ketua Komisi Informasi (KI) pada evaluasi, agar memberikan arahan batasan mana yang tidak boleh diberikan sesuai aturan berlaku. Kita juga, semua sekretaris OPD yang mengelola informasi,” ujarnya.
Kepala Diskominfosatik Kabupaten Serang, Haerofiatna, memastikan pihaknya akan terus melayani orang yang meminta informasi yang baik dan benar.
“Apa yang disampaikan pak Wakil Bupati dan Pak Sekda, jangan sampai memberikan informasi data yang mentah,” pungkasnya. (sidik)
